Tujuh Bupati Sepakat Mimika jadi Ibukota Provinsi Papua Tengah

“Kami tolak usulan mereka. Saya dan Bupati Nabire sampai marah kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Kami sampai ancam Mendagri, karena perjuangan Provinsi papua Tengah sudah berlangsung selama 20 tahun dan kalau sampai terjadi kami yang ada dalam wilayah adat Mee Pago akan demo”

Foto: Dok./TimeX
Eltinus Omaleng

TIMIKA,TimeX

Tujuh bupati di wilayah Papua Tengah, akhirnya menyepakati Mimika sebagai ibukota DOB Provinsi Papua Tengah.
Perjuangan pemekaran Provinsi Papua Tengah sudah berlangsung selama 20 tahun dimulai dari era almarhum Andreas Anggaibak (tokoh masyarakat Amungme) Alfred Douw (mantan Bupati Nabire), pejuang dari Biak dan Serui.
Perjuangan Provinsi Papua Tengah sempat vakum beberapa tahun dan kembali dilanjutkan tujuh bupati yang ada di wilayah adat Mee Pago yakni, Bupati Nabire Isaias Douw (Ketua Tim Pemekaran) Bupati Mimika, Eltinus Omaleng (Wakil Ketua Tim), Bupati Puncak, Welem Wandik (Sekretaris Tim), Bupati Intan Jaya, Natalis Tabuni (Anggota Tim), Bupati Paniai, Meki Nawipa (Anggota Tim), Bupati Dogiyai, Yakobus Dumupa (anggota) dan Bupati Deiyai, Ateng Edowai.
Untuk memantapkan persepsi bersama, pada Senin (9/12) di Hotel Mozza, Jalan Cenderawasih digelar Rapat Koordinasi Pemerintah Kabupaten Mimika dan Tokoh Masyarakat dengan Tim kajian Universitas Gaja Mada (UGM) tentang Pemekaran Provinsi Papua Tengah.
Seperti disaksikan Timika eXprees, hadir pada pertemuan itu, Bupati Nabire, Isaias Douw, Bupati Mimika, Eltinus Omaleng, Wakil Bupati Mimika, Johanes Rettob dan Ketua Tim Kajian UGM Prof Bambang Purwoko.
Bupati Mimika Eltinus Omaleng mengisahkan perjalanan awal pembentukan dan perjuangan TIM Pemekaran Provinsi Papua Tengah. Pada saat terjadinya instabilitas keamanan di Wamena, Ibu Kota Kabupaten Jayawijaya ini menjadi sorotan nasional.
Dikatakan Omaleng, konflik itu membuat Presiden RI Joko Widodo dan sejumlah menteri di Kabinet Kerja datang ke Papua membahas persoalan ini. Namun pada pertemuan dengan Presiden Jokowi dan para menteri, pemerintah kabupaten dan tokoh masyarakat wilayah adat Le Pago menginginkan agar kabupaten yang ada di wilayah adat Mee Pago bergabung dan dimekarkan menjadi Provinsi Pegunungan Tengah dengan ibukotanya Wamena.
“Kami tolak usulan mereka. Saya dan Bupati Nabire sampai marah kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Kami sampai ancam Mendagri, karena perjuangan Provinsi papua Tengah sudah berlangsung selama 20 tahun dan kalau sampai terjadi kami yang ada dalam wilayah adat Mee Pago akan demo,” tegas Bupati Omaleng.
Ia mengungkapkan, dirinya memprakarsai dan mempertemukan tujuh bupati yang ada di wilayah Mee Pago melakukan pertemuan di Timika dan membahas perjuangan kembali pemekaran Provinsi Papua Tengah.
“Saya undang tujuh bupati dan bentuk tim pemekaran untuk membuat pernyataan. Kamudian kami berangkat ke Yogyakarta untuk meminta UGM melakukan kajian. Kami ketemu dengan Tim dari UGM dan buat Mou. Kami juga sudah bertemu dengan Komisi II DPR RI dan DPD, dan mereka setuju pemekaran Provinsi Papua Tengah ibukotanya Mimika,” jelas Omaleng.
Ia mengakui bahwa awal-awal perjuangan mereka, Gubernur Papua Lukas Enembe tidak menerima usulan pemekaran Provinsi Papua Tengah. Gubernur tidak mau berikan rekomendasi. Setelah diberikan pemahaman dan berbicara dari hati kehati akhirnya Gubernur Lukas Enembe memberikan rekomendasi pemerkaran Provinsi Papua Tengah dengan Ibukota Mimika.
Kata Omaleng, saat ini yang belum memberikan rekomendasi terkait pemekaran Provinsi Papua Tengah adalah Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP).
“Mereka masih tahan rekomendasi itu. Tapi menurut kami, tidak ada alasan untuk mereka tahan atau tolak. Ini hanya masalah waktu dan kami juga belum bertemu langsung untuk berbicara mengenai hal ini,” bebernya.
Sementara itu Bupati Nabire yang tak lain adalah Ketua Tim Pemekaran Provinsi Papua Tengah mengatakan, pemerintah kabupaten dan masyarakat di tujuh wilayah adat Mee Pago tidak akan menerima penggabungan menjadi satu provinsi dengan wilayah adat Lee pago.
Dikatakan, para pejuang terdahulu sudah berjuang untuk Provinsi Papua Tengah, dan saat ini tujuh bupati di wilayah adat Mee Pago melanjutkan perjuangan.
“Kita ini ada di wilayah adat Mee pago yang memiliki tradisi yang lebih dekat antara satu dan lain termasuk hubungan kekerabatan. Kalau kita gabung dengan Lee Pago itu tidak cocok,” terangnya.
Ia meminta kepada semua lembaga adat dan masyarakat di wilayah adat di wilayah Mee Pago mendukung pemerintah dalam memperjuangkan pemekaran ini.
“Kita harus berjuang bersama, bersatu dan tetap mempertahankan Ibukota Provinsi Papua Tengah di Mimika. Kalau kita tidak memperjuangkan pemekaran ini maka selamanya kita akan tetap menjadi penonton. Siapa lagi yang akan berjuang kalau bukan kita. Tidak boleh ada yang menghalangi perjuangan ini. Anak-anak Mee Pago juga banyak yang duduk di MRP dan DPRP. Mereka akan mendukung perjuangan kita,” tegasnya.
Sedangkan Ketua Tim Kajian pemekaran Provinsi Papua Tengah dari Universitas Gajah Mada (UGM), Prof Bambang Purwoko mengatakan, rekomendasi dari MRP dan DPRP merupakan salah satu syarat administrasi yang harus dilengkapi oleh Tim Pemekaran Provinsi Papua Tengah.
Dikatakan, jika sudah ada aspirasi yang sangat kuat dari masyarakat di tujuh kabupaten yang ada dalam wilayah adat Mee Pago sudah tidak ada alasan lagi bagi MRP dan DPRP untuk tidak menyetujui pemekaran Provinsi Papua Tengah.
Ia mengungkapkan, ada dua hal yang menjadi dasar kajian yakni dari sisi kelayakan dan aspek kebutuhan. Layak atau tidak untuk dimekarkan dasarnya adalah Undang-Undang Pemerintah Daerah.
“Kami juga ingin melihat jumlah komposisi penduduk (demografi) dari berbagai etnis di wilayah Mee Pago, bagaimana pola hubungan sosialnya, aspek ekonomi termasuk infrastruktur dan pemetaan wilayah secara keseluruhan,” katanya.
Terkait aspek kebutuhan, kata dia tim kajian UGM akan melihat sejauh mana kepastian dan keinginan masyarakat terhadap rencana pemekaran ini. Apakah masyarakat setuju atau tidak, sehingga tidak ada kesan bahwa hanya karena keinginan tujuh bupati.
Menurutnya, setelah mengeluarkan rekomendasi, kerja Tim Kajian UGM tidak berhenti, karena tim kajian akan terus mengawasi proses ini sehingga berlangsungnya Daerah Otonomi Baru (DOB).
“Kami ingin pastikan bahwa provinsi baru akan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dan ekonomi masyarakat berkembnag secara baik,” jelasnya.

