Penerimaan KPP Pratama Capai Rp3,1 Triliun

“Kita berinisiatif untuk membantu agar penyelesaian pembayaran biling yang sudah dibuat agar segera dilunasi. Pajak ini juga tergantung progres dari kegiatan pekerjaan yang ada dari pemerintah”

Foto: Santi/TimeX
Tirta

TIMIKA,TimeX
Penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama sepanjang Januari hingga awal Desember 2019 sudah mencapai Rp3.176.252.443.963 atau 97,96 persen.
Realisasi tersebut sudah cukup meningkat karena target penerimaan yang dibebankan pada KPP Pratama Timika tahun 2019 sebesar Rp3.242.481.450.000.
Artinya, masih tersisa lagi sebesar Rp66.229.006.037 atau 2,04 persen yang harus dikejar untuk bisa mencapai target.
“Walau demikian kami sudah capai target minimal 95 persen yang mana kita sudah 97,96 persen. Tapi tentu kami akan terus genjot dengan sisa waktu sampai akhir tahun ini supaya bisa capai 100 persen,” tutur Tirta, Kepala KPP Pratama saat ditemui Timika eXpress di Kantor KPP Pratama Timika, Jumat (6/12).
Tirta sangat optimis akan bisa capai target. Karena, pihak KPP Pratama nantinya di bulan-bulan terakhir ini tinggal fokus bagaimana membantu teman-teman bendaharawan dalam membayar dan melaporkan pajak-pajak yang ada agar presentasinya bisa naik lagi.
“Kita berinisiatif untuk membantu agar penyelesaian pembayaran biling yang sudah dibuat agar segera dilunasi. Pajak ini juga tergantung progres dari kegiatan pekerjaan yang ada dari pemerintah,” ujarnya.
Katanya, sejauh ini penerimaan pajak tertinggi masih di sektor pertambangan yang bisa mencapai 70 persen kontribusinya. Dari target Rp3,2 triliun tersebut kontribusi dari sektor tambang bisa capai 30 persennya.
Lanjutnya, memang masih dari sektor tambang, salah satu jenis pajak yang menyumbangkan penerimaan negara terbesar yaitu P3. Untuk P3 sektor pertambangan ini tumbuhnya sangat besar. Semenjak adanya perubahan kontrak karya PT Freeport Indonesia menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), terjadi kenaikan yang sangat signifikan dalam hal penerimaan P3 sektor pertambangan dari tahun-tahun sebelumnya.
“Inilah yang memberikan kontribusi sangat besar terhadap pencapaian kami tahun ini. Jadi kami optimis bisa melebihi target. Tentu ini patut kami syukuri berkat kerja keras seluruh jajaran KPP Pratama Timika yang terus berupaya dari waktu ke waktu melakukan berbagai langkah dan terobosan untuk mendongkrak penerimaan pajak,” jelasnya.
Selain itu, penerimaan pajak di luar sektor tambang, juga hingga kini belum optimal dan menjadi pekerjaan rumah bagi seluruh jajaran KPP Pratama Timika selanjutnya.
Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang merevisi PP Nomor 46 Tahun 2013 tentang insentif penurunan tarif PPh Final UMKM turun dari 1 persen menjadi 0,5 persen ternyata belum dimanfaatkan secara maksimal oleh para pelaku UMKM di wilayah Timika untuk mengurus dan menyelesaikan kewajiban perpajakan mereka.
“Tentu ini menjadi pekerjaan rumah untuk kami memperbanyak sosialisasi maupun edukasi kepada para pelaku UMKM agar mereka benar-benar paham soal adanya regulasi yang memberikan banyak kemudahan kepada mereka dalam menyelesaikan kewajiban perpajakannya,” katanya.
Diketahui, wajib pajak sektor UMKM yang tercatat pada KPP Pratama Timika sebanyak 3.969, yang aktif membayar pajak hingga akhir 2018 hanya tercatat sebanyak 1.015 wajib pajak.
“Realisasi penerimaan pajak pada KPP Pratama Timika pada 2018 mencapai Rp2.493 triliun atau masih kurang Rp229 miliar dari target yang ditetapkan sebesar Rp2,722 triliun. Sementara pada 2017, realisasi penerimaan pajak pada KPP Pratama Timika sebesar Rp2,179 triliun. Dan tahun ini kita harus bisa capai target,” ungkapnya. (san)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.