Mimika Bakal Terima Rp1,1 Triliun PAP dari Freeport

TIMIKA,TimeX

Pemerintah Kabupaten Mimika bakal menerima pembayaran Pajak Air Permukaan (PAP) senilai Rp1,1 triliun lebih dari PT Freeport Indonesia.

Ilustrasi

Jumlah ini diperoleh berdasarkan penghitungan 80 persen dari total pembayaran PTFI kepada Pemerintah Provinsi Papua sebesar Rp1,394 triliun rupiah. Sementara sisanya sebesar 20 persen dimasukan untuk Pemerintah Papua.

Dwi Cholifa Kepala Bapenda Mimika mengemukakan pembayaran Pajak Air Permukaan antara PT Freeport Indonesia kepada Pemerintah Provinsi Papua sebesar Rp 1,394 triliun sudah mencapai kesepakatan antara Gubernur Papua Lukas Enembe dengan Presiden Komisaris PT Freeport Indonesia Richard Adkerson di Phoenix, Arizona, Rabu (8/5) lalu.

“Hasil dari pembayaran pajak air permukaan ini, Kabupaten Mimika akan mendapat 80 persen. Sedangkan Provinsi Papua mendapat 20 persen. Hal ini berdasarkan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah,” jelas Cholifa saat ditemui Timika eXpress di Pusat Pemerintahan SP 3, Selasa (28/5).

Ia menegaskan pada Bab 3 UU Nomor 28 tahun 2009 itu sudah sangat jelas mengatur bahwa jika pajak air permukaan digunakan sepenuhnya di kabupaten daerah penghasil, maka 80 persen diberikan ke Kabupaten Mimika.

Ia menambahkan dari besaran Rp1,3 triliun ini, PTFI tidak akan membayar sekaligus melainkan dibayar tiga tahap.

“Saya yakin APBD kita akan bagus tidak akan sama seperti APBD 2017. Di mana saat itu proyeksi kita sangat tinggi kemudian keuangan Negara hancur,” katanya.

Sebagaimana diketahui kesepakatan pembayaran ini dihasilkan dalam pertemuan antara Gubernur Papua Lukas Enembe dengan Presiden Komisaris PT Freeport Indonesia Richard Adkerson di Phoenix, Arizona, Rabu (8/5).

Adkerson didampingi Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas dalam pertemuan tersebut mengatakan, Freeport bisa saja menolak membayar pajak tersebut karena Mahkamah Agung (MA) telah memenangkan banding Freeport atas keputusan Pengadilan Pajak Indonesia yang memenangkan tuntutan pemerintah Provinsi Papua. Putusan MA pada akhir April 2018 itu membebaskan Freeport dari tuntutan pajak sebesar hampir Rp 6 triliun.

“Tapi Freeport dan Pemprov Papua memiliki niat baik dan bekerjasama dalam jangka panjang untuk mendukung operasi PT Freeport Indonesia demi kesejahteraan rakyat Papua,” ujar Adkerson dalam rilisnya.

Pertemuan yang berlangsung sekitar lima jam di Kantor Pusat Freeport McMoran ini menyepakati pajak air permukaan tersebut akan dibayar dalam tiga tahun, terhitung tahun 2019–2021.

Selain itu, sejak tahun 2019, Freeport akan membayar pajak air permukaan yang merupakan kewajiban perusahaan tambang emas itu sebesar US$ 15 juta pertahun sesuai aturan yang ada dalam Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang berlaku.

Sedangkan Gubernur Papua yang didampingi Asisten I, Doren Wakerkwa, Asisten II, Noak Kapissa sepakat bahwa setelah pajak air permukaan tersebut dibayarkan, tidak akan ada lagi pembayaran lainnya termasuk pajak selain yang tercantum dalam IUPK hingga tahun 2041.

Pemerintah Provinsi Papua dalam kesepakatan tersebut akan menyediakan dokumen-dokumen pendukung bagi operasional PT Freeport Indonesia yang disayaratkan dan selama IUPK berlaku. Termasuk dalam hal ini adalah rekomendasi lingkungan hidup dan hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan jangka bisnis jangka panjang Freeport di Papua.

Kesepakatan antara Freeport McMoran dengan Pemerintah Provinsi Papua ini selanjutnya akan ditindaklanjuti dalam sebuah MoU. (a30/*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.