Seruan Moral Jelang Pemilu 2019, Uskup Jhon: Jangan Pilih Karena Uang

“Hindari amoralitas politik uang. Politik uang itu amoral, pertanda demokrasi primitif. Di dalam demokrasi primitif suara pemilih diperjualbelikan oleh kontestan dan pemilik hak suara. Keduanya sama-sama primitif karena menjualbelikan hak politik 5 tahun dengan pencoblosan yang hanya 5 menit”.

ITULAH himbauan sekaligus seruan moral dari Uskup Keuskupan  Timika, Mgr. Jhon Philip Saklil, Pr kepada masyarakat peserta pemilih di Kabupaten Mimika jelang Pemilu 17 April 2019 untuk menentukan presiden dan wakil presiden, serta wakil rakyat di DPD RI, DPR RI, DPR Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota.

Foto: Dok./TimeX
Mgr. Jhon Philip Saklil, Pr

Kepada Timika eXpress via pesan singkat whatsapp-nya, pemimpin Gereja Katolik dari 11 wilayah dekenat Mimika, menekankan tiga hal utama terkait himbauan  masa tenang hinga hari-H Pemilu, Rabu (17/4).

Pertama, kita semua harus menjaga keamanan dan kelancaran pesta demokrasi.

Kedua, memilih orang nanti berjuang melindungi hak hidup masyarakat khusunya masyarakat lokal yang sedang terancam dari arus globalisasi.

Ketiga, jangan pilih karena uang.

Unutk itu, kepada setiap warga yang memiliki hak pilih agar menggunakan cara yang sehat, terutama menghindari politik uang atau yang biasa dikenal dengan money politic.

Sebab, Uskup Saklil menyebut politik uang sebagai pertanda demokrasi primitif, yakni suara para pemilih yang bisa diperjualbelikan oleh peserta Pemilu dan pemilik hak suara.

“Hindari amoralitas politik uang. Politik uang itu amoral, pertanda demokrasi primitif. Di dalam demokrasi primitif suara pemilih diperjualbelikan oleh kontestan dan pemilik hak suara.  Keduanya sama-sama primitif karena menjualbelikan hak politik lima tahun dengan pencoblosan yang hanya lima menit,” tegasnya.

Lebih lanjut tulis Uskup, sesuai jadwal tahapan yang dikeluarkan KPU, masa tenang Pemilu 2019, maka para tim pemenangan maupun Caleg  peserta pemilu tidak boleh lagi melakukan aktivitas kampanye.

Selain itu, semua atribut politik pun sudah harus diturunkan.

Selain itu, lembaga pengawas pesta demokrasi lima tahunan ini tidak boleh lengah dalam melakukan pengawasan.

Salah satunya yang paling rawan terjadi adalah politik uang maupun serangan fajar.

Demi mencegah berbagai potensi pelanggaran pada masa tenang di Mimika, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah menggelar apel siaga pengawasan Pemilu tahun 2019.

“Apel menghadapi masa tenang Pemilu 2019, tentunya menjadi persiapan Bawaslu sampai ke jajaran paling bawah,” kata Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Mimika, Luki Mahakena kepada Timika eXpress via ponselnya tadi malam.

Hal terpenting, lanjut dia, dalam upaya pengawasan tindak pelanggaran Pemilu, yakni mencegah adanya politik uang. Itu yang menjadi fokus Bawaslu bersama jajaran menjelang hari-H pemilihan.

Jika ditemukan adanya politik uang, maka penegakannya disesuaikan dengan aturan hukum yang berlaku, yaitu tindak pidana pemilu.

Terkait hal ini, ada dua sanksi hukum yang diberlakukan.

Pertama, sanksi administrasi. Jika terbukti bersalah, maka akan ada pembatalan terhadap kontestan Pemilu tersebut, meskipun sudah menjadi pemenang.

Kedua, sanksi pidana. Pemberlakuannya dua kali lipat karena melakukan pelanggaran pada masa tenang, dengan hukuman maksimal 4 tahun penjara dan denda Rp48 juta.

“Bawaslu harus intens koordinasi dengan kepolisian dari keberadaan Sentra Gakkumdu yang beranggotakan tiga unsur, yaitu kepolisian, Bawaslu, dan kejaksaan,”serunya.

Sementara itu, Ketua KPU Mimika, Indra Ebang Ola mengungkapkan, soal pelanggaran dalam Pemilu, masyarakat diimbau untuk berani melaporkan kepada Bawaslu.

“Laporkan saja, jika ditemukan pelanggaran atau tindak pidana di lapangan. Sertakan dengan bukti yang valid, sehingga dapat ditindaklanjuti,” sarannya.

Dijelaskannya, mengenai masalah peredaran uang yang marak selama masa tenang dan menjelang hari-H pencoblosan, Bawalu selaku badan pengawas, akan bekerja maksimal menangani kasus-kasus tersebut.

“Kami tidak bisa menduga-duga kalau hal itu tidak terjadi. Tetapi apabila itu terjadi, maka kami akan siap proses hukum,” tegasnya.

Sementara terkait mekanisme pelaporan oleh masyarakat dikatakannya, bahwa masyarakat boleh melaporkan ke pengawas terdekat seperti panwas distrik atau langsung ke Bawaslu Mimika, dengan keamanan pelapor dijamin penuh. (maurits sadipun)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.