Hak Guru SMA-SMK Tidak Dibayar Pemkab Mimika

TIMIKA,TimeX

Pembayaran hak-hak kepada 1.065 guru SMA-SMK di Mimika berupa Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP), Uang Lauk Pauk (ULP) dan Insentif tahun 2018 tidak akan dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika.

Foto: Dok./TimeX
KOMPAK – Kepala SMA-SMK Kabupaten Mimika terlihat kompak foto bersama Laurensius Lasol Ketua Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah (MKPS) SMA-SMK Mimika usai pertemuan di Aula SMA N I pada Senin (18/2).

Ketua Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Laurensius Lasol usai pertemuan bersama para kepala sekolah dengan kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Marthen Malisa, mengatakan pembayaran TTP, ULP dan insentif, baik kepada guru SMA-SMK status ASN maupun non ASN sebesar Rp22,6 miliar lebih akan menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Papua.

Dimana berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 40 Tahun 2018, telah diarahkan agar Pemerintah Kabupaten menganggarkan pembayaran tersebut pada APBD 2019.

Sebagai bentuk klarifikasinya, Laurensius Lasol menjelaskan, pada pertemuan tersebut Kepala BPKAD, Marten Malissa diinstruksikan untuk membuat surat berdasar Pergub dan UU Nomor 23 tahun 2014, yang isinya berupa penyampaian bahwa Pemkab Mimika tidak dapat menganggarkan dan membayarkan hak-hak guru SMA-SMK se-Mimika.

Ini berarti pembayaran tersebut kemudian dikembalikan ke Pemerintah Provinsi Papua, karena kewenangan pengelolaan pendidikan SMA-SMK itu di provinsi sehingga tidak diakomodir dalam APBD Mimika 2019.

Laurens memastikan, belum dibayarkannya hak-hak guru terkait TTP, ULP dan insentif, maka Pemerintah Kabupaten Mimika akan menyurati Gubernur Lukas Enembe untuk meminta kejelasan dan klarifikasi terkait pembayaran hak-hak 1.065 guru di Mimika.

“Jalur yang akan kami tempuh adalah setelah mendapat surat ini, kami akan bawa ke Pemprov Papua, karena suratnya ditujukan kepada Gubernur Papua dengan tembusan ke Kadis Pendidikan, Kepala Biro Keuangan, Ketua DPR Provinsi, Kepala BKD Provinsi Papua supaya Pemprov Papua dapat membayarkannya dalam tahun ini, dirapel dengan kekurangan pembayaran tahun 2018 lalu,” ujar Laurens kepada wartawan usai pertemuan.

Mantan Kepala SMK Tunas Bangsa ini mengungkapkan pertemuan ini menindaklanjuti hasil pertemuan dirinya dan kepala SMA-SMK di SMA N 1 pada Senin (18/2).

“Sesuai hasil pertemuan kami kepala-kepala sekolah dengan aliansi guru di SMA Negeri I Mimika, kami putuskan bahwa hari ini (Selasa-red) kami menghadap Pemkab Mimika dengan membawa surat untuk meminta klarifikasi dari Pemkab Mimika sehubungan dengan pembayaran TTP, ULP dan insentif bagi guru SMA dan SMK Kabupaten Mimika,” jelasnya.

Ia menambahkan dalam surat tersebut selain meminta klarifikasi dari Pemkab Mimika tentang pembayaran hak-hak guru juga pertanyakan apakah dianggarakan dalam APBD tahun 2019 atau tidak. Apabila ada dinas mana yang akan membayarnya. Namun apabila tidak MKKS meminta kepada Pemkab Mimika untuk membuat surat yang ditujukan kepada Gubernur Papua supaya meminta kejelasan terkait hak-hak mereka setelah pelimpahan kewenangan ke Pemprov Papua.

“Surat itu sudah kami serahkan dan dalam surat itu justru hanya meminta apakah di APBD 2019 ini dialokasikan anggaran untuk pembayaran atau tidak. Kalau ada maka tempatnya di mana? Kalau tidak ada berarti kami minta dan mendesak Pemkab Mimika untuk segera membuat surat kepada Pemprov Papua yang menyatakan bahwa Pemkab Mimika tidak dapat menganggarkan dan membayar itu disertai dengan alasan-alasannya,” ungkapnya.

Laurens juga memastikan walaupun guru-guru masih terus dikecewakan bahkan dibuat bagaikan bola pimpong tetapi aktifitas belajar mengajar di sekolah tetap berjalan seperti biasa tanpa mengorbankan masa depan anak didik.

“Untuk aktifitas belajar mengajar itu kami manusia punya hati. Walaupun kami disakiti dan dikecewakan, kami diabaikan, kami dianggap bukan anak-anak Papua yang tinggal di Timika yang membangun insan pendidikan di Timika,” sesalnya.

Sementara Marthen Malisa Kepala BPKAD Kabupaten Mimika yang ditemui usai pertemuan membenarkan anggaran pembayaran hak-hak guru berupa TTP, ULP dan Insentif tahun 2018 lalu tidak diakomodir dalam APBD 2019.

Ia beralasan karena pelimpahan kewenangan dari Pemkab Mimika kepada Pemprov Papua, sehingga upaya yang akan dilakukan yakni berkoordinasi dengan Pemprov Papua.

“Kita memang tidak anggarkan di kabupaten, dan memang tidak ada anggaran. Langkah Pemkab Mimika, yah kita cuma berkoordinasi ke provinsi untuk mencari jalan keluarnya seperti apa,” jelas Marthen.

Berdasarkan aturan kata Marthen setelah pelimpahan kewenangan tersebut sudah jelas Pemprov Papua harus bertanggungjawab terhadap pembayaran hak-hak guru. Namun semua itu tergantung dari kebijakan pimpinan daerah dalam hal ini bupati dan gubernur.

“Sebenarnya tidak boleh provinsi lepas tangan, karena aturannya jelas. Kalau diperbantukan berarti dengan biayanya juga kan. Tidak mungkin dibiayai, tapi hal inikan tergantung dari kebijakan pimpinan dalam hal ini bupati dan gubernur,” terangnya. (a32)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.