Dirjen Pajak Berikan Pengecualian Sanksi WP Orang Pribadi

TIMIKA,TimeX

Direktorat Jendral Pajak (DJP) memberikan pengecualian pengenaan sanksi administrasi berupa denda bagi wajib pajak (WP) orang pribadi yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak 2018 pada 1 April 2019.

Foto: Istimewa/TimeX
MELAPOR – Aula KPP Pratama Timika yang difungsikan sebagai kelas pajak untuk pelaporan SPT dengan e-filing, Sabtu (30/3).

Pengecualian dari pengenaan sanksi denda ini dituangkan dalam Keputusan Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Nomor KEP-95/PJ/2019 yang ditetapkan pada Jumat (28/3).

Keputusan pemberian pengecualian sanksi denda ini diambil untuk mengantisipasi beban puncak administrasi penerimaan SPT serta batas waktu penyampaian SPT tahun pajak 2018 untuk wajib pajak orang pribadi berakhir pada  31 Maret 2019 jatuh pada hari libur (Minggu-red).

“Karena batas akhir itu Hari Minggu, jadi bagi wajip pajak yang melapor di tanggal 1 April tidak akan dikenakan denda administrasi,” ujar Ali Syapeih Kepala Sanksi Eksetensifikasi dan Penyuluhan KPP Pratama Timika melalui rilisnya yang diterima Timika eXpress, Jumat (29/3) malam.

Ali mengatakan adapun wajib pajak orang pribadi  yang dapat menerima pengecualiaan ini adalah mereka yang menyelenggarakan pembukuan dengan akhir tahun buku pada 31 Desember 2018. Mereka diwajibkan melakukan pencatatan termasuk orang pribadi yang membuka usaha atau pekerjaan bebas yang diperbolehkan menghitung penghasilan neto menggunakan norma.

“Dan walau dikenai pajak penghasilan bersifat final 0,5 persen bagi pelaku UMKM. Pengecualiaan ini hanya berlaku untuk wajib pajak orang tertentu saja. Jadi kalau untuk orang pribadi yang karyawan tidak mendapat pengecualian. Apabila lapor di tanggal 1 April 2019 maka kategorinya terlambat. Khusus untuk pelaporan SPT Kantor Pajak tetap buka dari Hari Sabtu (30/3) mulai pukul 08.00-16.00 WIT,” tutur Ali.

Walaupun penyampaian SPT pada 1 April 2019 diberikan pengecualiaan dari denda, namun apabila status SPT adalah kurang bayar maka kekurangan pajak harus dilunasi paling lambat 31 Maret 2019.

Keterlambatan pembayaran pajak dikenai sanksi bunga sebesar 2 persen per bulan dari jumlah pajak yang kurang dibayar. Dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai tanggal pembayaran.

Direktorat Jendral Pajak ujarnya mengimbau masyarakat untuk segera menyampaikan SPT melalui e-filing portal DJP online dan bagi wajib pajak yang mengalami kendala atau membutuhkan informasi lebih lanjut silahkan kunjungi www.pajak.go.id atau hubungi Kring Pajak di nomor 1500 200.

Untuk orang pribadi karyawan capaiannya sebanyak 41.615 wajib pajak atau 26,72 persen dengan rincian melalui pelaporan manual (hardcopy) 255 WP, dan pelaporan melalui e-filling  sebanyak 10.863 WP. Target e-filing orang pribadi karyawan 19.108 atau 56,85 persen.

Sementara orang pribadi non karyawan yang melaporkan SPT sebanyak 2.731. Rincian secara manual 147 WP dan e-filling 178 WP dengan target e-filing 1.371. Jadi total pelaporan 11,91 persen dan pelaporan e-filing 12,98 persen.

Sedangkan total pelaporan badan atau perusahaan tercatat 2.688 atau 8 persen dengan rincian yang melapor secara manual 13 WP dan e-filling 202 WP. Target e-filling sebanyak 726 WP atau 27,8 persen. “Jadi total semua SPT per tanggal 29 Maret 2019 capai 24,79 persen dan pelaporan e-filling 54,98 persen,” ungkapnya. (san)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.