Pemerintah Anggarkan Rp 2,2 Triliun untuk Tiket Peserta PON

“Tetapi kita mau mengambil kembali Cabor biliar, maka kita anggarkan lagi Rp 30 miliar untuk membangun venue biliar, ditambah Rp 10 miliar untuk Cabor panjat tebing”

Foto: Indri/TimeX
RAKOR – Tampak Eltinus Omaleng, bersama Kapolres dan Sekda saat menggelar rapat koordinasi (Rakor) Sub PB PON, di Hotel Grand Mozza, Sabtu (14/9).

 TIMIKA,TimeX

Eltinus Omaleng, Bupati Mimika menyebutkan pemerintah menyiapkan anggaran setidaknya Rp 2,2 triliun untuk biaya tiket pulang-pergi bagi peserta PON XX, Tahun 2020 yang akan datang, baik atlet maupun officialnya.

Pasalnya, anggaran ini bersumber dari Dana Otonomi Khusus (Otsus) yang dipotong oleh Pemerintah Provinsi Papua dari 34 Kabupaten di Papua.

Ditemui usai melaksanakan Rapat Koordinasi dengan Sub PB-PON di Hotel Grand Mozza, Sabtu (14/9), ia menjelaskan, misalnya saja untuk Tahun 2019, alokasi Otsus untuk Mimika seharusnya Rp 126 miliar, namun yang diterima Mimika hanya Rp 31 miliar, selebihnya sekitar Rp 88 miliar dipotong oleh Pemprov Papua. Yang dipotong inilah lanjutnya yang akan digunakan untuk mendanai tiket pesawat bagi peserta.

Lanjut Eltinus, mengenai kesiapan infrastruktur saat ini sudah mencapai 60 persen, ada beberapa pekerjaan yang akan dilakukan secara berkelanjutan atau multi years, seperti jalan dan pembangunan Bandar Udara Mozes Kilangin.

“Kita akan fokus di jalan sekitar Mimika Sport Compleks (MPC) kita mau perbaiki jalan trotoar, supaya atlet yang datang ke sana bisa mereka jalan kaki atau berkendara dengan rasa aman dan nyaman,” ujar Eltinus.

Dengan demikian lanjut dia, maka kesiapan dari 17 bidang sudah mencapai 75 persen 25 persennya lagi sisa studi banding saja.

“Jadi mereka nanti studi banding untuk melihat daerah yang pernah sukses melaksanakan PON seperti Jawa Barat, hanya saja nanti teknisnya mereka yang perlu lebih tahu kapan jadwalnya, nanti kita tinggal siapkan anggaran saja,” terangnya.

Lanjut Eltinus, dari tiga klaster yang telah siap sebagai penyelengara, Mimika telah ditetapkan Provinsi Papua untuk penyelenggaraan delapan Cabang Olahraga (Cabor),

belum termasuk biliar. Karena ketika dikunjungi oleh technical delegate Graha Eme Neme Yauware, yang direncanakan sebagai venue biliar, dinyatakan tidak memenuhi kriteria, karena dinilai sangat kecil hanya bisa menampung enam meja, sedangkan untuk standarnya, setidaknya harus menampung 16 meja, sehingga Cabor biliar ditarik lagi.

“Tetapi kita mau mengambil kembali Cabor biliar, maka kita anggarkan lagi Rp 30 miliar untuk membangun venue biliar, ditambah Rp 10 miliar untuk Cabor panjat tebing,” katanya.

Selain infrastruktur kata Eltinus, ada hal yang akan menjadi fokus utama Pemkab Mimika di tahun berikutnya, yakni kesiapan akomodasi, transportasi dan konsumsi.

Ia berharap agar semua pemilik hotel di Mimika termasuk Pangan Sari Utama (PSU) dapat menghadiri Rakor berikutnya.

Semua hotel dan PSU akan diminta mempresentasekan jenis makan apa saja yang nantinya disediakan untuk atlet maupun tim official.

Untuk transportasi sendiri lanjutnya, akan ada bantuan bus dari pusat sebanyak 95 unit, yang nantinya selalu standby di setiap hotel tempat atlet dan official menginap.

“Kita diberikan bantuan bus dari pusat, tetapi kita juga sewa, kita hanya diminta untuk menyediakan lokasi parkiran bus,” tambah Eltinus.

Sebagai tuan rumah lanjutnya, Mimika diharapkan tidak hanya suskses sebagai penyelengara saja, tetapi juga harus sukses administrasi, sukses presentase, sukses pemberdayaan ekonomi, dan sukses mewarisi budaya positif.

“Dari sekarang setiap penanggungjawab Cabor sudah harus mantapkan Sumber Daya Manusia (SDM) nya, jangan sudah hari H, main ambil orang sembarang asal kasih penuh kouta saja, jangan seperti itu, jangan kita sebagai tuan rumah tidak bawa emas,” tutur Eltnius.

