DPRD Mimika Dorong Pempus Buat UU Rasisme

Foto: Santi/TimeX
KONFERENSI PERS – Sejumlah Anggota DPRD Mimika memberikan konferensi pers mendorong Pempus buat Undang-Undang Rasisme di Kantor DPRD Mimika, Selasa (20/8).

TIMIKA,TimeX

Sejumlah Anggota DPRD Mimika asli Papua sepakat mendorong Pemerintah Pusat (Pempus) dalam hal ini Joko Widodo Presiden Republik Indonesia membuat undang-undang tentang rasisme. Usulan ini menyikapi masalah sekarang terjadi di Surabaya dan Malang soal persekusi terhadap beberapa mahasiswa Papua dan melontarkan bernada ejekan menyebut ‘monyet’ telah melukai perasaan dan jati diri orang Papua sehingga memang perlu adanya undang-undang rasisme.

“Kami mengecam tindakan oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab terhadap jati diri orang Papua. Ini menyangkut kultur kami orang Papua yang selalu diinjak dan dihina,” tutur Nurman S Karupukaro Anggota DPRD Mimika Komisi C dalam jumpa pers di Kantor DPRD Mimika, Selasa (20/8).

Nurman mengatakan Presiden RI harus menanggapi segera menerbitkan undang-undang rasisme, karena jika undang-undang tidak direalisasikan maka hal ini akan selalu terjadi penghinaan bukan hanya untuk orang Papua tapi untuk Indonesia.

Politisi Gerindra ini meyakini adanya undang-undang ini mampu mencegah hal-hal seperti ini tidak terulang lagi.

Ia mencontohkan Negara Afrika berpisah dari negara induknya karena rasisme, begitupun Amerika Serikat bisa kompak hingga hari ini dapat berdiri karena rasisme.

“Undang-undang itu dipakai untuk menjamin keselamatan keberlangsungan orang Papua sampai akhir jaman nanti. Jadi kami dari DPRD Mimika mengusulkan tentang undang-undang ini untuk diterbitkan, dibahas untuk dijadikan sebagai dasar negara dan ideologi apabila ini tidak dijalankan maka kami menjamin kedepan Papua tidak akan bertahan lama dengan republik ini bahkan bisa berpisah dengan Indonesia,” ujarnya.

Sementara Karel Gwijangge Anggota DPRD Mimika mengatakan ide ini harus segera disampaikan ke MRP, DPRP guna diteruskan ke Pemerintah Pusat karena rasisme ini sangat berbahaya bagi keutuhan negara.

“Rasisme ini bukan baru sekali ini saja tapi sudah berulang kali dan kita sudah terlalu sabar. Seperti kalau ada acara pertandingan bola dan kalau tim Papua menang dan mereka kalah maka teriakan ‘monyet’ itu akan kita dengar,” sesal Karel.

Politisi PDI Perjuangan ini menegaskan sekarang masyarakat sudah tidak sabar lagi maka ada aksi seperti sekarang ini. Fatalnya, kata ‘monyet’ itu diteriaki oleh oknum TNI jadi oknum anggota TNI itu harus dipecat dan dihukum.

“Ini saja aksinya sudah besar-besaran dan kedepan itu akan lebih berbahaya untuk negara sehingga kami di dewan minta agar ide ini dikembangkan dan jadikan satu aturan perundang-undangan di RI untuk menjamin bahwa yang bicara rasisme lebih baik dihukum,” tegas Karel.

Kemudian Victor Kabey Anggota DPRD Mimika mengatakan ini sesuatu yang tidak bisa dipungkiri akan terjadi terus menerus jadi undang-undang ini harus ditetapkan.

“Negara sekarang kuat, jadi negara harus punya undang-undang rasisme sehingga kasus-kasus ini langsung ditahan dan kami juga senang dan puas,” ujarnya.

Menyusul Antonius Kemong sebagai masyarakat Papua sangat kecewa dengan pernyataan Presiden RI kepada wartawan yang hanya minta maaf.

Ia berpikir Presiden RI akan bicara untuk menyejukkan hati orang Papua padahal orang Papua 100 persen mendukung Jokowi menjadi Presiden RI di periode kedua ini.

“Kenapa Presiden tidak berikan kalimat yang tegas, itu yang buat saya kecewa. Masalah rasisme ini sangat sensitif jadi tidak cukup hanya dengan minta maaf,” tutur Antonius.

Lainnya, Elieser Ohee meminta semua pihak agar masalah ini tidak dibawa ke rana hoax karena mahasiswa Papua di sana mempunyai HP bisa merekam video dan foto mengirim ke keluarga di Papua. “Kami minta masalah rasisme dan yang terjadi terhadap mahasiswa Papua untuk tidak dibawa ke hoax karena ini nyata bukan bohong,” ungkapnya. (san)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.