Bawaslu RI Sosialisasi UU Tentang Pemilu di Timika

“Jadi di sini Bawaslu melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) sangat berperan untuk menindak segala bentuk pelanggaran pemilu,”

TIMIKA,TimeX

Bawaslu RI sosialisasi Undang-undang  tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) di Kabupaten Mimika

Foto: Indri/TimeX
Foto bersama – Anggota Bawaslu RI foto bersama semua peserta sosialisasi di Ball Room Hotel Horison Ultima Timika, Selasa (12/2).

di Ball Room Hotel Horison Ultima Timika, Selasa (12/2).

Sosialisasi tersebut diikuti Bawaslu Papua, Bawaslu Mimika, pengawas distrik (Pandis) dan sejumlah tokoh masyarakat.

Ronald Michael Manoach, Anggota Bawaslu Papua mengungkapkan sosialisasi itu bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada penyelenggara pemilu serta masyarakat mengenai Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu.

“Kita harapkan pelaksanaan pemilu 2019 ini bisa berjalan sesuai apa yang diamanatkan oleh undang-undang. Pemilu merupakan proses demokrasi untuk kemajuan daerah, untuk itu perlu pengawasan semua pihak,” kata Ronlad.

Ia menyebutkan dalam UU  nomor 7 tahun 2017 terdapat beberapa perubahan terhadap kewenangan Bawaslu terkait sengketa pemilu, yakni Bawaslu nantinya dapat menerima, mengkaji hingga memutuskan permasalahan sangketa pemilu melalui sistem peradilan.

“Jadi di sini Bawaslu melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) sangat berperan untuk menindak segala bentuk pelanggaran pemilu,” katanya.

Dia menyebutkan kegiatan sosialisasi ini juga sebagai bentuk pencegahan terhadap tindakan penyimpangan dari aturan-aturan  yang berlaku. Sebab ketika semua pihak memahami perundang-undangan, tentu mereka juga tahu sanksi-snaksinya. Dengan demikian kemungkinan melakukan penyimpangan sangat kecil.

Ia menekankan baik pihak penyelenggara, caleg maupun masyarakat umum yang melanggar aturan pemilu maka akan dikenakan sanksi sesuai aturan Perundang-undangan yang berlaku di negara ini.

“Sanksi tegas itu seperti sanksi  etik, adminitrasi dan sanksi pidana, tergantung jenis pelanggaranya,” katanya.

Ia mencotohkan seperti yang terjadi di salah satu kabupaten di Papua, KPU memasukan salah satu caleg tanpa melalui aturan yang belaku. Caleg tersebut juga langsung berkampanye, sehingga Bawaslu Papua merekomendasi caleg tersebut dicoret dari peserta pemilu.

Selain itu juga pernah terjadi pelanggaran yang dilakukan oknum kepala desa, dan  kasus tersebut masuk dalam unsur pidana.

“Belajar dari beberapa kasus ini kami di Bawaslu sedang menggalakan pola sosialisasi yang konteksual  dengan program bernama Para-para bawaslu. Jadi kita tidak lagi monoton di dalam ruangan seperti saat ini,” ujarnya.

Ronald menjelaskan dalam program tersebut sosialisasi kepada komunitas-komunitas dilakukan di luar ruangan, dengan pola komunikasi yang santai.

“Kita tanya jawab dengan peserta terkait aturan perundang-undangan, kita berncengkrama di atas para-para supaya suasana lebih santai dengan harapan tujuan dari sosialisasi kita ini bisa berhasil,” pungkasnya. (a30)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.