DPRD Soroti Bangunan Mubazir Pemkab Mimika

Foto: Ricky Lodar

MUBAZIR-Gedung Perpustakaan Daerah yang mubazir di samping Graha Eme Neme Yauware.

 

Insert-Yohanis Wantik

 

 

TIMIKA, TimeX

Banyaknya aset bangunan milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika yang mubazir, terus menuai sorotan dari berbagai kalangan masyarakat termasuk DPRD Mimika.

Banyaknya fasilitas, sarana-prasarana aset pemerintah setempat yang tidak terutus, dan dibiarkan rusak, ini menunjukan bahwa rencana penyusunan program dari pihak eksekutif belum melewati sebuah analisis yang tepat, valid dan bisa diterima publik.

“Banyak bangunan mubazir karena perencanaan asal jadi sehingga tidak bertahan  lama dan tidak memberikan manfaat besar bagi masyarakat Mimika”.

Demikian ditegaskan Anggota Komisi C DPRD Mimika, Yohanis Wantik kepada Timika eXpress di Kantor DPRD Mimika, Selasa (6/11).

Ditegaskan pula, salah satu hal yang menjadi fokus utama sebelum membangun aset milik pemerintah adalah pastikan soal status lahan atau hal ulayat.

“Ada beberapa bangunan yang telah dibangun tapi tidak digunakan dan jadi mubazir karena masalah hak ulayat. Ini juga karena Pemda tidak punya dokumen perencanaan yang baik. Pemda dari tahun ke tahun hanya mengaku miliki aset tapi bermasalah,” tegasnya.

Yang disayangkan, dari banyaknya aset fisik yang dibangun dengan menghabiskan anggaran miliaran rupiah, tapi hasilnya tidak dinikmati masyarakat.

“Ini karena awal perencanaan tidak matang, dan tidak pastikan soal status kepemilikan lahan,” urainya.

Yohanis pun merilis  sejumlah aset bangunan pemerintah yang mubazir, seperti gedung Pengadilan Negeri (PN) Timika di jalan potos SP5, dua buah bangunan di Jalan Petrosea yang dihibahkan ke Polres Mimika, gedung perpustakaan daerah, gedung Pertina, dan gedung BLK di Jalan C Heatubun (Jalan Baru) yang dibangun sejak 2011 silam belum digunakan.

Kenyataan ini mengakibatkan aset yang dibangun Pemda, namun mubazir belum terdaftar dalam registrasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai aset Pemkab Mimika.

Untuk itu, politisi Partai Hanura ini meminta Pemkab Mimika lebih optimal dalam perencanaan pembangunan.

“Yang paling utama adalah pastikan dan selesaikan  status tanah sehingga bangunan jadi diatasnya tidak bermasalah. Seperti didepan mata adalah gedung perpustakaan. Sedah dibangun megah kondisi kini rusak   parah dan memprihatinkan. Ini harus jadi perhatian seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD),” tegasnya. (a32)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.