Pemkab Mimika Miliki PPID

Foto: Ricky/TimeX
Luh Putu Marhaeni

TIMIKA,TimeX

Sekertaris Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kabupaten Mimika Luh Putu Marhaeni mengatakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika kini telah memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) setelah dibentukan berdasarkan SK Bupati Nomor 255 tahun 2018. Keberadaan PPID ini berfungsi sebagai pengelola dan penyampai dokumen yang dimiliki oleh Organisasi Perangakt Daerah (OPD) sesuai amanat Undang-Undang (UU) 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

“Jadi PPID itu sudah dibentuk sejak tanggal 17 September 2018 nomor SK-nya 255 tahun 2018 tentang penetapan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi. Jadi pembinanya bupati dan wakil bupati dan PPID utamanya itu Kadis Kominfo dan PPID pembantu itu sekertaris di masing-masing OPD,” jelas Luh ketika ditemui di ruang kerjanya di kantor Diskominfo di Sentra Pemerintahan SP3, Jumat (8/2).

Ia menjelaskan keberadaan PPID di Kabupaten Mimika, maka masyarakat yang akan menyampaikan permohonan untuk memiliki informasi dan dokumen lebih mudah dan tidak berbelit karena dilayani lewat satu pintu melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi, sesuai mekanisme yang ada.

“Apabila yang bersangkutan meminta data kita bisa koordinasi dengan OPD terkait untuk meminta data paling lambat itu tujuh hari. Kalau belum bisa ada tambahan waktu lagi baru kami akan memberikan jawaban atas pemintaan data yang diminta. Kalau tidak kita bisa disidangkan di Komisi Informasi Provinsi Papua,” jelasnya.

Sementara permohonan untuk memiliki informasi mengenai keuangan sebelum disampaikan kepada pemohon pihaknya harus berkoordinasi dengan OPD terkait.

“Kami akan menyesuaikan penyajian tergantung dari permintaan, baik administrasi maupun keuangan, tapi kalau untuk keuangan akan kami koordinasikan dengan pimpinan BPKAD dulu, karena ada yang bisa dipublasikan dan ada yang tidak,” ungkapnya.

Ia mengakui saat ini belum diketahui oleh publik karena pihak Kominfo belum melakukan sosialisasi atau penyampaian kepada publik lantas masih tahap penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), sehingga pada saat sosialisasi kepada publik tidak terjadi masalah dalam permintaan maupun penyajian informasi dan dokumentasi. (a32)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.