Sejumlah Politisi Ancam Cekal Pelantikan DPRD

PELANTIKAN DICEKAL

Foto: Shanty/TimeX
JUMPA PERS-Sejumlah politisi berkumpul, saat melakukan jumpa pers di Kantor DPRD Mimika, Minggu (24/11).

TIMIKA,TimeX

Sejumlah politisi yang duduk sebagai anggota dewan periode 2014-2019, mengancam akan mencekal pelantikan anggota DPRD Mimika periode 2019-2024, karena pihaknya menilai masa jabatan anggota DPRD 2014-2019 dicabut tidak sesuai dengan Undang-Undang (UU).

Diketahui, pelantikan DPRD Mimika periode 2019-2024 direncanakan akan dilaksanakan pada Senin (25/11).

Pasalnya, semua itu mengacu pada Surat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang ditujukan kepada Gubernur Papua untuk memperjelas masa jabatan anggota DPRD Mimika periode 2014-2019 yang mana berdasarkan aturan seharusnya baru akan berakhir pada 2020 mendatang.

Theo Deikme anggota DPRD Mimika kepada wartawan saat melakukan jumpa pers di Kantor DPRD Mimika, Minggu (24/11) mengatakan, Mendagri tanggal 19 November itu  menjelaskan terkait  masa jabatan bagi anggota DPRD kabupaten/kota yang mana masa jabatan adalah selama lima tahun semenjak pengambilan sumpah dan janji.

Dengan demikian, lanjutnya, karena anggota DPRD periode 2014-2019 dilantik tanggal 24 november tahun 2015, maka seharusnya masa jabatannya hingga tanggal 24 november tahun 2020 baru berakhir.

“Jika pelantikan tetap dilaksanakan, maka kami jamin akan membuat aksi dan tetap menduduki kantor DPRD untuk memenuhi masa jabatan hingga tahun 2020. Gubernur harus lihat surat itu sebab secepatnya kami akan kembalikan surat ini ke Kementerian. Karena yang dipersoalkan bukan periode, tetapi soal masa jabatan,” tegas Theo.

Sementara, Atimus Komangal mengaku, jika pelantikan tetap dilaksanakan maka pihaknya akan melakukan aksi  besok (hari ini-red) di Kantor DPRD Mimika pada saat pelantikan dilakukan.

Diakuinya, bahwa ia sendiri yang bertemu dengan Mendagri Tito Karnavian di Jakarta untuk menjelaskan terkait masa jabatan anggota DPRD Mimika periode 2014-2019.

“Besok saya bakar ban sebelum luruskan surat dari Mendagri ini,” tutur Atimus.

Atimus menyesalkan adanya oknum yang mengatakan bahwa surat tersebut adalah rekayasa dewan saja, ada yang bilang surat ini karang-karang dan lainnya, jadi nanti yang bilang begitu harus bertanggung jawab.

Padahal, kata Atimus, dirinya dan pak Victor yang mencegat Pak Menteri dan menjelaskan persoalan DPRD Mimika sehingga dikeluarkanlah surat tersebut yang memang itu betul-betul dari Kementerian.

“Saya kerja empat tahun, satu tahun mana ? Hak politik saya dicabut saya rasa pemerintah daerah dan provinsi tidak lagi mengindahkan aturan-aturan yang tertuang dalam undang-undang. Kami negara Indonesia diatas undang-undang dan kami ikuti aturan yang berlaku di republik ini. Kami ini diatur oleh undang-undang, pemerintah kabupaten dan gubernur tidak pernah mengerti,” kata Atimus.

Selanjutnya, Antonius Kemong menjelakan, bahwa surat dari  Mendagri adalah petunjuk resmi kepada Pemerintah Provinsi Papua sehingga harus dilaksanakan. Secara administrasi seharusnya staf bagian hukum provinsi dan Pemda Mimika membalas atau menanggapi surat dari Mendagri.

“Karena sesuai dengan surat dari Mendagri dan UU yang berlaku, maka kami tetap aktif hingga tahun 2020. Karena memang masa jabatan kami selama lima tahun dan sekarang baru empat tahun. Kalau tidak ingin adanya keributan di Papua khsusunya di Mimika maka sebaiknya suratnya segera di jawab,”kata Antonius.

Menurutnya, tuntutan ini bukan berarti mau menghalangi pelantikan anggota dewan yang baru, akan tetapi yang dipersoalkan adalah terkait penegakan hukum dan UU yang semestinya berlaku di NKRI.

Menyusul, Elias Mirip menjelaksan, ada tujuh  kabupaten di Papua telah mengikuti  UU RI terkait masa jabatan anggota DPRD sehingga pelantikan dilaksanakan tahun 2020. Oleh karena itu, Pemprov Papua dan Pemda Mimika diharapkan jangan membuat masalah baru di Mimika.

“Kenapa kita di Mimika ini terlalu mendesak sekali untuk dilantik? Padahal untuk periode 2014-2019 itu Mimika paling terakhir laksanakan pelantikan,” jelasnya.

Sedangkan, Victor Kabey mengatakan hal yang sama dengan dewan lain bahwa  berdasarkan  SK periode masa jabatan anggota  DPRD  berakhir tanggal 24 november 2019. Namun berdasarkan SK fakta hukum atau UU RI, masa jabatan anggota DPRD periode 2014-2019 semestinya berakhir tanggal 24 november tahun 2020.

“Kalau sesuai dengan surat Mendagri, maka SK itu harus diperbaiki. Jadi, dalam SK itu tertulis jika terjadi kekeliruan di kemudian hari, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Berarti diperbaiki sesuai dengan UU RI yang mengatakan bahwa masa jabatan anggota DPRD adalah lima tahun sejak dilantik,” ujar Victor. (san)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.