Sembilan ASN Pemkab Mimika Siap Dipecat

TIMIKA,TimeX

EKSEKUSI – Tim eksekusi Kejaksaan Negeri Mimika mengeksekusi tiga terpidana korupsi masing-masing atas nama Eliaser Noro, Taslim Tuhuteru dan Nilus Leisubun untuk dijebloskan dalam Lapas Kelas IIB Timika di Kampung Naena Muktipura beberapa waktu lalu.

Sebanyak sembilan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan telah berkekuatan hukum tetap (inkrah) siap dipecat.

Sembilan nama ASN yang sudah di tangan Bupati Mimika, Eltinus Omaleng sementara dalam proses administrasi pemecatan.

Proses pemecatan atau Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) ini menindaklanjuti Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) dan Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN) pada 13 September 2018 hingga 29 Januari 2019 lalu.

Berdasarkan data Pusat Penerangan (Puspen) Kementerian Dalam Negeri per 26 April 2019, sudah 1.372 ASN dipecat dengan tidak hormat.

Masih tersisa 1.124 ASN yang tersandung kasus korupsi tetapi belum dipecat atau diberhentikan.

Jumlah tersebut terdiri dari 143 ASN di tingkat provinsi, dan 981 ASN lainnya di tingkat kabupaten/kota, termasuk 9 ASN lingkup Pemkab Mimika.

Marthen Paiding Pejabat Sekretaris Daerah (Sekda) Mimika mengungkapkan berkas pemecatan sembilan ASN tersebut dari pihak Kejaksaan Negeri Mimika sudah diserahkan ke Bupati Mimika Eltinus Omaleng.

“Sebenarnya pemecatan sudah dari 31 Mei lalu, tapi berkas baru diterima dari Kejaksaan. Jadi baru diproses,” ujar Marthen kepada wartawan usai pimpin apel pagi di Kantor Pusat Pemerintahan, Selasa (11/6).

Ia mengatakan jika tidak dilakukan pemecatan sesegara mungkin maka bupati selaku pembina kepegawaian dan juga Sekda akan diberikan sanksi tegas dari Kementerian Dalam Negeri. Namun sanksi seperti apa Marthen tidak menjelaskan lebih rinci.

Terkait hal ini, mantan Kepala Inspektorat tegaskan telah menjalani pertemuan khusus dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jayapura beberapa waktu lalu.

“Kalau tidak pecat nanti saya dan bupati yang akan dikasih sanksi. Sehingga akan sangat tidak adil, jika bupati harus menerima sanksi itu, hanya karena kesalahan pejabat yang bersangkutan,” tegasnya.

Ia memastikan bahwa berkas sembilan ASN dari kejasaan sudah di tangan bupati dan sedang dalam tahap proses administrasi pemecatan.

Proses pemecatan, lanjutnya tidak hanya berlaku bagi ASN aktif melainkan berlaku  pula bagi ASN yang sudah status pensiun.

“Biar yang sudah pensiun juga diberhentikan, artinya hak-hak yang diterima selama pensiun dihapus,” tegasya.

Sebelumnya pada Kamis (26/4) lalu usai pimpin apel peringatan HUT Otonomi Daerah (Otda) ke XXIII di Lapangan Upacara Pusat Pemerintahan SP3, Bupati Omaleng menegaskan bagi ASN yang sudah divonis bersalah terlibat korupsi sudah tidak bisa diakomodir lagi.

“Siap kita pecat berdasarkan surat Kemendagri,” tegas Omaleng.

Menindaklanjuti surat dari Kemendagri, Omaleng telah perintahkan staf ahli untuk menyikapinya.

“Tim sudah bekerja untuk mengevaluasi oknum-oknum ASN tersebut, karena ini pengaduan dari teman-teman juga, kita akan kaji lagi,” jelasnya.

EKSEKUSI – Tim eksekusi Kejaksaan Negeri Mimika mengeksekusi tiga terpidana korupsi masing-masing atas nama Eliaser Noro, Taslim Tuhuteru dan Nilus Leisubun untuk dijebloskan dalam Lapas Kelas IIB Timika di Kampung Naena Muktipura beberapa waktu lalu.

