Tiket Mahal, Dewan Nilai Pempus Langgar Etika Bisnis

TIMIKA,TimeX

Mahalnya harga tiket pesawat belakangan ini, di mana terjadi peningkatan harga mencapai 160 persen dari harga biasanya disoroti oleh Gerson H Imbiri Anggota DPRD Mimika.

Politisi PBB ini menilai penetapan harga tiket pesawat khusus untuk Kabupaten Mimika oleh pemerintah pusat melanggar etika bisnis.

Ia meminta kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan, untuk segera menurunkan harga tiket 60 persen dari tarif yang ditetapkan saat ini.

“Kalau perlu yang kemarin naik 160 persen itu diturunkan 100 persennya, jadi naiknya cukup 60 persen saja,” ungkap Gerson saat ditemui di Kantor DPRD Mimika, Rabu (15/5).

Ia berpendapat selain langgar etika bisnis pemerintah juga sebenarnya melanggar etika penerbangan.

Perlu diketahui kenaikan harga tiket menjadi 160 persen dari harga biasanya hal ini sangat menyulitkan masyarakat apalagi dimomen mudik saat ini.

“Ini kan biaya yang sangat luar biasa. Harga tiket melambung tinggi sementara gaji sangat kecil,” kritik Gerson.

Ilustrasi

Akibat kenaikan harga tiket begitu signifikan ini, banyak masyarakat mengeluh tidak bisa membeli tiket, karena gajinya kecil, meski mengharapkan ada gaji 13 maupun THR dari pemerintah.

“Pemerintah sewenang-wenangnya menaikan harga tiket dan tidak berpikir dengan dampak yang terjadi,” tuturnya.

Ia menyayangkan kenaikan harga tiket sangat fantastis mencapai 160 persen, sementara Kementerian Perhubungan hanya menurunkan 16 persen tapi mengumumkannya di semua media.

“Ada masalah apa, sehingga harga tiket itu naik. Seharusnya, pada saat harga tiket naik 160 persen, itu juga harus diumumkan jangan diam-diam langsung naik saja. Dan sekarang ini, baru diturunkan 16 persen ini sudah dipublis secara besar besaran,” ujarnya.

Gerson mengharapkan Kementerian Perhubungan bisa mengambil keputusan mengingat di Papua sangat jauh. Tentunya, anggaran perjalanan dinas akan terkuras untuk membeli tiket. Sementara kebutuhan masyarakat dan pemerintah daerah lebih banyak ke Jakarta seperti pelatihan, Bimtek dan koordinasi ke kementerian.

Namun, karena biayanya sangat mahal maka ini membebani APBD dan rakyat apalagi menjelang hari raya Idul Fitri.

Ditambahkan, kehadiran pemerintah harus menjawab keluh kesah masyarakat bukan menambah persoalan.

“Untuk itu pemerintah harus segera menurunkan harga tiket sebesar 100 persen bukan 16 persen,” pungkasnya. (aro)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.