Kejari Mimika Belum Tetapkan Tersangka Dugaan Korupsi Dana Persampahan DLH

“Karena metode pengadaan yang digunakan adalah  metode pengadaan langsung. Namun pada kenyataannya proses atau mekanisme pengadaan langsung yang ditentukan dalam Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah tidak pernah dilakukan. DLH hanya membuat kelengkapan dokumen pengadaan sebagai syarat formil pengadaan barang dan jasa”

Foto: Dok./TimeX
SAMPAH – Tumpukan sampah di Jalan Bhayangkara area Eks Pasar Swadaya yang dibuang oleh warga sekitar.

TIMIKA,TimeX

Kepala Kejaksaan Negeri Mimika melalui Donny Stiven Umbora Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) mengemukakan hingga sekarang Kejaksaan Negeri Mimika belum menetapkan siapa tersangka dalam kasus dugaan penyalahgunaan dana persampahan tahun anggaran 2018 di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Mimika.

“Kasus ini kami telah menaikan statusnya ke tahap penyidikan,” kata Donny saat memberikan keterangan pers kepada wartawan usai upacara peringatan Hari Bhakti Adhyaksa (HBA) ke 59 tahun 2019 di halaman Kantor Kejaksaan Negeri Mimika Jalan Agimuga Mile 32, Senin (22/7).

Untuk status penyidikan ini ujarnya, masih sprindik umum sehingga belum bisa tentukan siapa tersangkanya. Namun sudah ada tindakan pidana yang dilakukan.

Ia memastikan dalam waktu dekat Kejaksaan akan lakukan pemeriksaan, baik saksi-saksi dan mengumpulkan alat bukti lain serta koordinasi ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) guna mengetahui berapa kerugiannya. Atas dasar ini selanjutnya akan tetapkan tersangka dan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Mimika guna diproses hukum.

Dalam press release yang diterima wartawan menunjukan pada tahun anggaran 2018, DLH Mimika mendapat alokasi dana untuk kegiatan peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan senilai Rp18 miliar atau tepatnya Rp 18.487.325.700. Dana ini bersumber dari bagi hasil APBD Kabupaten Mimika TA. 2018.

Dana tersebut diperuntukan untuk tiga kegiatan yaitu, belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

Khusus untuk belanja barang dan jasa dialokasikan dana sebesar Rp 9.056.248.868, yakni belanja BBM dan oli pelumas operasional TPS-TPA TA. 2018, belanja jasa service dan suku cadang kendaraan operasional TPS–TPA TA. 2018, dan belanja pakaian kerja lapangan tenaga kebersihan triwulan I dan II serta semester II TPS –TPA TA. 2018.

“Itu menjadi objek pemeriksaan kami. Dan  masih kami lakukan pemeriksaan,” tulisnya.

Ia mengatakan dari hasil penyelidikan ditemukan adanya perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan kewenangan dalam proses penunjukan penyedia barang dan jasa untuk ketiga kegiatan tersebut.

“Karena metode pengadaan yang digunakan adalah  metode pengadaan langsung. Namun pada kenyataannya proses atau mekanisme pengadaan langsung yang ditentukan dalam Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah tidak pernah dilakukan. DLH hanya membuat kelengkapan dokumen pengadaan sebagai syarat formil pengadaan barang dan jasa,” paparnya.

Kemudian, khusus untuk pekerjaan belanja BBM dan oli pelumas operasional TPS–TPA, triwulan II dari Bulan April, Mei dan Juni, serta belanja jasa service dan suku cadang kendaraan operasional TPS–TPA triwulan I yaitu Bulan Januari, Februari dan Maret pihak dinas dan penyedia barang dan jasa melakukan penagihan dan pencairan dana untuk kedua pekerjaan tersebut.

“Walaupun pada kenyataannya pihak penyedia barang atau jasa yang menerima SPK atau kontrak tidak pernah mengadakan barang dan jasa sesuai SPK atau kontrak sehingga dapat dikatakan perbuatan fiktif,” tegasnya.

Selanjutnya, khusus belanja pakaian kerja lapangan tenaga kebersihan semester II TPS–TPA, ditemukan adanya mark up. Di mana Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan harga penawaran yang sangat tinggi. Sehingga membuat pihak penyedia barang atau jasa mendapat keuntungan yang tidak wajar atau tidak sesuai ketentuan dan negara dirugikan.

“Saat ini kami telah tingkatkan penyelidikan ke tahap penyidikan dengan Surat Perintah Penyidikan Umum,” ungkapnya.

Terkait kerugian negara dikatakannya, saat ini masih dalam perhitungan. Dan pihaknya akan berkoordinasi dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).

“Kalau kerugian negara sudah diketahui dan kami menggelar perkara. Maka selanjutnya melimpahkannya ke pengadilan,” pungkasnya. (tan)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.