Kepala OPD Tidak Penuhi Undangan, Anggota DPRD Kecewa

Foto: Santi/TimeX
BATAL – Pertemuan di ruang sidang DPRD Mimika, Selasa (2/7) terpaksa dibatalkan dikarekana dua pimpinan OPD yang diundang tidak hadir.

TIMIKA,TimeX

Anggota DPRD Mimika menyatakan kecewa atas sikap yang ditunjukan oleh Frits Hombore Pjs Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan dan Marthen Malisa Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Pasalnya, kedua Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ini diundang oleh DPRD Mimika dalam rangka membahas masalah aset-aset pemerintahan dan masalah tanah, namun keduanya tidak memenuhi undangan. Sikap dari kedua Kepala OPD tersebut dianggap sangat tidak menghargai institusi DPRD Mimika.

“Pertemuan yang sudah kami persiapkan dari jauh-jauh hari ini terpaksa kami tunda karena ketidakhadiran mereka. Pertemuan sebenarnya mulai pukul 10.00 WIT kami ulur sampai pukul 12.00 WIT, hanya untuk tunggu kehadiran mereka tapi tidak juga datang maka rapat ini kami batalkan,” tutur Elminus Mom, Ketua DPRD Mimika kepada wartawan di Kantor DPRD Mimika, Selasa (2/7).

Elminus mengatakan, pihaknya akan menyurat lagi untuk undang kedua pada besok (hari ini-red) dan jika pada undangan kedua ini juga Pimpinan OPD tidak memenuhi atau menghadiri maka dengan terpaksa harus dijemput oleh pihak kepolisian.

“Kami akan minta kepolisian untuk jemput langsung di rumah atau Kantor Bupati apabila besok (Hari ini-red) tidak juga hadir penuhi undangan kami. Kami sangat menyayangkan ketidakhadiran dari kepala dinas ini,” tutur Elminus kecewa.

Dikatakan, niat anggota DPRD Mimika mengadakan pertemuan ini baik, karena untuk bersama-sama membahas tanah-tanah dan aset-aset pemerintah yang selama ini bermasalah. Ada yang sudah dibayar lunas tetapi bermasalah, ada yang mau dibangun juga bermasalah, padahal sebenarnya sudah dibayar lunas.

Dan juga, lanjut Elminus, pihaknya ingin mengetahui lokasi mana saja yang bermasalah tanahnya atau asetnya dan mana saja yang sudah bayar double, mana yang belum bayar dan mana yang akan dibayarkan untuk bersama-sama mencari solusinya agar kejadian ini tidak lagi terulang pada tahun anggaran yang baru.

“Masalah tanah ini bisa saja orangtua (pemilik tanah) sudah menjual ke pemerintah tapi seiringnya waktu muncul lagi anak-anak atau keluarga yang mengaku lagi itu tanah mereka, jadi harus bayar dan kalau tidak bayar dipalang. Itu akan buat pelayanan pemerintah terhambat maka kami undang pemerintah dalam hal ini OPD terkait untuk bahas bersama tapi sayangnya mereka tidak hadir,” jelas Elminus.

Politisi Gerindra ini tegaskan kepada pemerintah, swasta atau lembaga jika diundang oleh DPRD Mimika maka pimpinannya harus hadir tidak boleh ada perwakilan yang menghadiri pertemuan karena hasil pertemuan nanti tidak akan ada actionnya. (san)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.