Ia menyebutkan ada tujuh ASN Pemkab Mimika yang terancam dipecat, ada beberapa masih menjalani proses penyelidikan hukum, dan sebagian lainnya sudah divonis bersalah sedang menjalani masa hukuman.

Hanya saja ketika ditanya identitas nama ketujuh ASN yang terancam dipecat tidak dengan hormat, orang nomor satu di Mimika masih merahasiakan.

“Sudah banyak ASN Pemkab yang terjerat kasus korupsi,” katanya.

Sesuai data redaksi Timika eXpress, ASN di lingkup Pemkab Mimika yang terlibat korupsi dan berkekuatan hukum tetap kini sedang menjalani masa hukuman yakni, Philipus Kehek mantan Kepala Dinas Kesehatan.

Philipus divonis tiga tahun penjara oleh hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kelas IA Jayapura, dalam perkara korupsi proyek pengadaan perahu Puskesmas Keliling (Pusling). Putusan tersebut lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penutut Umum (JPU) 4,6 tahun penjara.

“Putusannya sudah inkrah. Kami sudah mengeksekusi para terpidana pada 16 Agustus lalu,” kata Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Timika, Achmad Birawa kepada wartawan, 18 September 2018 lalu.

Terpidana lain dalam kasus tersebut, Steven Mustari divonis 2 tahun 4 bulan penjara, dan Budiman divonis 1 tahun 4 bulan penjara. Vonis dua terpidana ini juga lebih rendah dari tuntutan JPU.

Proyek pengadaan 16 unit perahu Pusling pada Dinkes Mimika tahun anggaran (TA) 2016 bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan anggaran Rp6,394 miliar. Majelis hakim pada Pengadilan Tipikor Kelas IA Jayapura memutuskan ketiga terpidana secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam proyek tersebut.

Dalam kasus itu, Philipus Kehek bertindak sebagai pengguna anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen, Steven Mustari yang merupakan auditor di Inspektorat Mimika berperan sebagai Ketua Panitia Lelang, dan Budiman pemilik PT Apela selaku kontraktor pelaksana pekerjaan.

Hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Papua menyebut negara dirugikan sekitar Rp2 miliar lebih akibat tindakan ketiga terpidana. Perkara tersebut diputus pada 25 Juli lalu.

Ketiga terpidana tak melakukan upaya banding hingga melewati batas waktu satu minggu, maka putusan tersebut dinyatakan inkrah.

Kemudian Nilus Leisubun mantan Kepala Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Mimika. Nilus terlibat kasus korupsi dana insentif guru Dispendasbud tahun 2015. Dalam kasus ini negara dirugikan Rp3,5 miliar. Selain Nilus dalam kasus serupa dua stafnya  berinisial AI, UO dan NR.

AI sebagai mantan Kasubag Keuangan, NR selaku mantan Bendahara dan UO sebagai mantan operator di Dispendasbud Mimika.

Lainnya Taslim Tuhuteru yang merupakan mantan kepala BKD. Ia resmi dijebloskan ke Rutan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Timika pada Jumat (10/11/17).

Tim eksekusi Kejaksaan Negeri Mimika menahan di rumahnya atas dasar keputusan di tingkat kasasi Mahkamah Agung dengan nomor:742 K/Pid.SUS/2017 tertanggal 11 Oktober 2017.

Dalam putusan Mahkamah Agung itu menyatakan Taslim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam kasus korupsi dimaksud.

Pada saat penahanan Taslim sempat menolak dengan alasan harus berkoordinasi dengan penasehat hukumnya terlebih dulu. Namun setelah tim berikan pemahaman, akhirnya ia bersedia ditahan.

