Tiap Tahun Anggaran untuk Honorer Capai Rp 100 Miliar

Foto: Dok/TimeX
Ir. Marthen Paiding, MMT

“Terutama bagi honorer yang direkrut pada 2019 lalu melalui SK Pimpinan OPD, itu akan kita berhentikan”

TIMIKA,TimeX

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika, mengalokasikan anggaran mencapai Rp 100 miliar setiap tahun, untuk membayar gaji tenaga honorer di lingkup Pemkab Mimika yang jumlahnya mencapai 2.525 orang.

Hal itu diungkapkan , Ir Marthen Paiding, MMT, Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Mimika, kepada Timika eXpress saat ditemui di Kantor Pusat Pemerintahhan baru-baru ini.

Angka yang mencapai Rp 100 miliar ini menurutnya cukup membebani APBD Mimika, sehingga pemerintah melakukan upaya pengurangan tenaga honorer di lingkup Pemkab Mimika, yang dipastikan akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini.

Pengurangan ini akan lebih kepada tenaga honorer yang direkrut oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau yang tidak mengantongi SK Bupati.

Berdasarkan data yang diperoleh Timika eXpress Selasa (7/1), dari Marthen Paiding, Pj Sekda Mimika, jumlah honorer saat ini mencapai 2.525 orang lebih. Dari jumlah tersebut, terbanyak ada di Dinas Kesehatan (Dinkes) yang jumlahnya mencapai 800 orang. Namun belum ada informasi lebih jauh mengenai berapa tenaga honorer yang mengantongi SK Bupati dan berapa yang menggunakan SK Dinas.

Dijelaskan Marthen Paiding, setiap honorer rata-rata menerima honor sekitar Rp 4 juta setiap bulannya. Dengan upah tersebut dikalikan dengan 2.525 maka setidaknya Rp 10,1 miliar beban yang ditanggung pemerintah setiap bulannya.

Lanjutnya, agar tidak membebani Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBD) maka harus dilakukan pemangkasan.

“Terutama bagi honorer yang direkrut pada 2019 lalu melalui SK Pimpinan OPD, itu akan kita berhentikan,” ungkapnya

Dijelaskan Marthen, dari Inspektorat sudah melakukan indentifikasi, banyak honorer yang terdata namun tidak menjalankan tugas, sehingga itu yang nantinya akan menjadi prioritas Pemda untuk dilakukan pemecatan

“Kita lihat dari sisi kehadiran juga, kenapa kita harus bayar terus baru tidak pernah masuk kantor, lebih baik dipecat saja,” tukas Marthen.

Pemberhentian honorer ini, akan disesuaikan dengan beban kerja di setiap OPD,  dan pemberhentian ini akan dilakukan disemua OPD tanpa terkecuali, bahkan hingga tingkat Kelurahan dan Distrik.

“Dari semua OPD yang terbanyak pegawai honorer adalah Dinas Kesehatan 800 lebih,”ujar Marthen

Kedepan kata Marthen lagi, penggajian honorer tidak lagi dianggarkan di setiap OPD melainkan langsung ke Bagian Pengelolah  Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)

“Jadi kalau semua sudah diangkat menggunakan SK bupati, kedepan tidak ada lagi kewenangan dari pimpinan OPD untuk mengangkat pegawai honorer, kecuali mandat dari bupati,” pungkas Marthen. (a30/ozy)

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.