Jenny: Penarikan 333 Guru PNS Hanya di Kota

TIMIKA,TimeX

Kebijakan Pemerintah Daerah (Pemkab) Mimika melalui Dinas Pendidikan menarik 333 guru PNS dari sekolah swasta TK-PAUD, SD, SMP hanya di kota saja bukan di wilayah pesisir dan pedalaman untuk memenuhi kekosongan guru di sekolah negeri.  Alasan lain untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) tentang layanan pendidikan yang mana SPM tersebut diberikan oleh pemerintah. 333 guru PNS ini terdiri dari 174 jenjang TK, SMP dan 159 guru ASN SD.

Foto: Santi/TimeX
Jenny O Usmani

“Di sekolah negeri kan kekurangan guru makanya terpaksa kami tarik guru PNS dari sekolah swasta. Kan yang kami tarik untuk di kota saja bukan guru di pedalaman dan pesisir. Karena di sana itu ada orang asli Papua dan mereka tidak bisa membayar, jadi kami tidak tarik guru di pedalaman,” jelas Jenny O Usmani Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika kepada wartawan usai menjadi narasumber di Radio Publik Mimika (RPM), Kamis (18/7).

Mantan Kepala KPG ini menjelaskan penarikan diterapkan berdasarkan aturan yang tercantum pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014, bahwa PNS adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah seperti sekolah negeri.

Penarikan guru negeri ujarnya tidak lain hanya untuk memberikan layanan maksimal kepada anak-anak yang belajar di sekolah negeri, di mana saat ini sebanyak 5.604 anak belajar di SD Negeri dan 3.320 anak belajar di SMP Negeri.

“Kurang lebih sebanyak 8.000-an lebih anak SD dan SMP Negeri di dalam kota butuh layanan yang maksimal juga. Bagaimana nasib lima ribuan anak SD dan tiga ribuan anak SMP kalau pemerintah tidak melakukan layanan yang baik?” tanyanya.

Menurutnya, apakah pemerintah harus membiarkan anak-anak untuk tidak dilayani dengan guru yang baik, karena mereka sama sekali tidak bisa membayar? Inti dari semua ini adalah untuk layanan kepada masyarakat. Apakah sebagai kepala dinas dirinya harus mengabaikan delapan ribuan anak itu karena mereka tidak bisa membayar?

“Kita ini orang birokrat dituntut dengan aturan. Misalnya Mendikbud katakan demikian dan Menpan RB katakan begini, jadi kita juga bingung mana yang mau diikuti. Semua ini kami lakukan karena berdasarkan aturan,” tutur Jenny.

Hal ini katanya, tidak boleh diabaikan karena anak-anak ini juga membutuhkan hak yang sama dengan anak-anak yang belajar di sekolah swasta yang notabene membayar uang sekolah untuk belajar dan guru ASN, sebagai guru yang diangkat oleh pemerintah harus fokus mendidik anak-anak sekolah yang sekolah di sekolah negeri untuk memenuhi SPM.

Sekolah negeri jelasnya, itu tidak memungut biaya dari orangtua dan siapapun yang memungut kepala sekolah itu akan dikenakan sanksi. Yang terjadi di sekolah negeri adalah orangtua membeli sesuatu yang tidak disiapkan di pasar.

“Sementara untuk proses pembiayaan pendidikan di sekolah itu ditanggung oleh pemerintah setelah kami analisa ternyata kami kurang di tenaga guru, sementara sekolah swasta mendapat dana BOS dari pemerintah pusat, untuk SMP sebesar satu juta per murid dan SD delapan ratus ribu, itu sekolah negeri dan swasta sama diberikan,” paparnya.

Dikatakan, tidak hanya bantuan dari pusat saja tapi ada juga bantuan dari pemerintah daerah yang diberikan sama ke sekolah swasta dan negeri yakni sebesar Rp360 ribu per murid untuk SMP dan Rp340 ribu untuk SD.