Mantan kepala BKD Mimika ini terbukti melanggar pasal 2 ayat 1, juncto pasal 1 ayat 1 huruf b, ayat 2, ayat 3 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Taslim diganjar pidana penjara selama lima tahun dan denda sebesar Rp200 juta atau diganti kurungan selama enam bulan. Masa penahanan yang telah dijalaninya kemudian akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Putusan kasasi Mahkama Agung ditandatangani Ketua Majelis Hakim Dr Artidjo Alkostar dan Panitera Pengganti Maruli Tumpal Sirait.

Selain Taslim, Kejari Mimika telah mengeksekusi terpidana Perkara Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) bernama Eliaser Noro, ST pada Selasa (23/1) lalu.

Eliaser Noro yang dieksekusi ke Lapas Kelas II B Timika setelah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan korupsi dana kegiatan Diklat Prajabatan tahun Anggaran 2011 di Badan Kepegewaian Deerah (BKD).

Eksekusi berdasarkan petikan Kasasi Mahkamah Agung (MA) Nomor 734 K/PID SUS/2017 ini dilakukan langsung oleh Tim Eksekusi Kejari Mimika yaitu gabungan Tim Intel dan Pidsus Kejari Mimika, diantaranya Kasi Intel Yasozisokhi Zebua, SH selaku ketua tim eksekusi, Kasi Pidsus, Marthinus Sampe Bakka, SH dan Jaksa Habibie Anwar, SH.

Dalam putusan Kasasi di tingkat MA, terpidana Eliaser Noro divonis dua tahun dan enam bulan penjara serta denda pidana Rp50 juta, atau dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama tiga bulan.

Terpidana diharuskan membayar uang pengganti sebesar Rp412 juta lebih, (Rp412.743.874,50).

Jika ia tidak mampu membayar uang pengganti tersebut maka paling lambat satu bulan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, harta benda Eliaser Noro dapat disita oleh Jaksa untuk dilelang guna menutupi uang pengganti.

EKSEKUSI – Tim eksekusi Kejaksaan Negeri Mimika mengeksekusi tiga terpidana korupsi masing-masing atas nama Eliaser Noro, Taslim Tuhuteru dan Nilus Leisubun untuk dijebloskan dalam Lapas Kelas IIB Timika di Kampung Naena Muktipura beberapa waktu lalu.

Sementara Luky Mahakena Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Mimika mendesak pejabat berwenang untuk segera menindaklanjuti perintah Kemendagri.

“Pokoknya mereka yang terlibat perkara pidana, terutama kasus korupsi harus ditindaklajuti mengacu peraturan ASN dan UU Tipikor secara terintegral. Biar baru menjalani hukuman satu hari. Namun vonis hakim sudah berkekuatan hukum tetap langsung diproses pemecatannya,” tulis Luky dalam pesan WhatsAppnya kepada Timika eXpress pada Selasa (11/6) malam.

Luky mengometari perihal ini menanggapi adanya sembilan ASN di lingkup Pemkab Mimika yang terjerat hukum kasus korupsi bakal dipecat oleh pemerintah.

Menurutnya tindakan ini beranjak pada UU ASN Nomor 5 tahun 2014 Pasal 87 ayat 4d yang isinya, status ASN, yang melakukan tindak pidana diberhentikan tidak dengan hormat, karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Selain itu juga mengacu pada PP 11 tahun 2017,  tentang manajemen pegawai negeri sipil (PNS), pasal 286 dan 287 dan PP Nomor 53, tentang disiplin pegawai. Dalam pasal tersebut, meski hukuman satu hari pun, tapi oleh pengadilan dinyatakan bersalah dan memenuhi unsur pidana, perintah peraturan adalah diberhentikan sesuai mekanisme yang ada.

Dengan demikian kewenangan kepala daerah dalam hal ini Bupati Mimika dalam upaya penegakan terhadap ASN di lingkup Pemkab Mimika merupakan amanah konstitusi negara setidaknya agar sinergitas peraturan tersebut harus dijalankan sebagai bentuk efek jerah bagi pelaku maupun ASN lain yang sementara mengabdi. (a30/tio)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.