Pemkab Mimika ‘Mandul’ Terapkan Perda Sampah

TIMIKA,TimeX

Eus Berkasa praktisi hukum menyoroti Pemerintah Kabupaten Mimika ‘mandul’ dalam menerapkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah.

Foto: Indri/TimeX
SAMPAH – Petugas kebersihan mengangkut sampah di Jalan Baugenville untuk dibuang di TPA Iwaka, Rabu (22/5).

Menurut dia, sangat jelas dalam Perda tersebut, pada ayat 18 disebutkan bahwa (1) pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 7-16, pelakunya diancam pidana kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling banyak Rp 25 juta.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran. Namun Perda ini hampir berusia delapan tahun, pemerintah seolah tutup mata dengan produk hukum lokal setempat.

Kenyataan ini menuai tanggapan dari berbagai kalangan yang menyebut bahwa Pemkab Mimika belum konsisten menerapkan Perda tentang sampah di Mimika.

Eus menyoroti hal ini ketika diminta tanggapannya mengenai masih banyaknya warga Mimika yang didapati membuang sampah rumah tangga di luar jam dan ketentuan yang diberlakukan,yaitu dari pukul 17.00 – 06.00 WIT, dan di titik Tempat Pembuangan Sampah (TPS) yang sudah ditentukan, bukan buang sembarangan.

“Perda ini dibuat oleh pemerintah daerah dan disahkan oleh DPRD. Diatasnya Perda level yang paling tinggi adalah undang-undang yang dibuat oleh pemerintah bersama DPR RI kemudian disahkan,” jelas Eus saat ditemui Timika eXpress di ruang kerjanya, Rabu (22/5).

Ia mengatakan sudah disahkan menjadi suatu produk hukum, maka otomatis harus dilaksanakan oleh eksekutif dalam hal ini Pemkab melalui instansi berwenang sebagai ujung tombaknya, yaitu  Satpol PP selaku polisinya pemerintah, bersama dinas teknis terkait masalah lingkungan, juga melibatkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), apabila ada pelanggaran pidana berkaitan dengan Perda tersebut.

Para stakeholder diatas harusnya secara konsisten melaksanakan Perda tersebut, serta lebih gencar dalam membuka pola pikir masyarakat.

“Penyadaran akan pola pikir masyarakat juga perlu dilakukan, karena jika tanpa kesadaran masyarakat, mau peraturan sebagus apapun dan mau masukan orang ke penjara juga tidak akan efektif,” kritiknya.

Bahkan sejak Perda ini diterbitkan hingga kini dirinya belum melihat adanya upaya serius dari eksekutif untuk mencapai tujuan tersebut.

Malah ia mempertanyakan dengan nada kritis jika Pemkab tidak mampu menertibkan, dimana wibawa Pemkab?

“Harus tegas hadapi. Kalau ada masyarakat yang melanggar kan sudah ada aturan hukumnya. Ya, tindak saja supaya ada efek jera,” tegasnya.

Ia berharap kalau ada yang melanggar Perda itu mestinya ditindak sesuai ketentuan Perda, karena di dalamnya sudah diatur soal sanksi, baik sanksi administratif maupun sanksi pidananya.

Lanjut Eus, mestinya sebuah  aturan itu berlaku baik bila sanksi yang diterapkan di dalam aturan itu dilaksanakan secara konsisten.

“Kalau tidak ada maka masyarakat merasa seenaknya, karena sekalipun ada aturan juga dilanggar terus tidak ada sanksi hukumnya, maka pelanggaran itu akan terus terjadi sampai kapanpun,” ujarnya.

Sebuah Perda, lanjut Eus harus diimplementasikan, diterapkan atau dilaksanakan.

Karenanya, ia menyarankan, baiknya pemerintah lebih gencar mensosialisasikannya kepada masyarakat secara intens sehingga ada perubahan pola pikir dan pola tindak.

Ia pun mendorong keberadaan Satpol PP harus diberdayakan lebih maksimal, ditugaskan di titik-titik yang memang dilarang membuang sampah, ini supaya mereka bisa pastikan masyarakat membuang sampah pada tempatnya dan sesuai waktu yang ditentukan.

Menyinggung Mimika menuju Adipura 2019, Eus malah meragukan keseriusan pemerintah.

Menurutnya, jangan berharap dulu untuk meraih Adipura, melainkan utamanya lebih fokus benahi dulu kota ini sehingga cita-cita meraih penghargaan tersebut, Mimika sudah siap.

“Adipura itu didapat kalau kita sudah memenuhi kriteria tertentu. Bagaimana mau punya cita-cita untuk adipura sementara kota kita semrawut begini. Sampahnya bertebaran di mana-mana,” kritiknya.

>>Belum Pernah Tangkap Warga Buang Sampah Sembarangan

Sementara Willem Naa Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Mimika membenarkan sejauh ini sebagai instansi penegak Perda belum pernah menangkap warga yang kedapatan membuang sampah sembarangan.

“Warga ini pintar kadang mereka buang kalau kita tidak ada, bahkan mereka buang sampah kadang tunggu sepi dulu,” ujar Willem saat ditemui Timika eXpress di ruang kerjanya, Rabu (22/5).

Namun ia tegaskan, jika ada yang tertangkap tangan membuang sampah tidak sesuai ketentuan bakal diproses sesuai Perda Nomor 11 tahun 2011 tentang pengelolaan sampah seperti tertuang pada Pasal 16 terkait pelarangan jangan membuang sampah sembarangan, maka dikenakan Pasal 18 tentang sanksi pidana dan kurungan tiga bulan atau denda Rp25 juta.

Sejauh ini ujarnya, rencana patroli secara mobile namun masih kendala terbatasnya kendaraan operasional.

“Kita hanya punya satu mobil patroli bentuk pick up. Tetapi itu belum bisa maksimal, sehingga saya sudah laporkan ke pak bupati, dan tahun ini kami mendapat satu mobil lagi untuk back up,” katanya.

Pada mobil ini nanti dipasangkan toa atau pengeras suara supaya pada saat patroli Satpol PP memberikan pengumuman agar warga tahu jam-jam buang sampah yang sudah diatur dalam Perda. (a30/a33)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.