Penyelesaian Sembilan Titik Tanah Bermasalah Ditunda

Foto: Ist./TimeX
PERTEMUAN – Warga pemilik tujuh titik tanah mengikuti pertemuan yang dimediasi oleh Polres Mimika di Hotel dan Resto 66 Cenderawasih pada Selasa (10/9).

TIMIKA,TimeX

Penyelesaian sembilan titik tanah bermasalah oleh Pemerintah Kabupaten Mimika dengan pemilik kembali ditunda selama 14 hari kedepan pada Rabu (25/9). Penundaan ini guna memberikan waktu kepada Wakil Bupati Yohanes Rettob beserta kepala dinas teknis terkait mengkaji terkait masalah ini.

Demikian hasil pertemuan yang berlangsung di Hotel dan Resto 66 Cenderawasih, Selasa (10/9).

Pertemuan tersebut dihadiri Yohanes Rettob Wakil Bupati Mimika, AKBP Agung Marlianto Kapolres Mimika, Sonny Alfian B. L Ketua Pengadilan Negeri Timika, Mayor Inf Yahya Ginting Kasdim 1710 Mimika, Kompol I Nyoman Punia Waka Polres Mimika, Timotius Kambu Kuasa Hukum pemilik sembilan titik tanah.

Adapun sembilan tanah bermasalah yakni lokasi SMA N 1 Mimika, lokasi SD N Sempan Barat SP 1, lokasi Perumahan DPRD Mimika, lokasi Pelabuhan PPI Pomako, lokasi SMP N 7 Batas Kota, lokasi Perpustakaan Eme Neme Yauware, lokasi  Kantor Damkar, lokasi Kantor Bupati Lama SP 5 dan lokasi  BLK Jalan C Heatubun.

Yohanes dalam rapat itu mengungkapkan dirinya baru saja dua hari menjabat sebagai Wakil Bupati Mimika sehingga membutuhkan waktu untuk menyelesaikan masalah ini.

“Saya berharap agar kita semuanya mencari solusi dengan jalan yang baik yakni seperti melakukan pertemuan seperti ini. Bukan melakukan unjuk rasa,” katanya.

Mantan Kepala Dinas Perhubungan ini masih harus mempelajari permasalahan apakah sebagai pemilik tanah, pemilik hak ulayat atau hanya ikut- ikut seperti mafia tanah. Dan persoalan tanah ini memang sudah terjadi sejak dirinya menjabat kepala dinas dulu.

“Untuk itu saya membutuhkan waktu untuk mempelajarinya terlebih dahulu. Dan perlu diketahui bahwa semua ada mekanisme, proses dan prosedurnya tidak bisa hari ini dilakukan untuk bisa dibayarkan. Oleh karena itu, kita akan pelajari dulu baik-baik sesuai mekanisme. Bila memang secara hukum tanah ini harus dibayarkan maka kita akan bayar sesuai aturan yang berlaku, namun bila secara hukum tidak bisa dibayarkan maka  kita harus memahami itu,” jelasnya.

Ia berharap semua masyarakat dapat bersama membangun Mimika agar tidak ketinggalan dengan daerah lain.

Agung Marlianto mengatakan semua pihak dihadirkan di sini untuk mencari solusi, yakni dengan melakukan mediasi. Dimana sebelumnya mereka ingin palang.

“Mediasi ini merupakan pertemuan yang kedua, karena ini bukan hal yang mudah dan ada konsekuensi hukumnya maka semua harus diselesaikan dengan kepala dingin. Namun, karena Wakil Bupati Mimika baru menjabat dan membutuhkan waktu, maka pertemuan ini akan kita lanjutkan 14 hari ke depan yakni pada Rabu (25/9),” kata Agung.

Sementara Frits Hombore Plt Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Mimika mengaku pihaknya bersama Wakil Bupati Mimika akan bertemu guna memberikan penjelasan sehingga persoalan ini bisa selesai.

