PAD dari Pesawat Pemda Baru Tercapai 7,92 Persen

>>Retribusi Daerah Capai Rp15 Miliar Lebih

 

TIMIKA,TimeX

Hasil evaluasi Badan Pendapatan Asli Daerah (Bappenda) terhitung  per 30 November 2018 Retiribusi Daerah Kabupaten Mimika, telah mencapai Rp 15,3 miliar lebih atau setara 74,94 persen. Jumlah tersebut dinyatakan masih kurang dari target yang telah ditetapkan yaitu Rp20,1 miliar lebih.

Pencapaian retribusi daerah bersumber dari Retribusi Umum Rp5.3 miliar atau setara  92,35 persen dari target yang ditetapkan Rp 5.7 miliar lebih, kemudian retribusi Jasa Usaha yang terealisasi Rp1,1 miliar lebih atau 64,99 persen dari target Rp 1.4 miliar lebih, sedangkan Retibusi Perizinana Tertentu telah teraliasi Rp8,8 miliar lebih atau setara 68.30 persen dari target Rp12.9 miliar lebih.

Sedangkan untuk hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, baru terealiasi sebesar Rp2,5 miliar lebih atai 21,31 persen, sedangkan bagian Laba atas penyertaan modal BUMD (deviden Bank Papua) mencapai Rp2,5 miliar atau 21,31 persen dari yang sudah ditargetkan yaitu Rp12 miliar.

“Realisasi kita masih kurang, maka dengan kekurangan inilah yang kita lihat bahwa mengapa sampai bisa kurang, apa memang karena segitu penerimaaan sehinga mengalami kekurangan sebesar 25,9 persen,” kata I Nyoman Putu Arka, Plt Asisten III Bidang Adimintrasi Setda Mimika, saat memimpin rapat  Rapat Evaluiasi Pendapatan Daerah yang digelar di lantai tiga gedung A Kantor Pusat Pemerintahan, Senin (18/12).

Melalui pertemuan yang melibatkan sejumlah Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Pengelola Retribusi tersebut diketahui, bahwa  untuk retribusi Dinas Perikanan ada empat sektor penghasil retribusi yaitu Retribusi pemakaian kekayaan daerah, sewa Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) telah teralisasi Rp90,2 juta atau setara 393,90 persen dari yang ditargetkan Rp22,9 juta. Selain itu, retribusi penjualan es balok mencapai Rp66 juta atau 78,57 persen dari yang ditargetkan Rp84 juta, kemudian retribusi penjualan benih ikan teralisasi Rp6,5 juta atau sekitar 11,49 persen dari target, sedangkan untuk Reribusi Izin Usaha Perikanan teraliasi Rp15,6 juta atau 104 persen dari target Rp15 juta. Sehingga total retribusi Dinas Perikanan dari epat sektor ini mencapai Rp178,4 juta atau sekitar 99,72 persen dari target.

Sedangkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) telah mencapai retribusi daerah sebesar Rp3.5 miliar lebih atau 88,18 persen dari yang ditargetkan yaitu sebesar Rp 4 miliar lebih.

Retribusi yang dicapai ini bersumber dari empat sektor yaitu retribusi pelayanan persampahan/kebersihan pasar sebesar Rp57,4 juta, atau 104,45 persen dari yang ditargetkan Rp55 juta, Retribusi pelayanan pasar Rp471,2 juta atau 92,07 persen dari target Rp511,8 juta, kemudian retribusi pelayanan tera/tera ulang Rp28 juta atau 95,73 persen dari targetnya Rp29,3 juta dan untuk rekomendasi lain-lain mencapai Rp3 miliar lebiuh atau 86,61 persen dari target Rp3,5 miliar.

Sementara itu, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), mencapai retribusi sebesar Rp842,9 juta atau 56,01 dari yang ditargetkan Rp1,5 miliar lebih. Pencapaian retribusi ini dihasilkan dari Retribusi Pemakaian kekayaan daerah (sewa gedung) sebesar Rp   Rp122 juta atau 40,67 dari target Ep300 juta.

Sedangkan penjualan rumah jabatan/rumah dinas teraliasi Rp378,5 juta, atau 37,86  lebih rendah dari target yaitu Rp1 miliar, sedangkan untuk penjualan kendaraan bermotor roda dua Rp1.1 juta atau 22,64 persen dari target Rp5 juta, sedangkan untuk penjualan kendaraan bermotor roda empat Rp341,2 juta atau 170,62 persen dari targe Rp200 juta.

“Untuk sewa gedung memang sangat rendah, karena saat ini adalah tahun politik sehingga banyak gedung yang digunakan untuk keperluan politik dan mengenai cicilan rumah dinas ini memang rendah juga karena sebagain besar pegawai belum menyadari kewajibannya, sehingga kedepan kami akan terapkan untuk cicilan rumah akan kita lakukan pemotongan melalui gaji,” kata Lukas Luli Lasang, Sekretaris BPKAD dalam rapat tersebut.

Sementara itu, retribusi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dari Sektor Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMP) telah teralisasi sebesar Rp1,2 miliar lebih atau baru 40,75 persen dari target Rp3 miliar.

“Rendahnya IMB dikarenakan, hampir sebagian besar pengurusan IMB rumah tinggal saja dan bukan tempat usaha,” ujar Lopianus  Fuakubun Kepala DPMPTSP.

Sedangkan untuk Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) dari Retribusi Izin ketenagakerjaan telah mencapai Rp203,2 juta atau 67,76 dari target Rp300 miliar. Sedangkan Retribusi izin mempekerjakan tenaga asing mencapai Rp4,3 miliar lebih atau sekitar 71.92 dari target Rp600 miliar.

Sedangkan Dinas Perhubungan telah mencatat retribusi sebesar Rp1,4 miliat, atau 14,50 persen dari yang sebesar Rp10 miliar lebih. Jumlah  retribusi tersebut diperoleh dari Retribusi Pengujian kendaraan bermotor sebesar Rp482 juta lebih atau 83,49 persen dari target Rp577,5 juta. Untuk retribusi terminal telah teraliasi sebesar Rp46,7 juta atau 30,08 persen dari target Rp155,2 juta, retribusi pelayanan kepelabuhan Rp203,1 juta atau 58,01 persen dari yang ditargetkan sebsar Rp350,2 juta. Retribusi izin trayek terealisasi sebesar Rp29 juta atau 28,22 persen dari target Rp103 juta dan untuk pendapatan pesawat milik Pemda Mimika baru teraliasi Rp709,2 juta atau 7,92 persen dari yang ditargetkan Rp8,9 miliar.

Terkait dengan realisasi PAD dari masing-masing OPD tersebut, Elisabet Cenawatin, Sekretaris Bappenda mengatakan sebagian besar OPD hampir mencapai target yaitu sekitar 80 persen dan secara umum masih kurang 20 persen.

Rapat yang berlangsung siang kemarin merupakan ipay Bapenda untuk mendengar langsung dari masing-masing OPD terkait realiasi retribusi yang dipungut selama setahun.

“Kita juga ingin mendegar dari mereka apakah realisasi yang mereka pungut ini sudah mencapai target apa belum, dan kendalanya apa, itu yang kita mau dengar sebagai Badan yang menjadi koordinator umum dan pengawasan langsung pada OPD,” jelasnya.

Dikatakan Elisabet, memang ada beberapa OPD yang optimis akan mencapai target Retribusi pada 31 Desember nanti, seperti Dishub, Disperindag dan Dinas Peternakan (Disnak).(a30)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.