Buang Sampah Sembarangan, Didenda Rp 25 Juta

“Perda ini dibuat oleh pemerintah daerah dan disahkan oleh DPRD. Diatasnya Perda level yang paling tinggi adalah undang-undang yang dibuat oleh pemerintah bersama DPR RI kemudian disahkan”

Foto: Allo Lebuan/TimeX
PENYERAHAN – Limi Mokodompit, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Mimika menyerahkan secara simbolis motor pengangkut sampah kepada Sekretaris Lurah Koperapoka.

TIMIKA,TimeX
Kebiasaan sebagian masyarakat Mimika membuang sampah sembarang jadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika, karena sudah sangat meresahkan. Berbagai upayapun telah dilakukan agar Timika bersih dari sampah.
Salah satu upaya yang dilakukan Pemkab Mimika, yakni menerapkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah, bahwa waktu membuang sampah dimulai pukul 18:00 WIT sampai dengan pukul 06:00 WIT.
Bagi warga yang tidak mematuhi aturan tersebut dikenakan sanksi penjara 3 bulan atau sekurang-kurangnya denda Rp25 juta.
Keseriusan Pemkab Mimika dalam menangani masalah sampah di Mimika selain untuk keindahan Kota Timika juga untuk menyongsong berlangsungnya kegiatan Pesta Paduan Suara Gerejawi ( Pesparawi) dan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX pada Oktober mendatang.
Johannes Rettob, Wakil Bupati Mimika pada saat me-launching dan meresmikan fasilitas Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Kabupaten Mimika mengatakan bahwa pemasangan CCTV di 12 titik diantaranya dua pada kantor Bupati Mimika dan 10 titik pada jalan di Kota tidak hanya memiliki fungsi di masalah keamanan dan lalulintas saja, namun juga dapat menjadi alat untuk memantau masyarakat Mimika dalam menjaga kebersihan lingkungan terutama kebersihan dan keindahan Kota Mimika .
“Jadi nanti untuk masyarakat yang buang sampah sembarangan juga dapat terekam oleh CCTV ini,” katanya.
Sementara Luky Mahakena, menyoroti Pemerintah Kabupaten Mimika ‘mandul’ dalam menerapkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah.
Menurut dia, sangat jelas dalam Perda tersebut, pada ayat 18 disebutkan bahwa (1) pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 7-16, pelakunya diancam pidana kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling banyak Rp 25 juta.
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran. Namun Perda ini hampir berusia delapan tahun, pemerintah seolah tutup mata dengan produk hukum lokal setempat.
Kenyataan ini menuai tanggapan dari berbagai kalangan yang menyebut bahwa Pemkab Mimika belum konsisten menerapkan Perda tentang sampah di Mimika.
Luky menyoroti hal ini ketika diminta tanggapannya mengenai masih banyaknya warga Mimika yang didapati membuang sampah rumah tangga di luar jam dan ketentuan yang diberlakukan,yaitu dari pukul 18.00 – 06.00 WIT, dan di titik Tempat Pembuangan Sampah (TPS) yang sudah ditentukan, bukan buang sembarangan.
“Perda ini dibuat oleh pemerintah daerah dan disahkan oleh DPRD. Diatasnya Perda level yang paling tinggi adalah undang-undang yang dibuat oleh pemerintah bersama DPR RI kemudian disahkan,” jelasnya.
Ia mengatakan sudah disahkan menjadi suatu produk hukum, maka otomatis harus dilaksanakan oleh eksekutif dalam hal ini Pemkab melalui instansi berwenang sebagai ujung tombaknya, yaitu Satpol PP selaku polisinya pemerintah, bersama dinas teknis terkait masalah lingkungan.
Bahkan sejak Perda ini diterbitkan hingga kini dirinya belum melihat adanya upaya serius dari eksekutif untuk mencapai tujuan tersebut.
“Harus tegas hadapi. Kalau ada masyarakat yang melanggar kan sudah ada aturan hukumnya. Ya, tindak saja supaya ada efek jera,” tegasnya.
Ia berharap kalau ada yang melanggar Perda itu mestinya ditindak sesuai ketentuan Perda, karena di dalamnya sudah diatur soal sanksi, baik sanksi administratif maupun sanksi pidananya. (ale)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.