15 Ribu Murid YPPK Terancam Tidak Sekolah

Foto: Yosefina Dai Dore/TimeX
Mgr. Jhon Philip Saklil, Pr

TIMIKA,TimeX

Sebanyak 15.000 lebih murid, baik di pesisir, pedalaman hingga Kota Timika, khususnya yang mengenyam pendidikan pada Yayasan Pendidikan Persekolahan Katolik (YPPK) terancam tidak menikmati pendidikan atau sekolah.

Ancaman ini bisa terjadi, lantaran Uskup Keuskupan Timika Mgr. Jhon Philip  Saklil, Pr,  menilai kebijakan Kepala Dinas Pendidikan Mimika, Jenny Usmani, menarik semua guru berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari sekolah swasta dan yayasan merupakan kejahatan kemanusiaan.

Bahkan sebagai upaya pembunuhan masa depan bagi generasi Papua secara sistematis.

“Ini sama saja membunuh masa depan generasi di Mimika,” tegasnya.

Karena saat penarikan guru PNS dilakukan, secara otomatis Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dipastikan lumpuh.

Uskup Jhon di hadapan sejumlah media, melalui jumpa pers di istanah Keuskupan Bobaigo Timika, Senin (15/7) menyampaikan  kekecewaannya, karena pernyataan dan tindakan yang diambil Kepala Dinas Pendidikan tidak memperdulikan nasib ribuan anak yang nota bene anak-anak Asli Papua.

Dikatakan, saat ini YPPK memiliki lebih dari 50 sekolah, mulai dari SD, SMP hingga SMA, dengan total jumlah pelajar mencapai  15 ribu. 90 persen dari jumlah pelajar tersebut merupakan anak-anak asli Papua, mulai dari pesisir hingga kota. Dari 50 lebih sekolah tersebut, setidaknya tercatat 88 guru berstatus PNS dan 77 guru merupakan guru kontrak melalui bantuan Freeport Indonesia.

Dengan penarikan guru PNS tersebut, maka dipastikan sekolah-sekolah YPPK, khususnya yang berada di pedalaman dan pesisir akan tutup. Sebab selama ini guru-guru dibantu oleh pemerintah termasuk biaya operasional melalui dana BOS.

“Kalau bantuan sudah tidak ada dan guru PNS sudah ditarik, maka satu-satunya ya sekolahnya tutup. Karena gereja tidak akan mampu membiayai operasional sekolah,” ungkapnya.

Secara khusus untuk sekolah-sekolah di pesisir, dipastikan tidak akan mampu membiayai operasional sekolah dengan melihat kondisi kantong masyarakat.

“Bagaimana masyarakat mau bayar uang SPP dengan kondisi ekonomi mereka,” tukasnya.

Pimpinan umat Katolik di Keuskupan Timika ini  menegaskan sekolah memang bukan tugas dari gereja tetapi tanggung jawab negara. Sehingga pada prinsipnya Uskup Jhon mendukung jika itu memang merupakan kebijakan negara, namun harus melalui pertimbangan, setidaknya mengajak pihak swasta atau yayasan bersama pemerintah untuk mencari solusi, bukan memberikan pernyataan yang meresahkan masyarakat.

“Kalaupun pemerintah menarik guru PNS, maka pemerintah  juga harus siap menampung ribuan anak yang terancam kehilangan masa sekolahnya,” teganya.

Namun demikian kata Uskup, menjadi persoalan pemerintah sendiri khususnya di Timika belum siap dari sisi infrastruktur untuk menampung ribuan anak ini. Faktanya, jumlah sekolah negeri di Mimika tidak mampu menampung seluruh siswa-siswi yang ada,  karena kapasitas setiap sekolah negeri yang terbatas.

“Biasanya yang tidak lulus di sekolah negeri akan memilih sekolah swasta atau yayasan sebagai tempat melanjutkan pendidikan. Namun ketika sekolah yayasan sudah hilang dikarenakan regulasi yang diciptakan oleh pemerintah maka bagaimana dengan nasib anak-anak ini? Tanya Uskup.

Pendidikan ujar yang mulia, salah satu hak dasar yang wajib diperoleh anak bangsa, maka ketika kepala dinas menghilangkan hak tersebut, maka ini juga bisa dikatakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Pemerintah perlu melihat persoalan ini dengan jeli.

“Bisa saja pemerintah melakukan penutupan sekolah swasta, namun dengan melihat antara swasta yang terbentuk secara historikal dan yang jadi perusahaan atau hanya bisnisnya. Misalnya yang tiba-tiba muncul ibarat jamur, yang tidak memperhitungkan kualitasnya. Memang ada sekolah swasta yang profit orientik,” jelasnya.

Secara historikal (histroris-red), Yayasan Persekolahan Katolik telah menjadi perintis pendidikan karena sudah ada sejak Tahun 1927, ketika itu Papua belum masuk dalam wilayah NKRI, hingga kini Gereja Katolik dipercayakan dan didukung oleh pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan.

“Kami mau lebih komprehensif. Mungkin perlu ditertibkan tapi ada yang terus dipertahankan. Waktu itu pemerintah Belanda, atas izin Indonesia untuk gereja boleh dirikan sekolah sampai di pelosok. Ini menurut saya sesuatu yang kita harus lihat,” ungkap Uskup.

