Freeport Pastikan Menjawab Surat Gubernur Papua

 “Mengenai surat dari gubernur kita sedang coba menjawab. Tapi yang pasti kita tidak mungkin mempekerjakan lagi karyawan yang sudah mengundurkan diri”

TIMIKA,TimeX

Managemen PT Freeport Indonesia (PTFI) memastikan akan menjawab surat Gubernur Papua Lukas Enembe terkait desakan kepada perusahaan tambang emas terbesar di dunia untuk mempekerjakan kembali 3.274 karyawan mogok kerja (Moker) yang dinyatakan telah mengundurkan diri.

Foto: Dok./TimeX
Riza Pratama

“Mengenai surat dari gubernur kita sedang coba menjawab. Tapi yang pasti kita tidak mungkin mempekerjakan lagi karyawan yang sudah mengundurkan diri,” tegas Riza Pratama juru bicara PTFI saat jumpa pers di Oriental Resto, Selasa (19/2).

Riza menjelaskan sebelumnya, pihaknya sudah melakukan beberapa cara untuk memanggil 3.500 karyawan tersebut untuk memberikan mereka kesempatan bekerja kembali melalui kontrator namun tidak ada tanggapan.

Freeport juga lanjutnya menyediakan paket memberikan bantuan kemanusiaan namun hanya diambil oleh 300-an orang. Sehingga untuk saat ini pihak Freeport memberikan kesempatan kepada karyawan menempuh jalur hukum melalui Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).

“Sekarang kami tetap anjurkan mereka untuk melanjutkan ke Pengadilan hubuangn industrial. Jangan lewat jalur lain seperti jalur politik,” tegas Riza.

Ia memastikan Freeport tidak memberikan bantuan kemanusian lagi kepada 3.274 karyawan yang telah mengundurkan diri tersebut.

“Mereka yang mengundurkan diri itu hanya mendapatkan hak sesuai aturan bagi karyawan yang mengundurkan diri. Bantuan kemanusian sudah kami berikan tapi hanya sedikit yang mengambil kesempatan itu,” ujarnya.

Terkait perihal ini Riza kembali menegaskan keputusan Freeport sudah final. Keputusan tersebut sudah diambil melalui prosedur yang benar dan sesuai undang-undang tenaga kerja yang berlaku di NKRI. Bahkan keputusan yang diambil ini bukan sepihak oleh Freeport melainkan sudah melalui koordinasi dengan pemerintah dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja, LSM-LSM  hingga Dinas Tenaga Kerja Provinsi Papua maupun Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mimika.

“Sesuai undang-undang mereka sudah mangkir. Bahkan dalam peraturan perjanjian Kerja Sama (PKB) dengan Serikat Pekerja, lima hari karyawan tidak masuk kerja, dipanggil dua kali tidak datang, berarti kita anggap mereka mengundurkan diri. Kita justru memanggil mereka berkali-kali dengan berbagai macam cara,” tuturnya.

Ia menambahkan keputusan yang diambil Freeport sudah dibahas dengan pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Pusat sesuai dengan kaidah hukum. Jadi secara hukum Freeport tidak melanggar aturan.

“Kita merasa sudah melakukan hal-hal yang tidak melanggar hukum dan sudah memberikan semua penjelasan kepada pemerintah. Kalau pemerintah pusat berpendapat lain kita akan bahasa secara internal lagi,” katanya.

Ia menambahkan saat ini jumlah tenaga kerja sudah kembali normal 30 ribu. Bahkan hasil produksinya mengalami peningkatan bila dibandingkan sebelumnya.

Seperti diberitakan koran ini edisi Kamis (14/2), Pemkab Mimika menyatakan siap menindaklanjuti surat dari Gubernur Papua Lukas Enembe berisikan tiga poin penting mengenai nasib 3.274 karyawan  yang dinyatakan Freeport telah mengundurkan diri.

“Surat gubernur yang ditujukan kepada Pemkab Mimika, nantinya akan ditindaklanjuti setelah ada bupati, atau wakil bupati ataupun Sekda untuk melakukan pertemuan dengan managemen PT Freeport. Surat ini akan ditindaklanjuti oleh Kami (Pemkab-red) Mimika,” kata Demianus Katiop Aisten I Setda Mimika, dalam pertemuan dengan Melkyanus Mosaber Kepala Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Provinsi Papua bersama Anggota Komisi I DPR Provinsi Papua di Kantor Bupati pada Rabu (13/2).

Katiop mengungkapkan hasil keputusannya dari pertemuan akan dilaporkan kepada Balai Pengawasan Ketenagakerjaan untuk selanjutnya dilaporkan kepada gubernur.

Sementara Melkyanus Mosaber kepada wartawan usai pertemuan bersama Pemkab Mimika mengatakan dirinya bersama perwakilan dari Komisi I DPR Provinsi Papua melakukan kunjungan untuk menyerahkan surat kebijakan Gubernur Papua kepada Pemkab Mimika, DPRD Mimika, PT Freeport Indonesia dan sejumlah instansi terkait sehubungan masalah karyawan moker.

Dari Disnaker Provinsi Papua katanya berharap setelah surat yang dikeluarkan oleh Gubernur Papua kepada Freeport dalam hal ini tembusannya sudah disampaikan kepada bupati, DPRD dan instansi terkait bisa ditindaklanjuti.

Surat gubernur itu sebutnya berisikan tiga poin penting. Pertama, PT Freeport harus membayar hak-hak 3.274 karyawan yang mengundurkan diri seperti termuat dalam PKB 2015. Kedua, kembali mempekerjakan karyawan pada posisi dan jabatan semula dan ketiga, sebelum kasus mogok ini diselesaikan jangan merekrut tenaga kerja baru.

Ia berharap setelah mendapat surat tembusan tersebut Pemkab Mimika menindaklanjutinya dengan mengadakan pertemuan bersama pihak PT Freeport Indonesia terkait kebijakan yang dikeluarkan oleh gubernur menyikapi masalah moker.

Hasil pertemuan antara Pemkab Mimika dan PT Freeport nantinya dibuatkan dalam sebuah laporan tertulis supaya diteruskan ke gubernur untuk diketahui.

“Formatnya seperti apa hasilnya akan kami laporkan kepada bapak gubernur bahwa Pemkab Mimika sudah mengadakan pertemuan,” katanya.

Ia menegaskan apabila dalam pertemuan tersebut tidak mendapatkan hasil, maka Balai Pengawasan akan melanjutkan permasalahan moker ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).

“Kami Disnaker Provinsi secara administrasi kami sudah menyampaikan surat. Apabila Freeport tidak menanggapi, yah ada tindakan lain yang kita buat dalam bentuk PHI,” tegasnya. (tim)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.