BPOM Pidanakan Dua Pelaku Usaha ‘Nakal’

“Pengawasan kita itu berdasarkan risiko. Kita akan milihat risiko apa saja di setiap kabupaten sesuai hasil pengawasan kita sebelumnya. Pengawasan kita setiap bulan mengenai kunjungan ke kabupaten ada perencanaan. Mimika tiap bulan. Setiap kabupaten minimal dua kali setahun pengawasan”

Foto: Dok./TimeX
Herianto Baan

TIMIKA,TimeX
Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) di Timika pada tahun 2019 lalu mempidanakan dua pelaku usaha ‘nakal’.
Hal ini disampaikan oleh Herianto Baan, Kepala Kantor BPOM Timika kepada Timika eXpress di ruang kerjanya pekan lalu.
Program BPOM Tahun 2020 tetap lakukan pendampingan terkait UMKM yang hendak meregistrasi prodaknya baik pangan maupun kosmetik.
“Sarana yang pernah kita temukan apakah mereka sudah lakukan pembenahan atau belum. Kalau sudah berulang-ulang bisa ditindak secara hukum sesuai hukum berlaku,” katanya.
Ia mengatakan temuan dua kasus sudah dikasi sanksi. Bahkan diproses hukum. Satu terkait produk kosmetik tanpa ijin edar dan produk ilegal jenis dextro. Sekarang tahap penyidikan.
BPOM ujarnya, ada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Jadi setiap ada temuan pelanggaran memenuhi unsur pidana pelakunya diproses pidana oleh penyidik bekerjasama dengan Korwas Polda Papua.
“Karena kami Loka POM baru tetap koordinasi dengan Balai POM Papua. Pencapaian kasus ini kan kita sudah lakukan proses penyidikan dan pemberkasan,” katanya.
Dua kasus itu sebutnya, satu toko, satu perorangan kios di Pasar Sentral. Namun ia masih merahasiakan identitas pelaku. Perorangan itu ia masukan obat ilegal lewat jasa pengiriman, jenis dextro. Obat ini sebenarnya digunakan untuk batuk kering tapi disalah gunakan. Maka ditarik dari peredaran.
Atas perbuatan kedua pelaku ini diancam 15 tahun penjara dan denda Rp1,5 miliar. Ini sebagai bentuk ada efek jerah.
>>Dampingi
Selain itu lanjutnya pada 2019 juga BPOM memberikan pendampingan terhadap produk UKM. Jenis prodak tepung tapioka dengan bahan dasar didatang dari luar. Proses olah dan kemasan dilakukan di Timika.
Ia menjelaskan seorang pelaku usaha ingin agar prodaknya mendapat ijin BPOM syaratnya harus memenuhi kriteria yang ditentukan.
“Syarat dapat ijin, kita harus lihat produknya apa. Pelaku UKM pangan silahkan lapor atau bersurat nanti akan didampingi. Setelah penuhi unsur kelayakan baru mereka diminta siapkan surat,” katanya.
Dikatakan sistem pendaftaran pengurusan ijin sekarang secara online tidak perlu ke kantor BPOM.
“Mereka mau upload surat didampingi. Setelah itu akan turun periksa ke tempat produksi. Setelah itu terbitkan Persetujuan Sarana Baru (PSB). Harus ada akun perusahaan. Akun ini untuk upload NPW, SITU dan SIUP. Setelah itu pendaftaran produk. Kalau dia risiko rendah tidak perlu uji. Kalau perlu uji kita uji. Sampel kirim ke Jayapura. Time line-nya masing-masing produk sudah diatur,” jelasnya.
Sedangkan terkait biaya pengurusan ijin ujarnya, pelaku usaha langsung membayar ke kas negara melalui Kementerian Keuangan sesuai nomor rekening yang ditunjuk.
“Seluruh biaya ijin registrasi sesuai surat edaran dikeluarkan Kementerian Keuangan, dan bayar langsung ke kas negara lewat bank ditunjuk. Tidak ada penerimaan lewat orang perorang,” katanya.
>>Pengawasan tiap bulan
Ia juga menambahkan pengawasan barang dari luar setiap bulan. BPOM Timika dengan enam wilayah kerja yakni Timika, Asmat, Puncak, Lani Jaya, Intan Jaya dan Nduga. Dalam pelayanan didukung dengan 22 personil.
“Pengawasan kita itu berdasarkan risiko. Kita akan milihat risiko apa saja di setiap kabupaten sesuai hasil pengawasan kita sebelumnya. Pengawasan kita setiap bulan mengenai kunjungan ke kabupaten ada perencanaan. Mimika tiap bulan. Setiap kabupaten minimal dua kali setahun pengawasan,” pungkasnya. (tio)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.