Pelayanan di Disdukcapil Lumpuh Total

TIMIKA,TimeX

Belum dikeluarkankanya surat pemberhentian Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Mimika oleh Gubernur Provinsi Papua menyebabkan pelayanan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Mimika lumpuh total sepekan terakhir.

Sebagaimana diketahui, 10 Oktober lalu Jhon Wikclif Tegay telah dilantik sebagai Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kabupaten Jayapura. Namun dirinya masih dinyatakan aktif sebagai Kadisdukcapil.

Jhon Wicklif yang dihubungi Timika eXpress melalui telepon, Kamis (16/11) mengatakan setelah pelantikan tanggal 10 Oktober, tanggal 11 ia langsung mengajukan surat pemberhentian ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Daerah Mimika, karena ini juga berhubungan dengan pemindahan gajinya.

Selain itu mantan Kepala Disdukcapil Mimika ini juga mengatakan bahwa dirinya telah menyampaikan juga kepada Sekretaris Daerah terkait pemberhentiannya, sebab semua harus bedasarkan pengajuan pemberhentian dari bupati, yang akan diteruskan ke Gubernur Provinsi Papua. Atas dasar itulah akan dilaporkan ke Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil.

Oleh sebab itu kata John, sampai saat ini dirinya masih diminta untuk menandatangani dokumen. Namun dirinya mengaku sudah meminta kepada  Sekretaris Disdukcapil agar dokumen yang diterbitkan nanti jangan lagi atas nama dirinya. Dikhawatirkan nomor surat pemberhentian nanti dari gubernur berlaku mundur. Artinya dibawah tanggal 10, bisa saja apa yang dirinya sudah ditandatanganinya dianggap tidak sah.

Iapun sudah koordinasikan kepada Sekda Provinsi menyangkut surat pemberhentiannya. Namun karena berhubungan Sekda sedang tugas keluar kota, sehingga prosesnya menjadi lambat.

“Memang waktu saya koordinasikan, mereka bilang surat pemberhentian gubernurnya sudah ada di Sekda Provinsi. Ini kami masih menunggu beliau saja,” ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, ia menyampaikan kekecewaannya, lantaran pengangkatan Plt Disdukcapil hanya bedasarkan Surat Perintah Tugas (SPT), bukan Surat Keputusan (SK) dikeluarkan bupati.

“Sebenarnya saya sudah buatkan surat tentang serah terima jabatan atas nama sekretaris, yang saya sayangkan, mengapa ada yang melaporkan kepada bupati untuk dia harus menduduki jabatan itu, karena seharusnya dengan Sertijab itu saya bisa laporkan ke gubernur dan Dirjen,” jelasnya.

Kata John lagi, dirinya merasa tersinggung lantaran dirinya masih berstatus sebagai Kepala Disdukcapil, namun ada pegawainya yang mengambil keputusan menghadap bupati tanpa koordinasi dengannya.

“Ini menyebabkan pelayanan mandek, masyarakat juga yang rugi,” pungkasnya. (a30)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.