Tidak Serahkan LPPDK, Parpol Didiskualifikasi

Sanksi bagi Parpol yang tidak menyerahkan LPPDK adalah KPU akan membatalkan calon terpilih Parpol, artinya Parpol tersebut tidak akan memiliki anggota legislatif meskipun perolehan suaranya cukup untuk mendapatkan kursi dewan.

Indra Ebang Ola

TIMIKA,TimeX

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mimika, mengingatkan agar peserta Pemilu 2019, menyerahkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) hari ini, Kamis (2/5).

Jika tidak, maka Partai Politik (Parpol) maupun Calon Legislatif (Caleg) terpilih partai bersangkutan akan didiskualifikasi dan tidak diajukan dalam pleno ke KPU RI.

Ketua  KPU Mimika, Indra Ebang Ola menegaskan, berdasarkan Peraturan KPU (PKPU), penyerahan LPPDK dimulai delapan hari setelah pemungutan suara. Jadi mulai 25 April atau paling lambat 1 Mei hari ini semua Parpol sudah harus serahkan, karena besok (hari ini) KPU Mimika akan serahkan ke KPU Provinsi.

Ia menegaskan, sanksi bagi Parpol yang tidak menyerahkan LPPDK adalah KPU akan membatalkan calon terpilih Parpol, artinya Parpol tersebut tidak akan memiliki anggota legislatif meskipun perolehan suaranya cukup untuk mendapatkan kursi dewan.

 

“Pembatalan ini setelah penetapan perolehan suara secara nasional,” tegasnya.

Terkait hal ini, Indra mengaku telah membangun komunikasi bahkan mensosialisasikan, bahkan menyampaikan secara lisan maupun tertulis, hingga rapat bersama pengurus Parpol  di Mimika terkait mekanisme LPPDK, kata Indra kepada wartawan di Hotel Serayu, Senin (30/4) lalu.

“Karena batas waktu penyerahannya besok (hari ini-Red), setelahnya kami akan lakukan verifikasi untuk pastikan partai-partai mana yang tidak atau belum serahkan dan yang sudah. Ini sudah berulang kali kami ingatkan, tapi kalau tidak disikapi, maka siap terima resiko,” tegasnya.

Diakuinya, pada Senin lalu, sudah ada sejumlah pengurus Parpol yang sudah mengurus dan menyerahkan LPPDK nya.

“Saya harap semua Parpol peserta Pemilu di Mimika segera serahkan LPPDK, sehingga tidak ada yang dirugikan,” tandasnya menambahkan, hal ini berlaku umum, baik bagi parpol yang menang maupun kalah atau tidak mendapatkan kursi legislatif, karena LPPDK ini PKPU yang wajib dipatuhi.
Sementara Koordinator Divisi Hukum KPU Mimika, Rosdiana mengatakan ketentuan penyerahan LPPDK Parpol batas akhirnya tanggal 1 Mei, sebab tanggal 2 Mei hari ini sudah harus diserahkan ke KPU Provinsi.

“Yang sudah serahkan LPPDK tanggal 26 April lalu baru Partai Amanat Nasional (PAN) dan PKS. Kalau dari pengurus Partai Hanura sempat datang ke KPU, namuan hanya sebatas konsultasi cara input LPPDK. Untuk Parpol lainnya kami tunggu sesuai deadline waktu,” tegas Rosdiana kepada Timika eXpress di Kantor KPU, Sabtu pekan lalu.

LPPDK menurut Rosdiana melaporkan jumlah anggaran atau dana yang diterima setiap Parpol sejak awal hingga akhir masa kampanye.

“LPPDK dipertanggungjawabkan ke KPU Kabupaten, diteruskan ke KPU Provinsi  untuk selanjutnya dipertanggungjawabkan ke KPU RI,” jelasnya.

Ia memastikan, jika ada Parpol yang tidak menyerahkan melalui KPU kabupaten, bisa langsung diserahkan ke KPU Provinsi, dengan ketentuan tidak melebihi batas waktu yang telah ditentukan.  (a33)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.