Perusahan Wajib Bayar THR

 “Kami akan proses jika ada laporan dari karyawan, apabila yang bersangkutan tidak menerima haknya, yaitu THR dari perusahan, karena selama tidak ada laporan kami dari dinas tahunya aman-aman saja”

Foto: Indri/TimeX
Thomas Mutaweyau

TIMIK,TimeX

Semua perusahan diwajibkan membayar Tunjangan Hari Raya (THR) kepada karyawan sesuai kesepakatan bersama. Pemberian THR ini berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No. 6 Tahun 2016 mengenai Tunjangan Hari Raya keagamaan bagi pekerja di perusahan sebanyak satu kali dalam setahun pada saat hari raya keagamaan masing-masing karyawan.

Sejauh ini ada lima hari raya yang diakui. Idul Fitri (Muslim), Natal (Kristen/Katolik), Nyepi (Hindu), Waisak (Budha), Imlek (Konghucu). Sebagai aturan tetap, THR biasanya wajib diberikan setidaknya tujuh hari (seminggu) sebelum hari raya sesuai dengan agama karyawan. Namun tidak menutup kemungkinan THR diberikan di hari raya agama lain.

Demikian disampaikan Thomas Mutaweyau, Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Mimika ditemui Timika eXpress usai menghadiri Natal bersama Pemkab di Lapangan Pusat Pemerintahan, Senin (9/12).

Ia mengatakan mengenai besaran sesuai aturan satu kali gaji pokok namun kembali dilihat sesuai dengan kesepatan antara pihak perusahan dan karyawannya.

Namun jika aturan tersebut dilanggar oleh pengusaha, karyawan yang bersangkutan dapat melaporkan ke pihak Disnakertrans.

“Kami akan proses jika ada laporan dari karyawan, apabila yang bersangkutan tidak menerima haknya, yaitu THR dari perusahan, karena selama tidak ada laporan kami dari dinas tahunya aman-aman saja,” katanya.

Sedangkan perusahan pertambangan, pemberian THR telah tertuang dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

“Kalau yang dari PTFI ini kan sementara dalam perundingan. Kalau memang disetujui maka pembayaran THR  nilainya yang baru, tetapi kalau belum maka masih pakai nilai lama,” jelas Thomas.

Putra Kamoro ini mengungkapkan dari sekian besar perusahan selain pertambangan, ada perusahan kecil juga yang belum mendaftar di Disnakertrans. “Ini yang sementara kami Sidak terus. Kami turun lapangan jika mendengar informasi. Ini dilakukan agar kita pastikan bahwa tidak hanya perusahan besar saja yang terdaftar tetapi perusahan kecil pun demikian,” pungkasnya. (a30)

 

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.