Masyarakat Nyatakan Dukung PPT
Sementara Agustinus Anggaibak mewakili tim pemekaran dari masyarakat menyatakan mendukung penuh atas perjuangan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua Tengah.
Menurutnya, perjuangan DOB Papua Tengah ini bukan baru melainkan sudah lama sejak tahun 2003 lalu hanya karena ada konflik masyarakat hingga mengorbankan jiwa dan harta benda akhirnya usaha itu berhenti. Namun perjuangan ini terus dilakukan oleh Andareas Anggaibak hingga meninggal.
“Saya apresiasi tujuh bupati. Dukungan Pemkab sangat penting. Saya dukung Bupati Nabire yang dukung Mimika Ibukota Papua Tengah. Saya pikir masyarakat Mimika tidak ada yang tolak pemekaran. Kejadian tahun 2003 hanya kepentingan politik saat itu akhir masyarakat jadi korban,” ujarnya.
Mimika ujarnya, layak ibukota Papua Tengah. Masalah ekonomi tidak perlu diragukan. Sekarang tidak ada lagi pro dan kontra.
“Papua Tengah penting. Kita semua punya sumber daya alam tapi orang lain yang bagi. Itu yang salah. Tapi adanya Papua Tengah ini kami yang bagi kepada orang lain,” katanya.
Kesempatan itu, Agus usulkan kepada bupati mulai sekarang siapkan SDM khusus bagi putra-putri Amumgme dan Kamoro untuk menduduki jabatan di OPD. Penerimaan PNS harus utamakan anak asli daerah.
“Kalau SDM belum siap pemekaran ini untuk siapa. Banyak sarjana yang nganggur. Saya minta 95 persen penerimaan ASN untuk anak asli,” katanya.
Selain itu Agus mengingatkan Bupati Mimika supaya perjuangan pemekaran dua DOB kabupaten, Mimika Barat dan Mimika Timur harus dimekarkan. Sekarang tim butuh tandatangan bupati. Rakyat di dua kabupaten itu butuh pemekaran.
“Keterlibatan masyarakat wilayah di Papua Tengah sangat penting. Masyarakat tidak boleh jalan sendiri,” katanya.
Sementara Yan Piter Magal mengatakan faktor keamanan menjadi salah satu bagian kajian atau studi. Apakah dalam studi kelayakan melihat intensitas konflik menjadi alasan tidak bisa pemekaran DOB Papua Tengah?
Menurutnya, di mana pun tempat pasti ada gesekan. Memang perlu ada kajian. Semua bersemangat mau adanya pemekaran.

