18 Nama Kepala OPD Masuk Daftar Rolling  

TIMIKA,TimeX

Teka-teki kapan waktu dilaksanakan rotasi pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika yang sangat dinantikan oleh berbagai kalangan, baik pejabat maupun masyarakat perlahan mulai ramai diperbincangkan. Namun nama-nama itu hingga kini masih rahasia belum dibocor ke publik.

Bahkan beberapa tokoh maupun orang-orang terdekat Bupati Mimika, Eltinus Omaleng memberi sinyal bahwa sudah ada 18 nama pejabat eselon II selaku kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masuk dalam daftar rolling.

18 nama pejabat selaku kepala OPD ini adalah mereka yang berbeda haluan politik atau tidak mendukung pasangan Eltinus Omaleng-Johannes Rettob (OMTOB) yang memenangkan Pilkada Serentak 2018 di Kabupaten Mimika paga 27 Juni lalu.

Sementara sumber terpecaya Timika eXpress yang enggan dikorankan namanya menambahkan, orang nomor satu di Mimika akan rolling secara besar-besaran tidak hanya pejabat eselon II, III dan IV melainkan hingga para kepala distrik termasuk kepala-kepala sekolah bahkan ketua-ketua RT.

Hanya saja, keputusan dan kepastian rotasi ini tinggal menunggu petunjuk Bupati Eltinus Omaleng.

Terkait hal ini, beberapa kepala OPD yang sempat dikonfirmasi Timika eXpress beberapa waktu lalu menyatakan rolling dan mutasi merupakan hak mutlak bupati selaku kepala daerah.

“Kami pun dengar isu bahwa kepala OPD ini dan itu diganti, tetapi semuanya tergantung keputusan bupati, kita tunggu waktunya saja. Kalau masih dipakai kita tetap kerja dan jalankan tugas tanggung jawab sesuai visi-misi bupati.  Diganti pun kita tetap kerja sebagai Aparatur Sipil Negara sesuai tugas dan tanggung jawab yang diberikan,” seru beberapa pejabat eselon II yang menolak namanya dikorankan.

Sementara Elminus B Mom Ketua DPRD Mimika menilai rolling merupakan hak mutlak bupati.

“Kemarin kan sudah dinyatakan bupati bahwa pejabat yang berseberangan haluan politik dengannya diganti. Jadi pejabat bersangkutan tinggal tunggu waktu rolling,” katanya.

Walaupun demikian politisi Gerindra ini berharap mutasi secepatnya paling lambat akhir Januari dengan tidak menyimpang dari aturan biar penyerahan DPA lebih awal.

“Jangan sampai penyerahan DPA molor hanya karena tunggu kepastian rolling. Karena DPA kaitannya dengan pelaksanaan program kegiatan OPD, apalagi banyak program kegiatan fisik menyambut PON, ini pekerjannya jangan  sampai molor karena lewati tahapan pelelangan yang juga makan waktu,” ujarnya.

Selain itu Anggota Komisi B DPRD Mimika Christian Viktor Kabey juga menegaskan agar Pemkab Mimika jangan terlalu lama menahan DPA.

“Kalau memang penyerahan DPA bersamaan dengan rolling, maka secepatnya dilakukan sehingga pekerjaan-pekerjaan fisik penunjang PON seperti jalan dan juga venue olahraga sudah mulai dikebut pekerjaannya,” kata Viktor belum lama ini.

Penegasan ini disampaikannya mengingat pengalaman Pemkab Mimika tahun sebelumnya agak molor membagi DPA.

“Pembagian DPA pelu secepatnya karena masih ada proses lelang yang juga butuh waktu. Kita harus hindari supaya jangan sampai di akhir tahun masih banyak pekerjaan fisik yang belum tuntas. Jangan juga karena waktu, terus kerja buru-buru tanpa perhatikan kualitas pekerjaannya,” tandasnya.

Lebih lanjut, Marthen Tappi Malissa Kepala Badan Pengelolah Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menambahkan bahwa DPA sampai dengan hari ini (kemarin-Red) masih ditahan, dan baru akan dibagikan setelah ada perintah atau petunjuk dari bupati.

“Jelasnya kami tim anggaran menunggu perintah bupati, entah menunggu rolling kah atau bagaimana, intinya tunggu perintah bupati saja,” jelasnya kepada Timika eXpress saat ditemui di Kantor Pusat Pemerintahan SP3, Rabu (23/1).

Menurut Marthen, DPA telah dicetak untuk masing-masing OPD, namun tinggal menunggu ditandatangani oleh Penjabat Sekda Mimika selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan masing-masing kepala OPD setelah ada kepastian nama-nama pejabat baru yang menggantikan pejabat sebelumnya.

 Program Kegiatan DAK Sudah Boleh Dilelang

Pada kesempatan yang sama, Mathen Malissa menambahkan, untuk program kegiatan masing-masing OPD dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sudah boleh dilelang tanpa harus menunggu pembangian DPA.

“Sebenarnya sebelum penetapan APBD, untuk pekerjaannya dari DAK sudah bisa dilelang dan tetapkan kontraknya,” katanya.

Ia berharap tujuh OPD di lingkungan Pemkab Mimika yang mengelola DAK,  yaitu   Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan  dan Dinas Perhubungan (Dishub) serta empat OPD lainnya harus segera menindaklanjutinya.

Dimana DAK yang dikuncurkan dari APBN Tahun Anggaran (TA) 2019 untuk Kabupaten Mimika sebesar Rp100 miliar lebih.

 

Lanjut Marthen, untuk proses lelang dari program kegiatan DAK tidak mempengaruhi rolling pejabat.

Nantinya pejabat lama diganti dengan pejabat baru, tinggal penyesuaian untuk lanjut dengan proses kontrak sampai pada pelaksanaan pekerjaannya.

Pasalnya, pencairan DAK dilakukan bertahap dengan syarat ketentuan OPD bersangkutan bila ingin mencairkan anggaran tahap selanjutnya harus menyampaikan laporan atau progres serapan DAK tahap pertama.

“Pencairan DAK tahap pertama itu 30 persen, tahap kedua 30 persen dan tahap keempat 40 persen. Dari setiap termin tersebut, OPD pengelola anggaran harus sertakan laporan dan bukti penyerapan kegiatan yang dijalankan sudah 90 persen sesuai alokasi dana perterminnya untuk pencairan dana tahap berikutnya,” tandasnya. (a30)

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.