Dana BOS Tidak Lagi untuk Bayar Guru Honorer

“Dengan model ini, jika telah diterapkan lalu tidak ada kemampuan di dinas, maka didatangkan tenaga dari luar, sehingga diberikan pemahaman dan benar-benar dipahami konteksnya, dan dilaksanakan sesuai dengan yang dikehendaki oleh kurikulum tersebut”

Foto: Echi/TimeX
PERTEMUAN – Kepala SD dan SMP Negeri saat menghadiri pertemuan bersama Kepala Dinas Pendidikan Mimika di SMP Negeri 2 Timika, Senin (7/10).

TIMIKA,TimeX

Sesuai petunjuk teknis (Juknis) Kementerian  Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud)  bahwa mulai tahun 2020, dana bantuan operasional sekolah (BOS) tidak lagi digunakan untuk membayar guru honorer.

Demikian disampaikan Jenny O Usmani, Kepala Dinas Pendidikan usai pertemuan bersama para kepala sekolah mulai tingkat SD-SMP Negeri, Pengurus  Himpaudi, IGTKI berlangsung di SMP N 2, Senin (7/10).

Jeni mengatakan menyikapi Juknis tersebut, maka dilakukan pertemuan bersama guna mencari solusi terkait persoalan ini, mengingat dana BOS yang selama ini diterima sekolah negeri mulai tingkat SD hingga SLTP digunakan untuk membiayai tenaga guru honorer di masing-masing satuan pendidikan dimaksud.

Dengan tidak lagi dibiayai oleh dana BOS katanya, Dinas Pendidikan akan melakukan identifikasi kebutuhan agar diangkat oleh pemerintah daerah. Tenaga honorer di Dinas Pendidikan sebutnya, paling banyak, sehingga melalui identifikasi ini diharapkan tenaga honorer guru yang ada bisa diangkat adalah benar-benar yang dibutuhkan sesuai spesifikasi keguruannya.

Ia mengatakan 15 persen dana BOS untuk belanja pegawai menurut keputusan menteri tidak boleh lagi dipakai bayar gaji guru honorer, maka oleh pemerintah daerah diambil langkah menyiasati itu dengan identifikasi supaya diangkat.

Ia menambahkan selain hentikan pembayaran dari dana BOS, di sekolah negeri  dibuatkan satu kelas untuk model K-13, sehingga sama-sama belajar supaya dipahami bahwa sebenarnya Kurikulum 2013  itu bagaimana, mengingat semua guru ini mengikuti penataran. Dengan demikian model penerapan K-13 secara nyata dipahami. Sebab saat ini kurikulum K-13 dianggap abstrak.

“Dengan model ini, jika telah diterapkan lalu tidak ada kemampuan di dinas, maka didatangkan tenaga dari luar, sehingga diberikan pemahaman dan benar-benar dipahami konteksnya, dan dilaksanakan sesuai dengan yang dikehendaki oleh kurikulum tersebut,” paparnya. (a32)

 

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.