Komisi II DPR RI Mendukung Papua Tengah

FOTO: ANTARA/TimeX
BERSALAMAN – Eltinus Omaleng, Bupati Mimika bersalaman dengan Anggota Komisi II DPR RI usai Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi II DPR dengan Tim Usulan Pembentukan Provinsi Papua Tengah di Jakarta, Rabu (20/11).

TIMIKA,TimeX
Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia, mendukung pemekaran Papua Tengah sebagai upaya penyebaran sentra-sentra pelayanan publik dan aktivitas ekonomi di wilayah tersebut.
Hal itu dikatakan Doli dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi II DPR dengan Tim Usulan Pembentukan Provinsi Papua Tengah.
Ia mengatakan bahwa penyelesaian persoalan di Papua tidak ada cara lain, kecuali pendekatan peningkatan kesejahteraan dan penguatan ekonomi.
Hal ini juga disampaikan Eltinus Omaleng, Bupati Mimika, melalui press releasenya yang diterima Timika eXpress, Kamis (21/11).
Dikatakan, aspirasi pemekaran Papua Tengah sudah disampaikan dan pada prinsipnya semua anggota Komisi II yang hadir mendukung pemekaran Papua Tengah.
Dalam pertemuan itu, Bupati Kabupaten Nabire yang sekaligus Ketua II Tim pemekaran Papua Tengah, Isaias Douw mengatakan usulan pemekaran ini berdasarkan Undang-undang RI tahun 1945 dan telah direncanakan sejak lama. Namun, dikarenakan masyarakat Papua belum memahami dan Mimika masih baru mekarkan diri dari Fak-Fak, maka semuanya menjadi molor. Sekarang yang berinisiatif untuk pemekaran adalah tujuh kabupaten dari wilayah Mepago yaitu Nabire, Paniai, Dogiai, Deyai, Intan Jaya, Puncak, Timika dan Kota Madia Timika.
Usulan pemekaran ini juga telah melalui kajian bersama tim dari UGM, kesepakatan melalui MoU dan telah dideklarasi. Tim ini diketuai oleh Bupati Mimika, Eltinus Omaleng, sementara Willem Wandik, Bupati Kabupaten Puncak menjadi Koordinator Tim Pemekaran, Yakobus Dumapa, Bupati Kabupaten Dogiyai sebagai Sekretaris Tim Pemekaran, Natalis Tabuni, Bupati Intan Jaya sebagai Bendahara Tim.
“Memang banyak yang mangklaim bahwa pemekaran Papua Tengah itu dibatalkan, tetapi menurut kami pemekaran itu harus terjadi karena sudah ada Irian Jaya Barat. Provinsi Papua Tengah terdiri dari tujuh kabupaten dan menjadi delapan ketika kelak Mimika menjadi Kota Madia,” katanya.
Pemekaran ini telah diperjuangkan sejak lama yang juga menjadi kerinduan dari seluruh bupati yang ada di wilayah Papua Tengah. Dengan demikian, tujuh bupati ini telah membuat deklarasi di Timika agar Mimika menjadi ibu kotanya.
Meski dari kalangan politisi se-Papua banyak yang menentang pemekaran, akan tetapi seluruh masyarakat di tujuh wilayah sangat menginginkan adanya pemekaran.
“Makanya kami langsung koordinasi bersama tim pengkaji dari UGM. Kajian ini harus dilakukan supaya tidak adanya kesalahan di kemudian hari dan hal itu juga menjadi kekewatiran kami,” jelasnya.
Selanjutnya tim pemekaran mengundang secara resmi Komisi II DPR RI agar bisa berkunjung dan melakukan pertemuan bersama di Mimika.
Koordinator tim kajian dari UGM, Bambang Purwoko menjelaskan bahwa tim kajian ini telah diberikan kepercayaan oleh tujuh bupati agar melakukan kajian akademik. Dengan demikian, kajian yang dilakukan bersifat independen, objektif, ilmiah khusus melihat semua dari aspek visibilitas atau kelayakan daerah. Dalam hal ini, untuk mengetahui kelayakan rencana pembentukan Provinsi Papua Tengah.
Kajian juga dilakukan dari aspek geografis, demografis, sosoial ekonomi, hukum, adat istiadat setempat.
Kajian juga dilakukan terkait cakupan wilayah dari tujuh kabupaten termasuk satu calon kota madya termasuk mengkaji kelayakan calon ibu kota.
“Kajian itu sudah kami lakukan selama dua minggu terakhir. Tapi prosesnya sekarang masih berjalan dan belum selesai. Kami mengirimkan tim peneliti ke tujuh daerah itu untuk berbicara dengan semua stakeholder untuk mendukung semua dokumen yang ada,” jelasnya.
Pada intinya tim kajian UGM menilai bahwa jika Provinsi Papua Tengah terbentuk, maka merupakan suatu kebutuhan daerah dan sebagai upaya untuk memberikan kesempatan kepada Orang Asli Papua (OAP) agar bisa secara aktif terlibat dalam proses-proses kepemerintahan, proses ekonomi, menjaga keamanan dan bidang lainnya.
“Itulah hasil kajian kami secara ringkasnya. Namun, nanti ada hasil-hasil kajian lainnya yang masih kami godok yang nantinya mengarah kepada keinginan
dari seluruh masyarakat dan tujuh bupati,” katanya.
Sementara itu, Prof. Dr. Guru Santoso menjelaskan, semua sama-sama telah mengetahui adanya kebijakan moratorium atau UU Otsus. Kemudian, juga telah mengetahui terkait rumitnya penataan pemerintahan di Papua.
“Hal-hal itu yang merupakan tujuan telaah tim UGM untuk melakukan kajian di Papua Tengah. Namun, untuk persoalan opini politis seharusnya akan disinkronkan secara terpisah sehingga prosesnya bisa sekali jalan,” jelasnya.
Anggota tim kajian pemekaran daerah dari UGM adalah Bambang Purwoko, Prof. Dr. Guru Santoso, Dr. Bambang Yudayana dan Ibnu Nugroho.
Selanjutnya, Bupati Puncak, Wilem Wandik mengatakan aspirasi pemekaran Papua Tengah ini tidak serta merta memperjuangkan pemekaran sendiri, tetapi juga telah melalui kajian dari UGM.
Sebagai pimpinan pemerintah di daerah, menurut dia tujuh bupati ini mengetahui syarat-syarat pembentukan provinsi yang juga berdasarkan keinginan masyarakat masing-masing.
“Intinya setelah ada keinginan dari Presiden dan Mendagri tentang adanya pemekaran dan moratorium, maka kami semua tujuh bupati mulai kerja sama dan menggandeng UGM untuk mengkaji secara objektif,” tutur Willem. (*/a30)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.