“Bukan saya mau menolak untuk melakukan pembayaran, namun ada hal-hal yang harus dibicarakan dengan pak wakil bupati seperti kenapa ada kesalahan membayar pada tahun 2013 lalu. Tentunya, kita harapkan hal ini tidak akan terjadi lagi. Untuk itu, kita akan lihat masalah-masalah yang terjadi sebelumnya seperti apa,” jelasnya.

Sonny Alfian BL Ketua Pengadilan Negeri Timika menjelaskan bila menyangkut sengketa maka jelas akan diselesaikan di pengadilan. Namun dengan adanya mediasi merupakan langkah terbaik.

“Selama dua bulan menjabat di Mimika belum ada pihak yang menuntut pembayaran lokasi tanah dimaksud. Apabila ada, maka silahkan ajukan fakta, bila punya dokumen terkait kepemilikan tanah maka silahkan ajukan kepada Pemkab. Bila terjadi salah membayar maka pemerintah dan pihak yang menerima uang bisa dikenai tindak pidana korupsi. Semua harus bisa dipertanggungjawabkan,” jelas Sonny.

Fungsi tanah katanya, punya nilai sosial bukan semata-mata hanya fungsi nilai nominal. Contohnya, pelayanan publik seperti sekolah. Apabila semua hal hanya dinilai dengan uang, maka pemerintah juga punya anggaran yang terbatas.

Kemudian Mayor Inf Yahya Ginting, Kasdim 1710 Mimika mengemukakan tidak ada masalah yang tidak ada solusinya. Untuk itu, mari selesaikan masalah ini dengan kepala dingin dan bahasa yang santun.

Bahkan ia menyarankan bagi yang terlibat mediasi agar menyiapkan dokumen dan fakta yang baik dan Pemkab harus mengidentifikasi sebaik-baiknya. Tentunya, tanah tersebut pasti ada asal-usulnya sehingga diharapkan dalam mediasi ini pada akhirnya pemerintah bisa merasa puas, masyarakat puas dengan adanya solusi yang terbaik.

Sementara Thimotius Kambu selaku Kuasa Hukum pemilik tanah mengatakan apa yang ditentukan oleh UU Nomor 2 Tahun 2012 harus dipedomani. Perintah UU bahwa tidak mencantumkan nilai, alas bangunan adalah milik mereka dan dulu masuk tanpa ijin dari pemiliknya.

“Saya pikir masalah sudah jelas, namun karena Wakil Bupati Mimika masih baru dilantik maka saya maklum. Jangan sampai permasalahan ini menjadikan Mimika yang sudah damai menjadi terganggu. Dan saya sudah mencantumkan nilai, dulu kasasi dicabut agar permasalahan ini diselesaikan oleh kedua pihak dengan damai. Dan saya harap, waktu yang telah ditentukan tersebut adalah hasil akhir sehingga persoalan tanah bisa selesai,” jelasnya.

Lainnya, Saverius Kapirapu selaku Kepala Kampung Kaugapu mengancam akan memalang apabila persoalan tanah ini tidak ada kejelasan.

“Mengapa yang dibicarakan hanya hukum dan hukum, dan sekarang saya bicara hukum adat. Dan apabila tidak segera dibayarkan, maka kami akan palang saja,” ancamnya.

Menanggapi hal itu, Kompol I Nyoman Punia Waka Polres Mimika menegaskan pihak kepolisian adalah sebagai perantara untuk mediasi, sehingga diharapkan mendapatkan hasil atas apa yang menjadi aspirasi.

“Saya harapkan agar dalam pertemuan ini selain mendapatkan kesepakatan juga dapat tetap menjaga kamtibmas. Dan masyarakat dapat menyampaikan apa yang dikehendaki. Dan kita harus memberikan waktu bagi wakil bupati untuk mempelajarinya karena beliau belum paham apa yang menjadi tuntutan atau aspirasi dari pemilik lahan,” katanya.

Perwira melati satu ini tegaskan tidak dibenarkan bagi masyarakat untuk melakukan pemalangan. Akan tetapi langkah mediasi ini adalah terbaik. Mediasi ini membutuhkan waktu panjang untuk mendapatkan hasil dan tidak menyalahi norma hukum. (aro)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.