2019, BPN Mimika Layani Pengukuran 2.600 Bidang Tanah

“Kita sudah mulai PTSL ini sejak tahun 2017 lalu. Pada tahun 2017 kita ditarget sebanyak 11 ribu bidang tanah dan tahun 2018 sebanyak 6.000 ribu bidang tanah. Jadi total selama dua tahun itu 17 ribu bidang tanah yang sudah kita sertifikatkan”

Foto: Santi/TimeX
MELAYANI – Pegawai BPN Mimika melayani warga yang datang mengurus sertifikat tanah, Rabu (20/2).

TIMIKA,TimeX

Pada tahun anggaran 2019 ini Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Mimika kembali melayani pengukuran 2.600 bidang tanah untuk disertifikat melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

“Kita sudah mulai PTSL ini sejak tahun 2017 lalu. Pada tahun 2017 kita ditarget sebanyak 11 ribu bidang tanah dan tahun 2018 sebanyak 6.000 ribu bidang tanah. Jadi total selama dua tahun itu 17 ribu bidang tanah yang sudah kita sertifikatkan,” tutur Pantoan KPH Tambunan Kepala BPN Timika saat ditemui Timika eXpress di ruang kerjanya, Rabu (20/2).

Ia mengatakan ini menjadi program strategis nasional Nawacita Presiden RI Joko Widodo sehingga percepatan PTSL menjadi prioritas utama bagi setiap Kantor BPN di seluruh wilayah Indonesia.

Khususnya di Kabupaten Mimika ujarnya menunjukkan progres pensertifikatan tanah berjalan cukup baik. Hal ini bisa dilihat dari dua tahun berjalan sejak 2017-2018 target 17 ribu bidang tanah BPN Timika telah menyelesaikannya.

Foto: Santi/TimeX
Pantoan KPH Tambunan

Pantoan mengatakan tahun 2019 ini BPN Timika dipercayakan menyelesaikan target sebanyak 2.600 bidang tanah. Pengukuran ini difokuskan di daerah perkotaan yakni wilayah Distrik Mimika Baru dan Kelurahan Inauga. Hingga saat ini sudah sekitar 500 bidang tanah yang diproses dan lainnya sedang dalam pengukuran.

Ia menjelaskan tahun 2019 ini targetnya berkurang dari dua tahun sebelumnya, karena setiap provinsi mempunyai satuan biaya, dan di Indonesia ada lima kategori pembiayaan misalnya wilayah Jawa dihargai sekitar Rp200 ribu per bidang, dan tertinggi ada di Papua sebesar Rp560 ribu per bidang. Mulai dari penyuluhan sampai sertifikatnya dicetak negara. Dananya dialokasikan ke BPN sebesar Rp560 ribu per bidang tanah dengan biaya mencapai miliaran rupiah.

Ia menambahkan melihat ketersediaan APBN dengan target yang begitu besar secara nasional dari tahun 2017 ditargetkan lima juta sertifikat, tahun 2018 tujuh juta dan 2019  sembilan juta sertifikat tanah.

“Kalau ini diperbanyak di Papua anggarannya tidak mencukupi, karena biayanya besar di Papua. Jadi masih mengejar di daerah Jawa untuk diselesaikan. Di daerah Jawa dulu, maka target tahun 2019 ini untuk Mimika berkurang,” jelasnya.

Terkait ini katanya, tahun 2017 lalu sudah 90 persen lebih tanah disertifikat dan sudah diserahkan kepada pemohon. Tahun 2018 tercatat 6.000 bidang tanah penyerahan oleh kepala daerah sesuai instruksi Menteri Agraria dan Tata Ruang.

“Jadi kami belum serahkan karena kepala daerah masih sibuk. Hanya saja perintah dari pusat jika ada pemohon yang benar-benar membutuhkan sertifikatnya, maka kita serahkan kepada pemohon. Tapi kami dihimbau agar kepala daerah bisa serahkan,” ungkapnya. (san)

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.