Tujuh OPD Jadi Target MCP KPK

“Bagi OPD ini untuk segera melakukan pertemuan untuk mempersiapkan apa yang harus disampaikan laporan sesuai kondisi dan keadaan yang ada, sehingga jangan seperti tahun lalu, kita tidak pernah melaporkan progres kegiatan kepada KPK, membuat rapor kita menjadi merah”

Gedung KPK

TIMIKA,TimeX
Tujuh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Mimika dijadikan target Monitoring Center for Prefevention (MCP) Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
MCP merupakan program pencegahan korupsi dari KPK selama ini. Di antara yang dimonitoringnya itu, mulai e-budgeting, e-planing dan kapabilitas aparat pengawas internal pemerintah (APIP), penangangan aset, termasuk pengadaan barang harus lelang dan lainnya.
Tujuh OPD tersebut diantaranya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP), Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Bagian Hukum, dan Bagian Organisasi Tata Laksana (Ortal).
Demikian yang disampaikan oleh Marthen Paiding, Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Mimika, saat memimpin apel pagi di Kantor Pusat Pemerintahan, Senin (4/11).
“Bagi OPD ini untuk segera melakukan pertemuan untuk mempersiapkan apa yang harus disampaikan laporan sesuai kondisi dan keadaan yang ada, sehingga jangan seperti tahun lalu, kita tidak pernah melaporkan progres kegiatan kepada KPK, membuat rapor kita menjadi merah,” ujarnya.
Fokus pertama dari rencana aksi KPK ini, bagaimana agar penamanan aset Pemerinta Daerah (Pemda), bisa terpantau langsung oleh KPK, selain itu mengenai peningkatan pendapatan daerah.
Seperti yang dilakukan oleh Bapenda, misalnya pemasangan alat di restoran-restoran agar bisa memantau transaksi, sehingga dapat dilihat langsung, berapa banyak penghasilan yang menjadi bagian Pemda Mimika yakni 20 persen dari pemasukan .
Lanjut Marthen, aplikasi MCP yang diciptakan KPK, berisi kriteria-kriteria yang digunakan untuk menyusun laporan monitoring dari KPK dan masing-masing Pemda mengisi laporan dengan mengentri data/laporan ke dalam aplikasi tersebut, selain laporan disampaikan juga dilampirkan dengan bukti fisik berupa foto dan kirim bersamaan dengan laporan yang sudah dientri. (a30)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.