13 Rekomendasi DPRD Jadi Catatan LKPJ 2018 Bupati Mimika

TIMIKA, TimeX

REKOMENDASI-Elminus B Mom Ketua DPRD Mimika menyerahkan catatan rekomendasi dari DPRD Mimika terhadap LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2018 kepada Yohanis Bassang, SE., M.Si, Wakil Bupati Mimika tadi malam.

13 rekomendasi dari DPRD Mimika menjadi catatan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Mimika Tahun Anggaran 2019.

Rekomendasi ini disampaikan dalam Rapat Paripurna II Masa Sidang III tentang penyampaian catatan rekomendasi terhadap LKPJ Kabupaten Mimika TA 2018, dan penutupan sidang LKPJ Kabupaten Mimika TA 2018, yang digelar di ruang sidang DPRD Mimika, Kamis tadi malam.

Rapat yang dipimpin langsung Elminus B Mom Ketua DPRD Mimika didampingi Yonas Magal Wakil Ketua I dan Nathaniel Murib Wakil Ketua II.

Sedangkan dari pihak eksekutif dihadiri oleh Yohanis Bassang Wakil Bupati Mimika. hadir pula Marthen Paiding selaku Penjabat Sekda Mimika dan sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkab Mimika.

Sementara dari 34 anggota dewan, hanya hadir 20 anggota dewan.

Adapun 13 rekomendasi yang disampaikan Tri Widowati dalam rangka pemerataan pembangunan baik di kota maupun di kampung terkait pembahasan LKPJ Bupati Mimika mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah.

13 rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Mimika TA 2018 merupakan media evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan program kegiatan pemerintah daerah dengan tujuan untuk mengharmonisasikan hubungan kerja antara legislatif dan eksekutif sesuai fungsinya masing-masing untuk perubahan Kabupaten Mimika yang lebih baik ke depan.

Adapun 13 catatan rekomendasi, diantaranya 

1.DPRD memberikan catata

n penting terkait dana hibah agar ke depan tidak lagi jadi temuan BPK.

Dewan pun meminta kepada Bupati Mimika menetapkan tata cara penganggaran pelaksanaan penatausahaan, pertanggungjawaban. Serta monitoring dan evaluasi belanja tidak terduga yang bersumber dari APBD.

Selain itu, persetujuan dana hibah dan bantuan sosial kepada penerima, agar dicantumkan dalam SK Bupati tentang penerimaan hibah dan bantuan sosial. Dan kepala BPKAD untuk melaporkan realisasi hibah kepada instansi vertikal TA 2018.

Pasalnya, bendahara pengeluaran PPKAD dan OPD teknis terkait belum sepenuhnya memahami ketentuan Permendagri Nomor 32 tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD.

Termasuk penerima dana hibah dan bantuan sosial serta belanja tak terduga, agar segera mempertanggungjawabkan dana bantuan yang telah diterima.

2.Berkaitan dengan aset tetap tanah yang belum seluruhnya didukung dengan bukti kepemilikan oleh Pemkab Mimika. sehingga banyak tanah yang telah berdiri aset pemerintah, tetapi digugat oleh pemilik hak ulayatnya.

Hal ini menjadi masalah yang berkepanjangan dari tahyn ketahun. Yang dikarenakan tidak ada inisiatif dari OPD terkait untuk berperan aktif dalam penyelesaian sesuai ketentuan. Dan terkesan selalu menunggu perintah atau petunjuk pimpinan (Bupati).

3.Pengelolaan dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD), dalam pengelolaan DD merekomendasikan kepada dinas terkait, agar dalam sistim pengelolaannya benar-benar berdampak pada program skala prioritas.

Karenanya diperlukan penempatan tenaga pendamping yang mampu merancang program berdasarkan skala prioritas, mengarahkan, mengawasi, dan mengevaluasi program.

4.Dana Bos. Dalam pengelolaannya pemerintah perlu menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK. Serta perlunya pembelajaran tentang pertanggungjawaban dana BOS bagi pengelola, agar laporan pertanggungjawaban tidak menjadi masalah.

5.Pola asrama sentra pendidikan, yang sekarang dikelola tidak memenuhi standar asrama. Karenanya disarankan, agar pengelolaannya lebih ditingkatkan lagi. Dan kalau perlu diserahkan kepada pihak ketiga, agar lebih baik dan professional. Ini tujuannya untuk mendapatkan hasil maksimal dalam mendidik anak-anak asli Papua menjadi lebih cerdas.

