51 Persen Saham, Mimika Harus Lebih Besar

Foto : Shanty/TimeX

Peggy Patrisia Pattipi

==================

 

TIMIKA,TimeX

Anggota Komisi VII DPR RI, Peggi Patrisia Pattipi berharap, terkait dengan kepemilikan 51 persen saham PT Freeport oleh Indonesia bisa berpihak ke Papua, secara khusus Kabupaten Mimika selaku penghasil tambang.

“Kebetulan saya di Komisi VII DPR RI sangat mendorong Pemerintah Kabupaten Mimika dan Provinsi Papua bisa mendapat haknya sesuai tertulis di dalam Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) dan kami meminta kepada pemerintah pusat harus menerima apa yang menjadi pembicaraan secara penuh dengan Bupati Kabupaten  Mimika karena Kabupaten Mimika sebagai penghasil,” tuturnya  kepada wartawan di Gedung Fi Zalika, Senin (3/12).

Peggy mengatakan, Presiden RI, Joko Widodo sudah bertemu Gubernur Papua dan Bupati Mimika dalam rapat terbatas beberapa waktu lalu, namun hingga saat ini dirinya belum mengetahui hasil dari pembicaraannya seperti apa tetapi dirinya berharap bahwa 51 persen itu harus menjadi milik negara.

Katanya, pembicaraan tersebut sepertinya sudah hampir selesai, karena sesuai perjanjian pemerintah menjanjikan bahwa Desember pemerintah sudah mengambil alih saham 51 persen melalui PT Inalum.

Adapun pembagian Papua dengan Kabupaten Mimika itu pembicaraan antara Gubernur Papua dengan Bupati Mimika. Jadi, harus ada perundingan agar pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten bisa menyepakati perundingan itu sehingga hak-hak yang menjadi Pemerintah Provinsi Papua dan Kabupaten Mimika itu bisa berjalan  baik mengingat pada tahun 2021 sudah selesai otonomi khusus (Otsus).

“Dana Otsus itu akan berhenti di tahun 2021 jadi  kita berharap dengan diambilnya  saham 51 persen oleh pemerintah melalui PT Inalum pemerintah provinsi dan Kabupaten Mimika itu bisa mendapat bagian yang besar agar bisa membangun kabupaten ini kedepan lebih baik dan membangun manusia-manusianya ke depan itu lebih baik,” ujarnya.

Katanya, selama ini patut dihargai bahwa pemerintah sudah membangun infrastruktur di mana-mana tetapi satu yang lebih penting percuma membangun infrastruktur tetapi sumber daya manusianya itu kurang.

“Jadi kita berharap dengan adanya saham 51 persen yang diambil oleh pemerintah dengan pembagian ini Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Mimika bisa menyiapkan sumber daya manusia, orang asli Papua diharapkan kedepannya lebih baik lagi dengan diambilnya saham 51 persen oleh pemerintah dan pembagian itu besar kepada provinsi dan kabupaten penghasil,” ungkapnya. (san)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.