Bertahun-tahun Malas Kantor Beberapa ASN Tuntut ULP

Kita saja yang aktif berkantor kalau tidak masuk kantor, berarti kita tidak dibayar. Apalagi yang tinggal di rumah, tapi menuntut uang makan dan segala. Coba kita tanya diri sendiri. Kalau ada yang dilakukan tindakan oleh pimpinan OPD tanya diri sendiri. Kenapa saya ditindak, tidak mungkin pimpinan OPD mengambil tindakan kalau pegawai itu rajin bekerja

TIMIKA,TimeX

Marthen Paiding Penjabat Sekda Mimika menyoroti tabiat buruk beberapa Aparatur Sipil Negera (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika sudah bertahun-tahun malas masuk kantor namun saat kembali masuk tuntut dibayarkan uang lauk pauk (ULP). Namun Marthen merahasiakan nama-nama ASN tersebut.

Foto: Dok./TimeX
APEL PAGI – Sejumlah ASN lingkup Pemkab Mimika mengikuti apel pagi di halaman kantor Pusat Pemerintahan Kelurahan Karang Senang SP 3.

“Kita berharap bahwa semua pegawai siapapun dia harus masuk kantor. Kemarin ada beberapa pegawai yang sudah sekian tahun tidak masuk kantor, tapi menuntut haknya,” sesal Marthen dalam arahan pada apel pagi di halaman kantor Pusat Pemerintahan SP3, Senin (18/2).

Di hadapan ASN Mimika Marthen menegaskan setiap pegawai atau karyawan akan dibayar haknya ketika telah melaksanakan kewajiban, sehingga terjadi keseimbang antara hak dan kewajiban. Harusnya sadar diri apabila tidak pernah masuk bekerja namun menuntut haknya.

Padahal banyak ASN aktif berkantor namun apabila tidak berkantor karena alasan sakit dan meminta izin ada berhalangan tidak akan dibayar. Apalagi beberapa oknum pegawai yang tidak pernah berkantor malah masih menuntut hak-haknya.

Mantan Kepala Inspektorat ini mengingatkan sebelum menuntut hak perlu terlebih dahulu mengoreksi atau berkaca diri apakah layak atau wajar  tidak tuntut haknya.

“Kita saja yang aktif berkantor kalau tidak masuk kantor, berarti kita tidak dibayar. Apalagi yang tinggal di rumah, tapi menuntut uang makan dan segala. Coba kita tanya diri sendiri. Kalau ada yang dilakukan tindakan oleh pimpinan OPD tanya diri sendiri. Kenapa saya ditindak, tidak mungkin pimpinan OPD mengambil tindakan kalau pegawai itu rajin bekerja,” paparnya.

Kaitan dengan perihal ini Marthen juga telah perintahkan setiap OPD kembali mengaktifkan absensi. Melalui absensi ini agar pimpinan bisa lebih mudah melihat atau mengawasi tingkat kehadiran dari anak buahnya.

“Diharapkan pada Bulan Maret nanti absen setiap hari itu harus diaktifkan, supaya kita melihat siapa-siapa yang masuk kerja, dan siapa-siapa saja yang tidak. Dan siapa-siapa yang loyal terhadap pimpinan dalam melaksanakan tanggung jawab,” harapnya.

Sementara Marthen Malisa Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Mimika yang ditemui usai apel pagi mengenai hal ini menegaskan sesuai aturan sudah jelas negara membayar hak hanya kepada pegawai yang melaksanakan kewajiban.

“Saya pikir jelas sesuai aturan. Sebenarnya kita sadar kalau kita datang kerja baru nuntut, yah wajarlah. Tapi kalau orang-orang yang tidak datang kerja seharusnya tidak perlu menuntut,” kritik Marthen.

Menurutnya, sebagai seorang abdi negara harus bisa menyadari menjalankan kewajiban terlebih dahulu barulah mendapat hak. Tidak hanya pegawai ASN, sama halnya juga dengan seorang pekerja yang bekerja di sebuah perusahaan swasta. Perusahaan baru akan membayar hak-hak para pekerjanya apabila telah menjalankan kewajiban.

“Kita harus laksanakan kewajiban dulu baru tuntut hak. Sebenarnya kan harus begitu. Kan di mana-mana begitu baik di swasta maupun di ASN,” pungkasnya. (a32)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.