Karena itu lanjutnya, gereja hanya mendirikan sekolah kala itu dan didukung oleh pemerintah, bahkan ada guru yang sejak pengangkatannya sebagai PNS hingga pensiuan mengabdikan dirinya di yayasan.

“Kami hanya melihat dari sisi kemanusiaan saja. Bagaimana anak-anak kita di Papua,” katanya.

Ia berharap pihak Disdik tidak menyamakan sekolah swasta yang berada di Jawa dengan ada di Papua.

Sekolah swasta atau yayasan di kota-kota besar katanya, boleh saja mandiri karena masyarakat yang menyekolahkan anak-anak  adalah orang mampu, tetapi untuk Papua, khususnya kantong-kantong masyarakat lokal ini sangat tidak mungkin.

“Boro-boro kita dapat penghasilan dari sekolah, yang ada juga gereja nombok. Jadi sekali lagi ini bukan soal sekolah tetapi lebih kepada nasib anak-anak ini mau dikemanakan. Lalu bagaimana dengan sekolah-sekolah yang terisolir?” tanyanya.

Oleh sebab itu lanjutnya, ia mendukung pernyataan Jenny jika itu mewakili pemerintah Kabupaten Mimika, Pemerintah Provinsi Papua atau bahkan Negara apabila pemerintah bertanggungjawab atas nasib anak-anak bangsa ini.

Melalui tulisannya, Uskup juga  menyampaikan bahwa jika ini merupakan pernyataan pribadi maka sudah sepantasnya digugat karena dengan tahu dan sengaja merongrong wibawah negara dan membodohi generasi, karena tidak sesuai amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 untuk mencerdaskan anak bangsa.

“Tidak usah tanggung jawab sekolah tapi anak-anak ini? Kehancuran pendidikan di Mimika sama dengan kehancuran orang asli Papua,” kritik Uskup.

Sebagai pejabat publik dan panutan katanya, seharusnya tahu prosedur dalam memberikan pernyataan yang mengatasnamankan negara.

Dengan situasi ini, maka ia mempertanyakan mengenai sejauh mana pemerintah telah membatalkan peraturan bersama  Menteri PDK RI, Menterri Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi RI dan Menteri Agama RI Nomor: VII/PB 2014, tentang penetapan pegawai negeri di sekolah swasta/madrasah, yang diselenggarakan masyarakat dan memberikan dukungan biaya bagi yang tidak berdaya.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga mempertanyakan tentang UU Nomor 21 Tahun 2001, tentang Otonomi Khusus, di mana pada pasal 56 tertuang tentang pengakuan dan penghargaan kepada lembaga agama yang berhasil  mendidik generasi Papua dalam sejarah.

Sementara Saur Simbolon, Kepala Sekolah SMP Santo Bernadus Timika mengatakan di sekolah tersebut memiliki 15 guru PNS namun tujuh guru sudah mengundurkan diri dan bergabung dengan SMP Negeri Koperapoka. sementara tujuh guru lainnya masih menunggu keputusan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika.

“Tujuh guru sudah bergabung dengan SMP Negeri Koperapoka untuk menghindari penempatan di daerah pedalaman atau pesisir, sementara tujuh guru lainnya masih menunggu  keputusan Dinas Pendidikan. Saya sendiri juga PNS, jadi kalau mau dimutasi ke manapun saya siap ikuti,” kata Saur saat dihubungi Timika eXpress melalui telepon seluler, Senin (15/7) malam.

Ia mengatakan jika semua guru PNS sudah meninggalkan SMP Bernadus maka tersisa 28 guru honor yang mendidik 750-an murid.

Menghadapi kondisi ini pihak sekolah pasti akan mencari guru honor lagi untuk mengganti guru-guru PNS tersebut.

“Karena mau tidak mau guru harus cukup dan sekolah juga harus menggaji guru-guru honor ini,” katanya.

Ia merasa kecewa dengan rencana penarikan guru-guru PNS itu karena sebelumnya tidak dilakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah swasta.

“Kalau ada peraturan guru PNS harus  mengajar di sekolah negeri seharusnya sosialisasi agak lama supaya pihak sekolah yayasan bisa mempersiapkan diri untuk mencari guru pengganti,” katanya.

Sementara Bernolpus Welerubun Kepala Sekolah SD YPPK Waonaripi mengatakan

di sekolah itu dari  26 guru PNS, tiga guru diantaranya dari Kementerian Agama Kabupaten Mimika.

“Jadi guru PNS dari Dinas Pendidikan ada 23 orang, empat guru sudah bergabung dengan SD Koperapoka 1 dan sekarang sisa 19 guru PNS yang masih menunggu keputusan dinas,” jelasnya.

Menurutnya jika semua guru PNS ditarik termasuk dirinya sebagai kepala sekolah maka tersisa 17 guru honor yang akan mendidik 729 murid, sehingga pihak sekolah tentu akan mengajukan permohonan penambahan guru kepada YPPK. “Karena kewenangan perekrutan guru ini pada yayasan,” kata Bernolpus. (Linda/Yosefina)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.