Freeport Diminta Segera Serahkan MSC

Sementara itu, diwaktu yang sama, Eltinus juga menyampaikan harapannya agar PT Freeport Indonesia (PTFI) segera menyerahkan Mimika Sport Compleks (MSC) kepada Pemkab Mimika, karena menurutnya masih ada beberapa hal yang akan dibenahi sebelum PON. Misalnya untuk pencahayaan, menurut Tim Technical Deleget silau sehingga harus diganti, ruangan harus ditambah peredam suara, pada saat musim hujan, suara hujan dapat terdengar langsung dan dikhawatirkan akan menganggu kosentrasi atlet.

“Jangan tahan-tahan, segera serahkan ke kami, ngapain harus serahkan tunggu gubernur lagi, supaya kita segera kerjakan, kalau Freeport tinggal tahan berarti kalian yang biayai perbaikannya, ini waktu terus berjalan,” tukasnya.

Sementara itu, Marthen Paiding, Pjs Sekretaris Daerah (Sekda) Mimika, juga menyampaikan dari sisi sarana dan prasarana sudah sangat siap, kedepan panitia akan mengusahakan agar semua bidang dalam Sub PB PON ini dapat saling terkoneksi antara satu bidang dan bidang yang lain, baik dalam bentuk program maupun penganggaran.

“Kami juga akan mengundang teman-teman dari KONI pusat untuk kami presentasekan kepada mereka kesiapan kami seperti apa, sehingga misalnya ada kekurangan dalam program itu bisa kita antisipasi dari awal untuk kita lengkapi,” ungkap Marthen.

Saat ini, Pemkab Mimika dalam hal ini panitia Sub PB PON sedang mematangkan anggaran yang direncanakan dalam masing-masing bidang, kemudian akan dikonsolidasi semuanya dan dipetakan, maka apa saja yang akan menjadi porsi Pemkab Mimika, kemudian mana yang akan didorong di provinsi pembiyaannya termasuk kegiatan yang akan didorong di Pemerintah Pusat.

“Seperti peralatan yang kita masih kurang, kita akan dorong itu ke Pemerintah Pusat,” kata Marthen.

Sementara Johanes Rettob Wakil Bupati Mimika, menambahkan, jika semua bidang sudah melaporkan programnya maka Panitia Sub PB-PON akan membuat satu konsep.

“Kalau konsep sudah jadi, maka kita lihat bahwa kita sudah siap nih, tetapi kesiapan kita tergantung dari intansi yang diatas kita,” tutur John.

Meski sejumlah venue masih dinilai banyak sekali perbaikan atau penambahan, tetapi bagaimana tanggung jawab Mimika untuk bisa melengkapinya.

“Memang kita juga harus data berapa banyak atlet yang ikut dalam cabang ini, masing-masing daerah, seperti Jawa Timur, itu harus kita tau data maksimum atlet yang akan datang,” terang John.

Agar dapat diimbangi dengan kesiapan akomodasi, konsumsi transportasi dapat terakomodir.

“Tiga bulan sebelumnya kita harus tahu semua, kita harus anggap 34 provinsi semua datang ke Mimika, kan standar maksimumnya sudah ada, itu kita harus hitung, entah mereka mau ikutkan atlet dibawah itu, tetapi kita harus siapkan paling porsi besar,” ucapnya.

Cessar Avianto Tunya, Sekretaris Sub PB PON menjelaskan, sebelum PON dilangsungkan, Mimika terlebih dahulu akan menggelar Gebyar PON, ini untuk memperkenalkan PON kepada seluruh Masyarakat Mimika, bahwa PON benar-benar akan dilangsungkan di Mimika.

“Tetapi kedepan kita masih menunggu koordinasi Bupati Mimika selaku Ketua Umum KONI Mimika, terkait lokasi penyelengaraannya, entah dilakukan di Pusat Pemerintahan ataukah di Lapangan Timika Indah agar dekat dengan masyarakat,” katanya.

Sementara AKBP Agung Marlianto, Kapolres Mimika yang hadir saat itu mengatakan, jika daerah yang dijadikan sebagai klaster PON, tentu dari sisi pembangunannya akan jauh lebih maju.

Contohnya saja di Palembang, yang saat ini telah menjadi destinasi penyelengara PON.

Ia juga menyatakan bahwa pihaknya akan berupaya menjamin keamanan peserta.

“Selama penyelengara PON, selama itu juga jangan sampai ada peserta yang kecopetan, karena nantinya bisa membawa cerita buruk di daerah masing-masing. Kita harus berusaha menciptakan suasana yang senyaman mungkin untuk mereka selama mereka di Mimika,” pungkas Agung. (a30)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.