Wabup Soroti Sampah di Wisata Mangrove

“Saya minta kalau bangun harus ada unsur-unsur budaya Kamoro, jangan dibangun dengan pola dari luar Papua, tidak ada unsur Kamoro, ini yang harus diperhatikan oleh Pemda”

Foto: Dok./TimeX
KUNJUNGI – Johanes Rettob, Wakil Bupati didampingi stafnya mengunjungi lokasi wisata mangrove di PPI beberapa waktu lalu.

TIMIKA,TimeX
Johanes Rettob, Wakil Bupati (Wabup) Mimika menyoroti perilaku pengunjung di lokasi wisata mangrove yang seenaknya membuang sampah sisa makanan atau minuman, hal ini tentu sangat mengganggu ekosistem di sekitar tempat wisata tersebut.
“Pengunjung semakin banyak meski kita belum membuka lokasi tersebut, warga sudah berbondong-bondong datang, karena mereka merasa menarik sekali, tetapi sayangnya sampah mereka buang sembarang,” keluh John saat menggelar rapat bersama USAID Lestari dan beberapa OPD terkait di BAPPEDA, Rabu (22/1).
Pada pertemuan itu banyak hal dibicarakan. Selain membahas soal sampah, bersama USAID Lestari dan pihak-pihak berkepentingan di dalamnya, salah satu Lemasko, membicarakan terkait master plan mangrove serta pengelolaan.
John mengemukakan secara umum master plan memang harus searah dengan konsep. Namun yang terjadi banyak konsep yang seharusnya dituangkan dalam master plan justru tidak direalisasikan. Salah satunya seperti lokasi jalan menuju wisata mangrove harus sendiri tidak boleh gabung dengan jalan masuk Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI).
“Ini antara konsep dan master plan ada yang harus ditambah, termasuk pengelolaan harus ditata juga. Di mana tempat pembuangan sampah khusus untuk para pengunjung, dimana tersedianya lokasi toilet, ini harus dipikir lagi,” jelasnya.
Menurut mantan Kepala Dinas Perhubungan ini bahwa penataan wisata mangrove ini untuk rampung masih butuh dua hingga tiga tahun kedepan. Namun karena adanya Pekan Olahraga Nasional (PON) XX 2020 dan Pesta Paduan Suara Gerejawi (Perparawi) maka harus disiapkan secara baik.
Namun demikian, ia menyebutkan pembangunan yang dilakukan sesuai master plan baru 10 persen saja rampung. “Jadi belum apa-apa tetapi orang lebih dulu masuk dibanding dengan apa yang kita lalukan, jadi kita kalah cepat,” katanya.
Padahal menurutnya, dari sisi perencanaan pembangunan penataan wisata mangrove dapat rampung 100 persen di 2022 nanti namun masih dilihat kembali.
“Nanti kita lihat bisa saja tahun depan sudah selesai. Regulasinya sudah ada yakni Perda retribusi untuk tempat rekreasi. Mengenai pengelolaannya inikan macam-macam, bisa Pemda yang kelola, masyarakat atau bisa juga menjadi BLUD, atau nanti kita serahkan kepada investor,” jelasnya.
Sementara, Rio Ahmad perwakilan USAID Lestari memaparkan beberapa materi mengenai wisata mangrove.
Menurutnya, ada isu-isu pengembangan pariwisata mangrove Pomako harus ditangani, yakni sampah yang ada di kawasan hutan mangrove belum ada kolekting sistem (pengumpul-red) sampah, selain itu sumber air bersih yang belum tersedia.
Dengan rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengeola ekowisata Pomako maka disarankan agar model pengelolaan dapat berbasis pemerintah, yakni membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), dengan menunjuk Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga sebagai leading sector (sektor pemimpin). Salah satu tugas UPTD adalah melakukan persiapan untuk bertransformasi ke BLUD, selain itu juga adanya kerja sama Pemda dengan pihak ketiga.
Menanggapi itu, Gerry Okoare, Ketua Lemasko meminta kepada Pemda Mimika agar wisata mangrove yang sementara dibangun ini tidak boleh lepas dari budaya Kamoro. Artinya karakteristik budaya dan kebiasaan suku Kamoro tidak boleh hilang.
“Saya minta kalau bangun harus ada unsur-unsur budaya Kamoro, jangan dibangun dengan pola dari luar Papua, tidak ada unsur Kamoro, ini yang harus diperhatikan oleh Pemda,” harapnya. (a30)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.