Pemkab Mimika Siap Tindaklanjuti Surat Gubernur Tentang Moker

Foto: Ricky
SERAHKAN – Melkyanus Mosaber Kepala Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Provinsi Papua menyerahkan surat dari Gubernur kepada Damianus Katiop Asisten I Setda Mimika, Rabu (13/2).

TIMIKA,TimeX

Damianus Katiop Asisten I Bidang Pemerintahan Setda Kabupaten Mimika menyatakan pemerintah siap tindaklanjuti surat Gubernur Papua Lukas Enembe berisikan tiga poin penting mengenai 8000 karyawan mogok kerja (Moker).

“Surat gubernur yang ditujukan kepada Pemkab Mimika, nantinya akan ditindaklanjuti setelah ada bupati, atau wakil bupati ataupun Sekda untuk melakukan pertemuan dengan managemen PT Freeport. Surat ini akan ditindaklanjuti oleh Kami (Pemkab-red) Mimika,” kata Demianus dalam pertemuan dengan Melkyanus Mosaber Kepala Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Provinsi Papua bersama Anggota Komisi I DPR Provinsi Papua di Kantor Bupati pada Rabu (13/2).

Katiop mengungkapkan hasil keputusannya dari pertemuan akan dilaporkan kepada Balai Pengawasan Ketenagakerjaan untuk selanjutnya dilaporkan kepada gubernur.

Sementara Melkyanus Mosaber kepada wartawan usai pertemuan bersama Pemkab Mimika mengatakan dirinya bersama perwakilan dari Komisi I DPR Provinsi Papua melakukan kunjungan untuk menyerahkan surat kebijakan Gubernur Papua kepada Pemkab Mimika, DPRD Mimika, PT Freeport Indonesia dan sejumlah instansi terkait sehubungan masalah karyawan moker.

Dari Disnaker Provinsi Papua katanya berharap setelah surat yang dikeluarkan oleh Gubernur Papua kepada Freeport dalam hal ini tembusannya sudah disampaikan kepada bupati, DPRD dan instansi terkait bisa ditindaklanjuti.

Surat gubernur itu sebutnya berisikan tiga  poin penting. Pertama, PT Freeport harus membayar hak-hak 8300 karyawan moker yang sudah termuat di dalam PKB 2015. Kedua, kembali mempekerjakan karyawan pada posisi dan jabatan semula dan ketiga, sebelum kasus mogok ini diselesaikan jangan merekrut tenaga kerja baru.

Ia berharap setelah mendapat surat tembusan tersebut Pemkab Mimika menindaklanjutinya dengan mengadakan pertemuan bersama pihak PT Freeport Indonesia terkait kebijakan yang dikeluarkan oleh gubernur menyikapi masalah moker.

Hasil pertemuan antara Pemkab Mimika dan PT Freeport nantinya dibuatkan dalam sebuah laporan tertulis supaya diteruskan ke gubernur untuk diketahui.

“Formatnya seperti apa hasilnya akan kami laporkan kepada bapak gubernur bahwa Pemkab Mimika sudah mengadakan pertemuan,” katanya.

Ia menegaskan apabila dalam pertemuan tersebut tidak mendapatkan hasil, maka Balai Pengawasan akan melanjutkan permasalahan moker ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).

“Kami Disnaker Provinsi secara administrasi kami sudah menyampaikan surat. Apabila Freeport tidak menanggapi, yah ada tindakan lain yang kita buat dalam bentuk PHI,” tegasnya. (a32)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.