Pemkab Lindungi 27 Ribu Warga Kurang Mampu

“Pada 2020 kami lebih memperhatikan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Kami akan memberikan perlindungan terhadap 27 ribu warga kurang mampu dalam program BPJS Kesehatan”

Foto: Dok./TimeX
Johanes Rettob

TIMIKA,TimeX
Pemerintah Kabupaten Mimika memberikan jaminan perlindungan kepada 27 ribu warga kurang mampu melalui BPJS Kesehatan pada 2020.
Demikian dikatakan Johannes Rettob, Wakil Bupati Mimika kepada Timika eXpress, Rabu (12/2).
John mengatakan hal itu terkait upaya Pemkab Mimika dalam pembangunan sektor kesehatan pada 2020.
“Pada 2020 kami lebih memperhatikan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Kami akan memberikan perlindungan terhadap 27 ribu warga kurang mampu dalam program BPJS Kesehatan,” kata John.
Ia mengataka, 27 ribu warga yang mendapat pelayanan jaminan sosial kesehatan dari Pemkab Mimika itu akan mendapat pelayanan kesehatan di RSUD Mimika, RSMM dan puskesmas. “Masyarakat kurang mampu harus kita bantu. Pemerintah akan melakukan berbagai upaya untuk membantu warga yang tidak beruntung di daerah ini,” tegas John.
Menurut orang nomor dua di Mimika ini, pemerintah mengalokasikan anggaran dari APBD Mimika untuk membayar iuran 27 ribu warga itu. Bahkan jumlah warga yang mendapat perlindungan kesehatan ini akan bertambah apabila dana APBD mendukung.
Politisi PDI Perjuangan ini menyampaikan apresiasi kepada DPRD Mimika yang telah mendukung program pemberian perlindungan jaminan sosial kesehatan bagi warga kurang mampu.
Pemkab Mimika, pada Januari lalu telah membayarkan iuran kesehatan warga kurang mampu dengan total mencapai Rp1,171 miliar. “Untuk kerja sama BPJS Kesehatan terus berlanjut sampai 31 Desember 2020. Pemkab Mimika sudah menyiapkan anggaran untuk itu,” katanya.
Susan G Gasperz, Kepala Kantor BPJS Kesehatan Kabupaten Mimika mengatakan besarnya iuran kesehatan warga kurang mampu yang akan dibayarkan Pemkab Mimika sifatnya fluktuatif. Saat ini, katanya, Dinas Sosial Mimika masih mengupayakan agar sebagian warga kurang mampu menjadi Penerimaan Bantuan Iuran (PBI) dari APBN.
“Kalau nantinya ada peserta PBI Kesehatan dari sumber APBD Mimika dipindahkan menjadi PBI Kesehatan dari sumber APBN, maka secara otomatis jumlah peserta yang ditanggung Pemkab Mimika akan berkurang,” jelasnya.
Susan mengatakan saat ini BPJS Kesehatan bekerja sama dengan empat rumah sakit yang ada di Kabupaten Mimika, yaitu RSMM, RSUD Mimika, Rumah Sakit Kasih Herlina dan RS Tembagapura milik PT Freeport Indonesia yang khusus melayani kepesertaan BPJS Kesehatan pekerja aktif Freeport beserta 10 perusahaan subkontraktor besarnya.
Adapun peserta BPJS Kesehatan Mandiri bisa mengakses pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun fasilitas kesehatan tingkat rujukan pada tiga rumah sakit di Mimika, jika mereka tidak menunggak pembayaran iuran.
Sejak Desember 2019, BPJS Kesehatan membuka pelayanan khusus kepada peserta mandiri yang memohon perubahan kelas layanan dari kelas 1 ke kelas 2 atau dari kelas 2 ke kelas 3 atau dari kelas 1 ke kelas 3.
“Yang datang mengurus perubahan kelas ini cukup banyak, per harinya bisa lima sampai 10 orang. Kami terus memberikan sosialisasi kepada peserta untuk memanfaatkan kesempatan ini supaya tidak membebani peserta mandiri dengan adanya kenaikan iuran BPJS Kesehatan'” kata Susan.
Peserta BPJS Kesehatan tidak boleh menunggak untuk bisa mengakses semua layanan kesehatan yang tersedia, kalau menunggak maka secara otomatis tidak bisa mengakses pelayanan di mana saja. (ale)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.