6.Mutu pendidikan dasar, pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan mutu pendidikan yang saat ini masih belum memenuhi hasil yang diharapkan. Oleh itu, Kepala Dinas Pendidikan lebih konsentrasi untuk meningkatkan mutu pendidikan dasar di Mimika.

7.Dana otsus dibayarkan langsung kepada orang asli Papua (OAP) sesuai kriteria.

8.Semua lahan tidur milik orang Papua dipercayakan untuk bisnis pertanian.

9.Program pembinaan ‘buta rohani’ harus ditunjang oleh pemerintah

10.BPK perlu melakukan audit ke perusahaan-perusahaan pembangunan jalan dan jembatan.

11.Pemberdayaan ekonomi masyarakat asli Papua dilakukan melalui pendekatan budaya.

12.Melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan untuk audit APBD 2020 yang pro rakyat.

13.Dalam rangka menyukseskan penyelenggaraan PON 2020. Yang mana Mimika telah ditetapkan sebagai salah satu tempat penyelenggaraan. Karenanya Pemkab Mimika diharapkan memperhatikan secara serius dan menganggarkan dalam perubahan anggaran 2019, pada semua instansi terkait. Dengan tujuan menunjang kegiatan-kegiatan yang telah dialokasikan pada tahun anggaran induk 2019.

Sementara, Elminus B Mom dalam sambutannya mengatakan, LKPJ merupakan pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan pemerintah selama satu tahun anggaran.

“Dalam muatan materi LKPJ 2018 yang disampaikan oleh kepala daerah telah memberikan data dan informasi mengenai kebijakan pemerintah dalam pengelolaan keuangan secara makro, termasuk didalamnya komponen pendapatan dan belanja daerah,” jelasnya.

Untuk itu, 13 catatan rekomendasi yang disampaikan hendaknya menjadi perhatian dan bahan evaluasi bagi pemerintah daerah selaku penyelenggara pemerintahan di semua tingkatan, sehingga dari hasil pembangunan dapat dinikmati secara nyata, adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

Diharapkan hasil pembahasan DPRD berupa catatan rekomendasi yang disampaikan sifatnya strategis untuk dipedomani oleh pemerintah daerah dalam penyusunan perencanaan tahun angaran berjalan.

Menyusul, Yohanis Bassang menyampaikan, berdasarkan Perda Penetapan APBD Mimika TA 2018, pendapatan sebesar Rp3.036.960.569.975 dan terealisasi sebesar Rp3.027.516.431.944.

Proporsi terbesar pendapatan masih dari pos dana perimbangan dan transfer baik pusat maupun provinsi yang mencapai 88,7 persen.

Adapun sisi lain Pendapatan Asli Daerah kita masih berkisar pada angka 11,3 persen.

Sementara pada sisi belanja rencana total belanja sebesar Rp2.807.117.657.000 dan belanja tidak langsung sebesar Rp1.013.264.534.798 terealisasi sebesar Rp933.835.655 atau setara 92,07 persen.

Ia menyebutkan, belanja tidak langsung untuk membiayai belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan kepada desa dan belanja tak terduga.

Sedangkan belanja langsung dialokasikan untuk membiayai tiga komponen, yaitu belanja pegawai, barang dan jasa serta belanja modal sebesar Rp1.793.853.120.298.746, dan terealisasi Rp1.687.710.675.761 atau minus 5,92 persen.

“Proporsi belanja langsung terbesar adalah belanja barang dan jasa sebesar Rp816.022.386.958 yang terealisasi hingga akhir tahun Rp754.283.079.355 atau setara 92,41 persen. Kalau belanja modal sebesar Rp773.001.159.208 terealisasi Rp739.236.415.599 atau 95,63 persen,” terang Yohanis.

Sementara, belanja pegawai direncanakan sebesar Rp204.819.576.821 yang terelisasi hingga akhir tahun 2018 Rp 194.191.180.807 atau 94,81 persen.

Ia menegaskan, bahwa pelaksanaan APBD merupakan kelanjutan proses rencana kerja pemerintah daerah yang merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Mimika periode 2014-2019.

Maka belanja APBD tersebut telah kita gunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2018 sesuai visi terwujudnya rasa aman damai dan sejahtera berbasis potensi sumber daya strategis,”tutupnya. (san)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.