OPD Mimika Belum LPJ Dana TU Rp45 Miliar : Dua OPD Didesak Laporkan Dana Otsus

TIMIKA,TimeX

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Mimika menyayangkan masih banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika belum mempertanggungjawabkan dana Tambahan Uang (TU) Tahun Anggaran (TA) 2018 sebesar Rp45 miliar.

Terkait hal ini, Marthen Malisa selaku Kepala BPKAD Mimika mendesak para kepala OPD dan bendaharanya untuk segera memasukan Laporan Pertangungjawaban (LPJ) dana TU, mengingat sisa tahun anggaran 2018 efektif tersisa satu bulan.

Demikian ditegaskan Marthen Malisa saat memimpin apel pagi di Kantor Pusat Pemerintahan SP3, Senin ( 5/11).

“Ini uang negara yang harus dipertanggungjawabkan setelah digunakan. Para bendahara OPD harus tahu diri, karena LPJ dana TU tidak perlu berlarut-larut kalau setiap OPD tidak lalai dalam bertanggungjawab. Aturan sudah jelas, waktu satu bulan setelah penggunaan dana TU, OPD bersangkutan harus masukan laporan ke kami (BPKAD),” jelasnya.

Meski tidak merinci OPD mana saja yang bertanggungjawab, namun setiap ketentuan terkait   pengeloaan anggaran harus dilakukan secara akrual dan transparan, termasuk dana TU harus dilaporkan sebulan setelah penggunaannya, sehingga kalau ada sisa dana dikembalikan ke Kas Daerah (Kasda) untuk pemanfaatan lain sesuai kebutuhan pemerintah.

“Saya sayangkan ini karena sudah sering kali  disampaikan melalui apel pagi, tapi masih banyak OPD yang tidak tindaklanjuti. Buktinya sudah mau akhir tahun belum ada pertanggungjawabannya,” tegasnya.

Marthen pun membeberkan, bahkan ada OPD yang sudah empat bulan belum memasukan LPJ  dana TU di BPKAD.

Hal ini menyebabkan, adanya usulan permintaan dana TU dipending karena belum ada laporan penggunaan anggaran sebelumnya.

Dikatakan pula, pemanfaatan dana TU dari sejumlah OPD untuk perjalanan dinas, harusnya dilaporkan setelah pejabat atau pegawai itu kembali, sehingga diketahui anggarannya sudah digunakan dan sudah dilaporkan.

Fenomena yang menjadi catatan BPKAD selama ini adalah, kalau anggaran belum dicairkan, semua bendahara OPD terus mendesak. Tapi kalau sudah dicairkan dan digunakan anggarannya, sangat rumit OPD melaporkan pertanggungjawabannya.

“Ini catatan dan menjadi perhatian kepala OPD dan bendaharanya agar tidak lalai membuat laporan setelah menggunakan anggarannya,” tukasnya.

 

Dua OPD Didesak Laporkan Dana Otsus

Selain desakan pertanggungjawaban dana TU, pihak BPKAD Mimika juga mendesak dua OPD  segera melaporkan pertanggungjawaban dana Otonomi Khusus (Otsus) tahap dua tahun anggaran 2018.

Dua OPD dimaksud adalah Bagian Sumber Daya Manusia Setda Mimika, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian  Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB).

Desakan pertanggungjawaban dana Otsus tahap dua dimaksud agar OPD terkait bisa memaksimalkan anggaran dalam merealisasikan program kegiatan.

“Jangan sampai anggaran sisa dikembalikan ke kas negara, dan program kegiatan tidak  tuntas. Yang rugi masyarakat karena tidak dapat nikmati pembangunan. Karena syarat pencairan dana Otsus tahap tiga harus masukan laporan pertanggungjawaban tahap dua. Ini yang saya juga bingung karena sudah sering diingatkan tapi masih lambat,” ujarnya.

Selain dana Otsus, LPJ Dana Alokasi Khusus (DAK) yang telah digunakan OPD lingkup Pemkab Mimika juga harus disikapi.

Karena mekanisme sama, untuk pencairan DAK tahap tiga, harus disertakan bukti penyerapan tahap dua sudah mencapai 80-90 persen, kalau tidak maka tidak bisa dicairkan DAK tahap tiga.

“Hanya saja terkait LPJ Dana Alokasi Khusus (DAK) dilaporkan perbidang. Meski tidak akan berpengaruh terhadap bidang lain, kendalanya diakhir tahun, karena laporan semua bidang yang kelola DAK harus satu paket. Ini juga kita sudah sampaikan ulang-ulang tetapi tidak paham juga,” jawabnya kesal.

Padahal kata Marthen, terkait laporan ada koorelasi dengan realisasi fisik sehingga mudah kalau laporan dikerjakan tepat waktu.

“Kalau sudah ada laporanya kan enak, apalagi laporanya kami  harus sampaikan ke Kementerian Keuangan. Karena kalau tidak dilaporkan tepat waktu akan berpengaruh, dan bisa jadi ada penurunan nilai DAK tahun anggaran mendatang. Kami harap dua OPD ini segera masukan LPJ paling lambat bulan ini,” tandasnya. (a30)

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.