Kontrak Freeport Diperpanjang

Foto: Maurits Sadipun/TimeX
Tony Wenas

SURABAYA,TimeX

Pemerintah Indonesia telah menyepakati perpanjangan masa kontrak PT Freeport Indonesia hingga tahun 2041 mendatang. Ini setelah disetujui dan diterbitkannya Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), sebagai peralihan dari rezim Kontrak Karya (KK) usai perundingan antara PT Freeport Indonesia dan Pemerintah Indonesia pada 21 Desember 2018 lalu.

Demikian dijelaskan Presiden PT Freeport Indonesia Clayton Allen Wenas atau Tony Wenas kepada Timika eXpress di Surabaya, Kamis (7/2).

Tony memaparkan dengan mengantongi perpanjangan masa operasi 2 x 10 tahun hingga 2041, yakni tahap pertama mulai sekarang hingga 2031, dan tahap kedua 2031-2041, Freeport juga telah mendapatkan jaminan fiskal dan regulasi.

Termasuk kesediaan Freeport akan membangun pabrik peleburan (smelter) di Gresik dalam jangka waktu lima tahun.

Terkait pengalihan saham, Inalum telah membayar USD 3,85 miliar kepada Freeport McMoRan Inc. (FCX) dan Rio Tinto, untuk membeli sebagian saham FCX dan hak partisipasi Rio Tinto di Freeport Indonesia sehingga kepemilikan Inalum meningkat dari 9,36 persen menjadi 51,23 persen.

Tony menyatakan, 51,23 persen tersebut akan terdiri dari 41,23 persen untuk Inalum dan 10 persen untuk Pemerintah Daerah, yakni Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika.

“Saham Pemerintah Daerah Papua akan dikelola oleh perusahaan khusus PT Indonesia Papua Metal dan Mineral (IPPM) yang 60 persen sahamnya akan dimiliki oleh Inalum dan 40 persen oleh BUMD Papua,” jelasnya.

Pria kelahiran Manado, 8 April 1962 itu menegaskan semua kesepakatan dan keputusan akhir dari perundingan yang memakan waktu selama dua tahun yang melibatkan pemerintah, Holding Industri Pertambangan PT Indonesia Asahan Alumunium, Freeport McMoRan Inc. (FCX) dan Rio Tinto, dengan hasil akhirnya pengalihan mayoritas saham Freeport Indonesia (PTFI) dimiliki Inalum.

Resminya pengalihan saham tersebut ditandai dengan proses pembayaran dan terbitnya IUPK, sebagai pengganti Kontrak Karya (KK) Freeport Indonesia yang telah berjalan sejak 1967 dan diperbaharui pada 1991 dengan masa berlaku hingga 2021.

Dengan demikian lanjutnya, Freeport dan Inalum sebagai partnership akan bersinergi dalam menjalankan dan meningkatkan usaha pertambangan emas terbesar di dunia ini semaksimal mungkin sehingga bermanfaat bagi banyak orang.

“Jadi tidak sekedar adanya perubahan, tetapi kami adaptif terhadap suatu situasi yang berkembang sebagaimana perusahaan lain yang mengalami distruktif, industrial menghadapi era digitalisasi 4.0 (four point zero) sehingga bermanfaat yang sebesar-besarnya untuk pemangku kepentingan, bagi masyarakat, khususnya  di sekitar tambang, Kabupaten Mimika, provinsi dan tentunya bagi Indonesia,” jelasnya.

Lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) pada 1985 ini menambahkan, terkait tambang dalam pengelolaannya berlangsung jangka panjang yang produksinya bisa turun dan bisa naik tergantung  dari perencanaan tambang (main plain).

“Contohnya  di tahun 2019-2020 produksi akan menurun karena tambang terbuka sudah selesai dan akan dimaksimal tambang bawah tanah (undergrond). Meski tambang terbuka (open pit) sudah selesai, tapi berkurang hanya dalam dua tahun, 2021 hampir sama dengan sebelumnya, dan tahun berikutnya pasti terus meningkat,” paparnya.

Tony meyakini dengan adanya Inalum yang nota bene adalah wakil pemerintah tentunya membuat sinergi yang lebih baik dengan expert-expert yang pastinya lebih baik, apalagi ada pemerntah daerah dalam kepemilikan saham Inalum.

Namun Tony tidak menampik, jika ada kemungkinan PTFI menjadi BUMN.

“Tapi kalau anaknya BUMN tentu bukan BUMN, tapi kalau ada BUMN yang bagus kenapa tidak. Intinya Freeport akan berusaha maksimal dalam meningkatkan produktivitas dan menghasilkan lebih bagi stakeholder, masyarakat, bangsa dan negara,” pungkasnya.  (vis)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.