Eltinus: Grasberg Seutuhnya Masuk Wilayah Mimika

“Kita sementara berkoordinasi dengan Kementerian Pertanahan agar persoalan tapal batas ini bisa lebih jelas, karena ada beberapa titik yang menjadi perdebatan beberapa daerah, itu yang kita akan selesaikan”

Foto: Dok./TimeX
Eltinus Omaleng

TIMIKA,TimeX
Eltinus Omaleng, Bupati Kabupaten Mimika tegaskan tambang grasberg PT Freeport Indonseia (PT FI) sepenuhnya masuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Mimika, dan jika Kabupaten Paniai, Puncak juga Intan Jaya mengkalim area Grasberg itu miliknya tidak benar.
“Saya sering tegaskan kalau area PTFI itu ada di wilayah Mimika tidak ada di perbatasan,” ujar Eltinus kepada media usai membuka Bimtek KONI di Hotel Horison Ultima, Jumat (6/12).
Putra Amungme ini tegaskan secara hukum hal itu tetap tidaklah benar. Ia mencotohkan Suku Amungme tidak dapat disamakan dengan Paniai. Maka terkait dengan hal tersebut, saat ini yang menjadi prioritas Pemkab Mimika untuk menyelesaikan soal tapal batas.
“Kita sementara berkoordinasi dengan Kementerian Pertanahan agar persoalan tapal batas ini bisa lebih jelas, karena ada beberapa titik yang menjadi perdebatan beberapa daerah, itu yang kita akan selesaikan,” katanya.

Pemkab Serius Selesaikan Tapal Batas

Pemerintah Kabupaten Mimika saat serius menyelesaikan persoalan tapal batas wilayah yang bersinggungan dengan sembilan kabupaten tetangga. Empat diantaranya bermasalah. Pemkab Mimika sangat proaktif dalam upaya tapal batas ini, dengan menggelar pertemuan dan koordinasi bersama kabupaten lain.
Demikian ditegaskan Yohanes Rettob, Wakil Bupati Mimika, ketika ditemui Timika eXpress di Grand Tembaga Hotel, Kamis (5/12).
Ia menyebutkan tapal batas Kabupaten Kaimana dengan Kabupaten Mimika dan Kabupaten Asmat dengan Mimika sudah beres dan sudah kembali ke Undang-Undang Nomor 45 tahun 1999 dan dikuatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) 76 tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah.
Sekarang masih dalam tahap penyelesaian ujarnya, tapal batas antara Kabupaten Mimika dengan Kabupaten Paniai, Puncak, Nduga dan Kabupaten Dogiai.
“Untuk penyelesaian tapal batas yang berkaitan dengan Kabupaten Mimika, sudah dilakukan pertemuan yang difasiliasi Pemerintah Provinsi Papua, karena menurut Permendagri, jika bersinggung antarkabupaten maka penyelesaiannya difasilitasi gubernur,” jelasnya.
Menurutnya, lintasan tapal batas ini harus perlu diperbaiki, karena tidak pernah undang-undang berubah. Adanya pemekaran kabupaten-kabupaten baru yang ada di Papua Tengah mereka masuk ke wilayah-wilayah tapal batas Kabupaten Mimika. Dalam persoalan tapal batas ini semua akan dipetakan, karena tapal batas belum mengubah UU Nomor 45 tersebut dimana batas-batas tanah Kabupaten Mimika.
“Sekarang kita pertahankan bagaimana 21000 kilometer persegi tanah milik Kabupaten Mimika harus tetap milik Kabupaten Mimika. Kita tetap memperjuangan karena undang-undang. Tapi batas wilayah pemerintahan harus tetap dipertahankan. Mereka boleh membangun, karena ada hubungan kekerabatan dan persaudaraan tapi tapal batas tetap milik Pemerintah Kabupaten Mimika,” tegasnya.
Sebelumnya, Demianus Katiop, Asisten Bidang Pemerintahan Setda Mimika mengemukakan dalam batas simpul titik koordinat grasberg, kawasan pertambangan PT Freeport Indonesia (PTFI) diklaim sebagian wilayahnya menjadi bagian dari wilayah batas tiga kabupaten yakni Kabupaten Paniai, Puncak dan Intan Jaya.
Demianus sampaikan hal ini saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (14/11), menanggapi permintaan tokoh masyarakat supaya sebelum pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua Tengah perlu adanya kejelasan batas-batas wilayah Kabupaten Mimika dengan kabupaten tetangga.
Ia mengatakan berdasarkan hal tersebut maka ketiga bupati mengusulkan titik koordinat harus ditarik secara vertikal dengan garis biru (dalam peta terlampir) membagi wilayah grasberg sehingga memotong koordinat batas daerah Kabupaten Mimika (gambar titik koordinat hasil topografi citra satelit dari Badan Geospasial Top Dam). Artinya, bentuk gambar topi (grasberg) yang semula dalam peta diambil garis koordinat untuk tiga kabupaten di atas.
Ia mengatakan tiga bupati menyatakan bahwa UU nomor 45/1999 tentang pembentukan kabupaten/kota dan secara khusus Kepmendagri No. 163/2004 tentang titik koordinat batas Kabupaten Mimika dan Kabupaten Paniai dan Kabupaten Puncak harus dievaluasi dan diklarifikasi kembali, karena secara teknis bersinggungan dengan batas wilayah ke tiga kabupaten di atas sesuai UU No. 7/2008 tentang pembentukan Kabupaten Puncak dan Kabupaten Paniai dan Kabupaten Intan Jaya.
Namun ujarnya, sesuai arahan bupati untuk tetap mempertahankan titik koordinat di kawasan grasberg berdasarkan pada UU 45/1999 dan Kepmendagri 163/ 2004.
Hal lain katanya, adalah keputusan prinsip menjadi tanggung jawab Bupati Mimika berdasarkan Permendagri No. 141/2007, tentang penegasan tapal batas daerah, pasal 3 Ayat 4, dan pasal 4 Ayat 1.
Dikatakan bahwa penegasan tapal batas daerah darat dapat dilakukan melalui tahapan, penyiapan dukumen, pelacakan batas, pengukuran dan penentuan posisi batas dan pembuatan peta dasar.
Berdasarkan ketentuan tersebut lanjutnya, maka apabila akan dilakukan evaluasi Kepmendagri No. 163/2004, tentang batas titik koordinat Kabupaten Mimika yang telah menjadi produk hukum resmi pemerintah harus dipertimbangkan bersama sekaligus Bupati Mimika sebagai penanggungjawab pemerintahan dapat hadir dalam memberikan arahan dan petunjuk serta kebijakan tapal batas.
“Tapal batas inikan tidak mengenai hak wilayah dan tiga kabupaten inipun mengatakan jiwa masyarakat mereka juga berhak atas bantuan pendanaan dari hasil PTFI. Tetapi bupati sudah berpesan untuk kita tetap berpegang teguh pada UU 45/1999 dan Kepmendagri 163/2004,” pungkasnya. (ale/a30)

 

 

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.