Foto: Google
Isaias Douw

Kesempatan itu Yan juga meminta ada affirmasi namun harus ada batas waktu. “Kalau tetap affirmasi sepanjang waktu maka kita tidak bisa menjadi manusia seutuhnya, bukan sebagai pelengkap penderitaan,” katanya.
Sementara Karolus Tsunme, mempertanyakan di manakah dokumen kajian pertama setelah 20 tahun. Perjuangan ini sudah ada nomor 45 tahun 1999, sebenarnya tinggal ubah saja.
“Kalau sudah ada kajian semua aspek tujuan Papua Tengah berarti sudah ada. Masalah belum ada rekomendasi dari DPRP dan MRP itu dari sisi politik. Karena masa berlaku mereka masih ada,” katanya.
Ia mendukung Mimika sebagai ibukota sebab didukung dengan APBD yang besar serta jumlah penduduk mencapai 310 ribu. Sementara dari sisi letak geografisnya juga layak. Pada prinsipnya masyarakat dari lembaga adat siap backup perjuangan ini.
PPT Tunggu Rekomendasi MRP dan DPRP
Pemekaran Provinsi Papua Tengah (PPT) tinggal tunggu rekomendasi dari Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua (DPRP).
Isaias Douw, Ketua Tim Pemekaran PPT, yang juga merupakan Bupati Nabire, usai pertemuan bersama di Hotel Grand Mozza, Senin (9/11) mengatakan, untuk mendapatkan rekomendasi dari MRP dan DPRP, ditargetkan dalam waktu dekat.
Terkait tidak semua elemen masyarakat mendukung pemekaran, dirinya menyampaikan tinggal bupati di masing-masing kabupaten yang melakukan pendekatan kepada masyarakat.
Tidak hanya bupati tapi juga tokoh-tokoh adat supaya ada kepercayaan dari masyarakat karena mereka yang memilih mereka.
Untuk pertemuan hari ini (kemarin, red), merupakan pertemuan ketiga kali, untuk mendengarkan aspirasi masyarakat di Mimika.
Sebagai ketua tim dirinya menyampaikan akan terjun ke kabupaten lainnya, jika diminta agar dapat menerima aspirasi masyarakat.
Ditambahkan, terkait pemekaran kabupaten harus dipersiapkan sumber daya manusianya, sedangkan untuk pemekaran propinsi terutama Papua Tengah saat ini, baginya tidak masalah karena merupakan gabungan dari beberapa kabupaten sehingga SDM-nya pasti siap. (tio/ale/a32)

 

 

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.