Tunggakan Pajak Kendaraan Pemkab Mimika Capai Rp1 Miliar

“Jumlah ini cukup besar dan memang sampai saat ini belum ada pembayaran sama sekali dari Pemda Mimika. Kami berharap agar secepatnya Pemda Mimika dapat membayarnya. Ini adalah kendaraan pemerintah dan seharusnya pemerintah dapat berikan contoh yang baik kepada masyarakat”

Foto: Shanty/TimeX
Benny Kambuya

TIMIKA,TimeX
Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Mimika mencatat tunggakan pajak kendaraan Pemerintah Daerah (Pemda) Mimika kurang lebih lima tahun terakhir mencapai Rp1 miliar. Namun, tidak hanya kendaraan pemerintahan saja melainkan kendaraan perusahaan di Mimika juga tunggakannya mencapai miliaran rupiah.
“Jumlah ini cukup besar dan memang sampai saat ini belum ada pembayaran sama sekali dari Pemda Mimika. Kami berharap agar secepatnya Pemda Mimika dapat membayarnya. Ini adalah kendaraan pemerintah dan seharusnya pemerintah dapat berikan contoh yang baik kepada masyarakat,” tutur Benny Kambuya Kepala UPTB Samsat Timika saat ditemui Timika eXpress di ruang kerjanya, Kamis (7/11).
Benny mengatakan, pemerintah tentu sudah mengetahui dengan baik bahwa dari pajak inilah maka pembangunan di daerah dapat berjalan. Jangan, juga pemerintah hanya menggenjot penerimaan pajak daerah ini saja dari masyarakat Mimika tetapi kewajiban pajak dari pemerintah pun diabaikan.
Oleh sebab itu, instansi pemerintahan baik itu negeri maupun swasta yang memiliki kendaraan wajib hukumnya untuk membayar pajak, karena pajak yang dibayar masyarakat tersebut nantinya dipakai untuk membangun daerah ini.
“Masalah ini sudah saya sampaikan kepada pihak pemerintah daerah tetapi jawabannya selalu adalah ini akan menjadi atensi buat mereka,” tutur Benny.
Dikatakan, ada beberapa perusahan yang ada di Mimika yang juga menunggak atau tidak membayar pajak kendaraan bermotor jumlahnya jmencapai miliaran rupiah.
Kata Benny, perusahan-perusahan ini kemungkinan besar sudah tidak lagi beroperasi di Mimika namun kendaraan-kendaraannya juga sudah tidak ada di Mimika, tetapi di data Samsat Timika kendaraannya masih ada karena tidak ada perubahan data telah berpindah.
“Konsekwensi dari kita memiliki kendaraan bermotor harus bayar pajak. Masa berlaku pajak itukan dia hanya lima tahun, jadi kalau orang tidak bayar pajak enam sampai tujuh tahun itu kita hanya hitung lima tahun tunggakan sama tahun berjalan,” kata Benny.
Beny mengatakan, saat ini Pemerintah Provinsi Papua melalui Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 188.4/207/2019 membebaskan denda pajak kendaraan bermotor dan gratis bea balik nama kendaraan ke II dan mulai berlaku dari tanggal 1 Agustus hingga 30 November 2019.
Oleh sebab itu, Benny menghimbau kepada masyarakat Mimika untuk dapat memanfaatkan kesempatan ini dengan mengurus pajak kendaraan yang menunggak dan bea balik nama kendaraannya karena ini gratis.
“Masyarakat yang belum manfaatkan ini segera datang ke Kantor Samsat Timika untuk memanfaatkannya. Biaya balik nama ke II dan denda pajak kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan berlaku, kalau dia roda empat maka dia harus punya KTP elektronik dan KK. Pajak kendaraan bermotor dendanya dihilangkan hanya pokoknya saja tergantung jenis kendaraan. Lewat dari tanggal itu kita sudah kembali normal lagi,” ungkapnya. (san)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.