Senin, KPU Pleno Jumlah Kursi dan Perolehan Suara DPRD Mimika

TIMIKA,TimeX

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mimika mengagendakan pleno jumlah kursi dan perolehan suara tingkat kabupaten anggota DPRD Mimika pada Senin (6/5) besok.

Foto: Kristina/TimeX
PLENO – Suasana jalannya pleno rekapitulasi suara di Hotel Serayu, Jumat (3/5).

“Jadi nanti langsung diplenokan tingkat kabupaten, tetapi bukan ditentukan langsung, tetapi kami KPU yang plenokan jumlah kursi dan perolehan suara,” jelas Dedi Mambuai komisioner KPU Mimika Divisi Teknis saat ditemui Timika eXpress di Hotel Serayu, Jumat (3/5).

Ia menegaskan harus dilaksanakan tanggal 6 Mei mendatang mengingat 7 Mei  pihak KPU sudah harus membawa hasil pleno rekapitulasi suara Presiden-Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPR Provinsi Dapil 3 ke tingkat KPU Provinsi. Apabila tidak maka KPU Mimika dijemput paksa oleh KPU Papua. Sementara khusus DPRD kabupaten langsung diselesaikan tingkat kabupaten.

“Etika ini yang harus dijaga, sehingga kami harapkan agar bisa selesai dilaksanakan tepat pada waktunya,” katanya.

Ia menjelaskan cara penghitungan suara untuk pemenang kursi legislatif berbeda dari tahun sebelumnya. Perhitungan suara dalam penentuan kursi pada pesta demokarasi serentak 17 April Pemilihan Legislatif  (Pileg) DPRD-DPR RI 2019 yang dikuti 16 partai politik menggunakan metode Sainte Lague murni. Sistem ini berbeda dengan Pemilu 2014 memakai metode Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) dalam menentukan jumlah kursi.

Metode Sainte Lague diperkenalkan oleh seorang matematikawan asal Perancis bernama Andre Sainte Lague pada tahun 1910.

Di Indonesia regulasi ini disahkan pada 21 Juli di DPR RI dengan menggabungkan tiga undang-undang pemilu. Yakni UU 8 2012 tentang Pemilu Legislatif, UU 15/2011 tentang Penyelenggara Pemilu dan UU 42/2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Tarwinto mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih sebelumnya menjelaskan dasar hukum metode ini sudah diakomodir dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, menyebutkan bahwa partai politik harus memenuhi ambang batas parlemen sebanyak 4 persen dari jumlah suara. Hal ini diatur dalam Pasal 414 ayat 1.

Sesudah partai memenuhi ambang batas parlemen, langkah selanjutnya adalah menggunakan metode Sainte Lague untuk mengkonversi suara menjadi kursi di DPR. Hal itu tertera dalam Pasal 415 (2), yaitu setiap partai politik yang memenuhi ambang batas akan dibagi dengan bilangan pembagi 1 yang diikuti secara berurutan dengan bilangan ganjil 3, 5, 7 dan seterusnya.

Berikut cara menghitung apabila dalam satu daerah pemilihan (Dapil) tersedia 6 kursi. Partai A mendapat total 30.000 suara, Partai B mendapat 15.600 suara, Partai C mendapat 9.000 suara dan Partai D mendapat 5.000 suara.

Untuk menentukan kursi pertama, maka masing-masing partai akan dibagi dengan angka 1. Partai A 30.000/1 = 30.000, Partai B 15.600/1 = 15.600, Partai C 9.000/1 = 9.000 dan Partai D 5.000//1 = 5.000.

Dengan hasil pembagian itu, maka yang mendapatkan kursi pertama di dapil tersebut adalah Partai A dengan jumlah 30.000 suara.

Berhubung Partai A sudah menang pada pembagian 1, maka untuk selanjutnya Partai A akan dihitung dengan pembagian angka 3. Sementara Partai B, C dan D tetap dibagi angka 1. Partai A 30.000/3 = 10.000, Partai B 15.600/1 = 15.600, Partai C 9.000/1 = 9.000 dan Partai D 5.000//1 = 5.000.

Maka yang mendapatkan kursi kedua adalah Partai B dengan perolehan 15.600 suara.

Selanjutnya untuk menentukan kursi ketiga, maka Partai A dan Partai B akan dibagi dengan angka 3. Sementara Partai C dan D akan dibagi dengan angka 1. Partai A 30.000/3 = 10.000, Partai B 15.600/3 = 5.200, Partai C 9.000/1 = 9.000 dan Partai D 5.000//1 = 5.000.

Maka yang berhak mendapatkan kursi ketiga adalah partai A dengan perolehan 10.000 suara.

Partai A sudah mendapatkan 2 kursi, yakni kursi pertama dan kursi ke tiga, maka selanjutnya Partai A akan dibagi dengan angka 5. Sementara Partai B tetap dibagi angka 3, Partai C dan Partai D masih tetap dibagi angka 1. Partai A 30.000/5 = 6.000, Partai B 15.600/3 = 5.200, Partai C 9.000/1 = 9.000 dan  Partai D 5.000//1 = 5.000.

Dengan demikian yang mendapatkan kursi keempat adalah Partai C dengan perolehan 9.000 suara.

Selanjutnya menentukan kursi ke lima, Partai A tetap dibagi dengan angka 5. Sementara Partai B dan Partai C dibagi dengan masing-masing angka 3, Partai D akan tetap dibagi 1. Partai A 30.000/5 = 6.000, Partai B 15.600/3 = 5.200, Partai C 9.000/3 = 3.000 dan Partai D 5.000//1= 5.000.

Dengan demikian yang mendapatkan kursi kelima adalah Partai A dengan perolehan 6.000 suara.

Partai A sudah mendapatkan 3 kursi (kursi pertama, ke tiga dan ke lima), selanjutnya Partai A akan dibagi dengan angka 7, dan Partai B dan Partai C masih dibagi angka 3 dan Partai D masih tetap dibagi 1. Partai A 30.000/7 = 4.285. Partai B 15.600/3 = 5.200, Partai C 9.000/3 = 3.000 dan Partai D 5.000/1 = 5.000.

Maka yang mendapatkan kursi ke enam adalah Partai B dengan perolehan 5.200 suara.

Untuk itu perolehan kursi  Partai A mendapat 3 kursi, Partai B mendapat 2 kursi, Partai C mendapat 1 kursi dan Partai D tidak mendapat kursi.

“Jadi terkait dengan calon terpilihnya masih menggunakan sistim  siapa yang memperoleh suara terbanyak di dalam partai itu sendiri,” katanya. (a33)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.