“Itu dananya kami berikan juga di sekolah swasta, tetapi sekolah swasta ada pungutan juga dari orangtua. Jadi kami berpikir bahwa kalau ada pungutan maka yayasan bisa menggaji guru itu di kota. Hal ini yang membuat kami untuk menarik  guru ASN dari jenjang TK, SD dan SMP ke sekolah negeri untuk memaksimalkan pendidikan, mengingat mereka sama sekali tidak diperbolehkan untuk memungut biaya sekolah sehingga tidak mampu membayar guru-guru honor yang ada,” jelasnya.

Pendidikan di sekolah negeri jelas, Jenny khususnya di Kabupaten Mimika harus benar-benar diperbaiki, anak-anak harus merasakan pendidikan yang seharusnya mereka terima. Layanan di sekolah negeri dikhususkan untuk orangtua yang tidak mampu.

“Kalau untuk SD harus guru kelas, kalau guru agama mengajar kelas juga tidak bisa, sehingga saya benar-benar bekerja untuk mengkaji,” katanya.

Sekarang ini ujarnya, juga rapor Pemkab Mimika lagi dibuat tentang SPM yang mana sekolah yang dilayani ini harus mendapat layanan sesuai standar minimal, misalnya standar guru, standar sarana harus dipenuhi kalau itu tidak dipenuhi berarti pemerintah yang salah.

Sementara dana Otsus katanya, untuk OAP baik di kota, pedalaman tidak tarik, bahkan tidak mengganggu layanan di pedalaman dan pesisir.

“Kalau di kota ini semua bayar. Yang kami mau evaluasi ini yang ada di kota karena yayasan-yayasan ini memungut dari orangtua. Visi dan misi Bupati Mimika sekolah gratis dan kami juga tidak bisa mengintervensi sekolah swasta untuk tidak membayar karena itu aturan yang dia punya. Tapi kalau di sekolah negeri kami perbaiki untuk layanan kepada masyarakat,” paparnya.

Bupati Mimika lanjutnya, telah mencanangkan Mimika menuju pendidikan berkualitas, merata dan terjangkau. Berarti Dinas Pendidikan harus memperbaiki kualitas, jangan sekolah negeri guru masuk atau tidak, itu tidak apa-apa, itu tidak bisa karena yang ada di sana itu orang yang tidak mampu menyekolahkan anaknya dan pemerintah harus memastikan mereka mendapat layanan yang berkualitas.

“Saya punya anak juga di sekolah swasta. Jadi orangtua yang mempunyai uang pasti mencari sekolah yang bermutu. Ini juga dari hasil evaluasi, bukan rahasia lagi kalau di Mimika 3M tidak tuntas dan apakah kita harus membiarkan itu berlarut-larut. Dan kebanyakan itu sekolah negeri dan saya akui itu. Makanya kami harus perbaiki layanan di sekolah negeri karena itu untuk orang-orang yang tidak mampu,” jelasnya.

Ia menambahkan syarat mendirikan sekolah harus memenuhi syarat pembiayaan, tenaga pendidik, sarana dan prasarana dan lainnya. Harusnya saat pendirian sekolah itu ada kajian teknis tetapi sekolah ini didirikan bukan jamannya kepala Dinas Pendidikan melainkan sekolah yang ada ini sudah lama. Tetapi yang jelasnya pihaknya akan mengevaluasi karena pada prinsipnya pemerintah akan melayani masyarakat apabila tidak bisa terlayani.

Ia menjelaskan kalau ada sekolah swasta yang masih menghendaki tidak melakukan penarikan guru PNS memang sudah ada surat dari dua yayasan yakni YPPGI dan Yapis, sehingga ini akan dilakukan pengkajian untuk permintaan dari dua yayasan tersebut.

“Misalnya, nanti kedepan kurangnya jam matematika di sekolah negeri, berapa kita bicara dengan yayasan, bahwa ada guru ASN kami di situ harus mengajar di dua sekolah. Saya juga tidak mau anak-anak sekolah negeri dirugikan karena mereka juga anak bangsa yang ingin mendapat pelayanan yang bermutu,” ungkapnya. (san/a30)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.