Usulan Pemekaran Papua akan DiputuskanTito Karnavian, Presiden Ingin Penyatuan Desk Papua

“Kemungkinan itu dalam waktu yang tidak lama, terus akan dibicarakan. Kemungkinan iya apa tidak itu nanti Mendagri tentunya akan menentukan”

FOTO: ANTARA/TimeX
KONFERENSI – Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD saat membuka Konferensi Pembangunan Papua di Hotel J.W. Marriot Jakarta, Selasa (17/12).

JAKARTA,TimeX
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan, usulan pemekaran wilayah Papua dan Papua Barat akan diputuskan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
“Kemungkinan itu dalam waktu yang tidak lama, terus akan dibicarakan. Kemungkinan iya apa tidak itu nanti Mendagri tentunya akan menentukan,” ujar Mahfud usai membuka Konferensi Pembangunan Papua di Hotel J.W. Marriot Jakarta, Selasa.
Kendati usulan pemekaran wilayah di Papua dan Papua Barat terus bermunculan, Mahfud menilai usulan tersebut masih belum matang dan masih diinventarisasi permasalahannya.
“Masih dalam proses inventarisasi. Usul-usul itu kan masih belum matang. Masih mentah dan sedang terus dibicarakan,” ujar Mahfud.
Ia menyebut pembicaraan mengenai pemekaran Papua dan Papua Barat akan terus didalami oleh pemerintah karena keinginan untuk melihat Papua terus bergerak maju.
“Pokoknya kami bertekad bahwa (Tanah Papua) itu pokoknya dalam waktu ke waktu maju bersama kita,” kata Mahfud.
Ia menilai dulu di Papua ada persoalan-persoalan teknis yang menyebabkan kemajuan itu tersendat, di antaranya karena jarak jauh, transportasi susah didapat, dan komunikasi yang masih sulit.
Namun selama ini hal itu sudah diatasi pemerintah sedikit demi sedikit di antaranya dengan pembangunan infrastruktur.
Ke depan, Mahfud mengatakan, pemerintah berencana meningkatkan lagi pembangunan secara holistik dan komprehensif antar-Kementerian terkait.
“Karena kalau setiap Kementerian punya program yang berbeda-beda itu akan tidak ada gunanya. Sekarang itu diharapkan menyatu meskipun anggarannya masih masing-masing tapi penempatan (pembangunan)-nya itu terkoordinir di dalam Papua,” kata Mahfud.
Mahfud MD juga menyebut jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) berwacana ingin Desk Papua menyatu dalam satu Kementerian/ Lembaga misalnya di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
“Ada gagasan yang kami dapatkan dari Presiden kemarin, bahwa di Bappenas punya Desk Papua. Di Kemenko Polhukam juga ada. Nantinya akan kami bicarakan kemungkinan menyatu dalam satu payung. Di Bappenas, boleh,” ungkap Mahfud saat memberikan sambutan dalam Konferensi Pembangunan Papua di Hotel J.W. Marriot Jakarta, Selasa.
Gagasan itu diungkapkannya untuk mendukung pembangunan tanah Papua secara holistik atau menyeluruh antar-Kementerian/ Lembaga.
“Membangun Papua secara holistik adalah janji negara untuk mewujudkan dan menegakkannya karena pada dasarnya inilah wujudnya sila kelima Pancasila,” ujar dia.
Konsep Desk Papua diklaim dapat membuat pembangunan di Papua lebih terorganisir. Mahfud mencontohkan misalnya Kementerian Perhubungan ingin membangun Pelabuhan, maka Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan membangun jalannya.
Lalu, dikoordinasikan kepada BUMN Pertamina untuk membangun SPBU, kemudian Kemenko Polhukam memastikan keamanannya. Demikian pembangunan akan berjalan strategis dan terorganisir.
Mahfud mengatakan sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus Papua, pemerintah telah berkomitmen untuk kesejahteraan masyarakat di pulau Cenderawasih itu.
Setidaknya ada empat bidang yang menjadi prioritas utama pemerintah meliputi bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi rakyat dan pembangunan infrastruktur.
Menyikapi itu, kata Mahfud, Presiden Jokowi telah menginstruksikan kepada 27 kementerian dan lembaga untuk mempercepat pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2017.
Namun, Mahfud menganggap selama ini Inpres itu masih berjalan kurang maksimal karena setiap Kementerian mempunyai program sendiri-sendiri yang berbeda-beda.
“Karena kalau sendiri-sendiri, (pembangunan) itu kadangkala hilang. Sekarang itu diharapkan menyatu meskipun anggarannya masih masing-masing tapi penempatan (pembangunan)-nya itu terkoordinir di dalam Papua,” kata Mahfud. (ant)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.