Setahun Belum Dibayarkan TPP, ULP dan Insentif, Guru SMA-SMK Tetap Setia Mengajar

TIMIKA,TimeX

Meskipun sudah setahun sejak 2018 belum dibayarkan hak-hak seperti tunjangan perbaikan penghasilan (TPP), uang lauk pauk (ULP) dan insentif, 1.065 guru SMA-SMK baik ASN maupun non ASN sepakat tetap setia mengajar. Selain itu para kepala sekolah menjadwalkan bertemu Marthen Paiding Sekda Mimika, Marten Malisa Kepala Badan Pengeloaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta Simon Motte Kepala Bappeda pada Selasa (19/2) hari ini.

Foto: Santi/TimeX
KOMPAK – Kepala SMA-SMK Kabupaten Mimika terlihat kompak foto bersama Laurensius Lasol Ketua Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah (MKPS) SMA-SMK Mimika usai pertemuan di Aula SMA N I pada Senin (18/2).

Hal ini disampaikan Laurensius Lasol Ketua Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah (MKPS) SMA-SMK Mimika saat ditemui Timika eXpress usai pertemuan di Aula SMA N I Mimika, Senin (18/2).

Agenda bertemu Sekda, Kepala BPKAD dan Bappeda ujar Laurens untuk memastikan kapan pemerintah realisasikan pembayaran hak guru-guru. Dan apakah pembayaran hak dari 1.065 guru SMA-SMK baik ASN maupun non ASN dengan total Rp22.619.160.000 dianggarkan dalam APBD tahun anggaran 2019.

Mantan Kepala SMK Tunas Bangsa ini menjelaskan pembayaran TPP, ULP dan insentif berdasarkan Peraturan Gubernur nomor 40 tahun 2018 bahwa Pemerintah Kabupaten dapat menganggarkan pembayarannya di tahun 2018. Apabila tidak maka harus menganggarkan di tahun 2019.

Namun, jika di tahun 2019 tidak diakomodir dalam APBD Mimika maka Pemerintah Provinsi Papua bakal mengambil ahli membayar dari dana Otonomi Khusus (Otsus).

Laurens menambahkan pertemuan dilakukan itu selain ingin mengetahui apakah ada anggaran dalam APBD sekaligus juga menyikapi pertemuan gerakan aliansi di Graha Eme Neme Yauware menyampaikan aspirasi mereka untuk melakukan aksi mogok mengajar, Sabtu (16/2).

Syukurnya kata Laurens, hal itu tidak bisa dilakukan karena dari Pemprov Papua langsung menghubungi MKPS untuk dapat memberikan edukasi dan advokasi kepada para guru sehingga pertemuan ini juga dilaksanakan.

Ia berharap dengan bertemu Sekda bisa mendapat jawaban. Apabila di APBD 2019 tidak dianggarkan dana sebesar itu untuk membayar hak guru, maka Pemkab Mimika dapat membuat surat pernyataan isinya menyatakan Pemkab Mimika tidak menganggarkan dana untuk membayar hak guru. Atas surat ini supaya menjadi dasar bagi guru-guru mengajukan kepada Pemprov Papua dan meminta Pemprov Papua membayarkan.

Ia berharap Pemkab Mimika harus bisa mengambil sikap, dan bisa membuat surat pernyataan tersebut. Karena sebelumnya Pemkab Mimika sendiri telah minta guru-guru untuk meminta surat dari Provinsi Papua agar pemerintah daerah yang membayarkan. Namun sayangnya setelah suratnya diberikan pemerintah daerah tidak juga kunjung membayar hak guru.

“Untuk KBM kami tidak bermaksud merugikan siapapun. Ini terjadi karena ingin mendapat perhatian, tetapi pertemuan ini juga disepakati KBM tetap berjalan seperti biasa,” katanya.

Ia juga menegaskan apabila ada sekolah yang tidak menjalankan KBM maka menjadi tanggung jawab sendiri karena pihaknya sudah menginstruksikan KBM tetap berjalan.

“Jangan hanya karena hal itu, kita korbankan siswa apa lagi siswa kelas 3 sedang dalam persiapan ujian nasional,” pungkasnya. (san)

 

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.