Gerakan Nasional Non Tunai, KPPN Uji Coba Pembayaran dengan Kartu Kredit

Foto : Rina/TimeX

SOSIALISASI-Peserta dari masing-masing satker saat mengikuti kegiatan sosialisasi Uji Coba Pembayaran Dengan Kartu Kredit

======================================

 

TIMIKA, TimeX

Sesuai dengan Perdirjen Nomor PER-17/PB/2017 tentang uji coba pembayaran dengan kartu kredit dalam rangka penggunaan uang persediaan, maka KPPN Timika menyelenggarakan kegiatan sosialisasi uji coba pembayaran dengan kartu kredit bertempat di Kantor KPPN Timika pada Rabu (5/12).

Acara dihadiri oleh perwakilan satuan kerja yang ditangani KPPN Timika.

Tukima, Kepala Kantor KPPN mengatakan kegiatan ini juga dalam rangka mendukung gerakan nasional non tunai. Dimana, kartu kredit pemerintah dapat digunakan untuk keperluan belanja perjalanan dinas dan belanja operasional satuan kerja.

kata dia, pemanfaatan kartu kredit pemerintah untuk keperluan belanja perjalanan dinas diantaranya untuk pembayaran biaya penginapan dan tiket perjalanan dinas. Sementara itu, pemanfaatan kartu kredit untuk keperluan belanja operasional pembelian alat tulis kantor seperti untuk pembelian alat tulis kantor maupun pembayaran alat tulis kantor lainnya.

Lanjutnya, penggunaan kartu kredit pemerintah difokuskan pada belanja keperluan operasional yang merupakan bagian terbesar dari penggunaan Uang Persediaan (UP). Pembayaran dengan Uang Persediaan (UP) dapat digantikan dengan alat pembayaran non tunai berupa kartu kredit yang selama ini sudah disediakan oleh pihak bank sehingga dapat menekan jumlah Uang Persediaan (UP) yang beredar.

“Dengan adanya kartu kredit pemerintah, diharapkan dapat mengurangi kas yang dikelola secara tunai oleh Bendahara Pengeluaran karena sebagian besar operasional satuan kerja sudah dapat dibiayai dengan mekanisme pembayaran melalui kartu kredit pemerintah,” katanya.

Lebih lanjut, setelah kartu kredit pemerintah diterbitkan, satuan kerja dapat menggunakan kartu kredit tersebut untuk melakukan pembayaran atas pengeluaran negara sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-17/PB/2017 tentang Uji Coba Pembayaran dengan Kartu Kredit dalam rangka Penggunaan Uang Persediaan.

Kuasa penggunaan anggaran yaitu menetapkan bank penerbit kartu kredit, menandatangani perjanjian kerja sama dengan bank penerbit kartu kredit. Menetapkan kurat keputusan pemegang kartu kredit, menetapkan surat keputusan administrator kartu kredit, menerbitkan surat referensi, menerbitkan surat pemerintah pendebitan rekening (SPPR), menerbitkan surat peringatan kepada pemegang kartu kredit, melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembayarana dengan kartu kredit dan menyusun laporan pelaksanaan pembayaran dengan kartu kredit.

Lanjutnya, penggunaan kartu kredit diupayakan menimbulkan biaya yang serendah-rendahnya. Biaya yang timbul akibat penggunaan kartu kredit dan layanan perbankan secara elektronik dapat dibebankan pada APBN. Serta biaya yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama penggunaan kartu kredit dengan bank penerbit kartu kredit.

Pemanfaatan kartu kredit sebagai sarana pembayaran atas beban APBN merupakan upaya Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam hal simplifikasi dan modernisasi untuk memperbaiki dan menyederhanakan pelaksanaan anggaran. Dimana, tujuan dari implementasi kartu kredit pemerintah ini adalah untuk meminimalkan penggunaan uang tunai dalam transaksi keuangan negara, meningkatkan keamanan dalam bertransaksi, mengurangi potensi fraud dari transaksi secara tunai, dan mengurangi idle cash dari penggunaan UP yang dikelola oleh satuan kerja.

Selain itu, katanya, memo kegiatan pengesahan hibah langsung barang/jasa (MPHL-BJS) untuk realisasi hanya sampai tanggal 31 Desember 2018 sedangkan tanggal pelaksanaannya paling lambat diserahkan ke KPPN tanggal 7 Januari.

Kata dia, capaian yang diharapkan rekonsiliasi periode Desember 2018 berjalan dengan baik seperti penginputan data rekon di SASA, SAIBA, SIMAK-BMN, Persediaan dan menghasilkan LKKL tingkat UAKPA yang berkualitas.

“Untuk koreksian LPJ bendahara dapat diminimalisir sehingga kualitas IKPA Satker dan KPPN dapat terjaga dan penyerahan LPJ bendahara lebih tepat waktu. Untuk penyerahan LPJ Bendahara periode Desember 2018 (ADK dan Hardcopy dengan tanggal pelaksanaannya 1 Januari 2019 sampai 19 Januari 2019,” tuturnya.

Ditambahkannya, LPJ bendahara disusun secara bulanan atas uang yang dikelolanya baik rupiah maupun valas ke KPPN paling lambat 10 bulan berikutnya.

Katanya, verifikasi LPJ bendahara pengeluaran meliputi menguji kesesuaian saldo awal, menguji kesesuaian saldo rekening bank, menguji kesesuaian jumlah uang di brankas, menguji kebenaran perhitungan, menguji kesesuaian saldo UP/TUP, menguji kesesuaian penyetoran ke kas negara, meneliti kepatuhan bendahara dalam penyetoran pajak dan PNBP (bila ada serta meneliti ijin rekening bendaharan .

Ada beberapa hal yang wajib diperhatikan saat pembuatan LPJ yaitu pada LPJ bendahara penerimaan pastikan seluruh PNBP yang telah disetorkan sudah tercatat pada aplikasi, pastikan sebelum merekam drpp, pastikan tanggal kuitansi yang akan diinput telah sesuai dan perhatikan penanggalan drpp.

“Perhatikan posting rule saat posting transaksi yaitu mulai tanggal 1 Januari sampai hari terakhir penginputan. Untuk LPJ bendahara pengeluaran apabila sampai dengan tanggal terakhir periode pelaporan terdapat sisa uang di brankas lebih 50 juta, maka wajib melampirkan berita acara keadaan kas,” tuturnya. (aro)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.