Distrik Miru Laksanakan Musrenbang, Nicolaas: APBD Ini Milik Rakyat

“Kita sering saja terjebak dalam autput. Sudah dibangun, tersedia dan diselenggarakan dan apakah itu bermanfaat tidak untuk rakyat. Sebab APBD ini uang rakyat, maka apa yang dibangun harus dinikmati oleh rakyat”

Foto: Antonius Djuma/TimeX
MENABUH TIFA – AKP Praserio Wakapolsek Mimika Baru, Ananias Faot Kepala Distrik Mimika Baru, Nicolaas E Kuahaty Asisten III Setda Mimika, Septinus Timang Ketua Asistensi Bappeda dan Danramil Kota Kapten Heru menabuh tifa secara bersama-sama saat membuka Musrenbang tingkat Distrik Mimika Baru, Jumat (21/2).

TIMIKA,TimeX
Pemerintahan Distrik Mimika Baru melaksanakan Musyawarah Pembangunan Daerah (Musrenbang) tingkat distrik berlangsung di halaman kantor itu pada Jumat (21/2). Peserta dalam Musrenbang ini dihadiri 11 kepala kelurahan, tiga kepala kampung, tokoh masyarakat, agama, perempuan dan agama, TNI-Polri. Kemudian dari Bappeda, Septinus Timang, Ketua Asistensi bersama timnya.
Musrenbang ini dibuka oleh Nicolaas E Kuahaty, Asisten III Setda Mimika ditandai menabuh tifa secara bersama-sama dengan Ananias Faot Kepala Distrik Mimika Baru, Danramil Kota Kapten Heru, AKP Praserio Wakapolsek Mimika Baru dan Septinus Timang, Ketua Asistensi Bappeda.
Nicolaas E Kuahaty dalam sambutan mewakili Bupati Mimika menjelaskan Musrenbang untuk jaring setiap usulan masyarakat dalam proses yang dikenal dengan perencanaan nasional dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 mengamanatkan dalam proses perencanaan nasional ada tiga pendekatan. Yakni pendekatan politis. Pendekatan ini menterjemahkan visi misi kepala daerah dalam RPJMD. Dan akan diturunkan dalam rencana strategis (Renstra) ada di OPD yang merupakan pendekatan teknokratik dan pendekatan partisipatoris/partisipasi masyarakat secara penuh seperti yang dilakukan hari ini.
“Ini bagian dari pendekatan partisipasi masyarakat. Tiga pendekatan ini adalah amanat undang-undang yang harus dilaksanakan. Apa yang dijaring hari ini oleh pimpinan OPD khususnya OPD teknis berkaitan dengan pelayanan dasar dan ekonomi. Seperti Dinas Kesehatan, PUPR, Pertanian dan Peternakan,” jelasnya.
Kesempatan itu, ia dengan tegas meminta supaya semua kabid dari OPD teknis terkait khususnya kabid pelayanan dasar dan ekonomi harus hadir, karena mereka yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. “Bagaimana mungkin kalau kita mau serap aspirasi dari masyarakat kalau kita tidak ada di sini,” tegasnya.
Perubahan itu ujarnya, musti harus dimulai dari apa yang dilihat, dirasakan baru dipelajari. Jangan baru dipelajari itu nanti pendekatannya di atas meja dan itu kemungkinan menjadi bias. Karena itu bukan sasaran dan menjadi keinginan atas kepentingan OPD bukan keinginan dan kepentingan masyarakat.
Ia harapkan dari proses ini bisa dapatkan usulan yang benar-benar menjadi kebutuhan masyarakat. Tentu semua usulan ini tidak semua dilakukan. Karena dalam perjalanan APBD dibatasi dengan penerimaan daerah. “Kalau penerimaan kita sebanding dengan apa yang diusulkan pasti semuanya tertampung. Tapi tidak sebanding maka hanya program sifatnya skala prioritas. Skala prioritaslah menjadi pembatas untuk memastikan mana menjadi urutan pertama dalam kegiatan itu mendesak. Jadi semua kegiatan dibilang penting pasti semua kita bilang kegiatan itu penting. Namanya usulan masyarakat pasti penting. Pertanyaannya apakah itu mendesak? Itu menjadi alat ukur perencanaan dalam memastikan bahwa kegiatan yang masuk adalah kegiatan dalam skala penting mendesak,” paparnya.
“Kita beruntung berada di Kabupaten Mimika dengan penerimaan fiskalnya besar, jika dibandingkan dengan kabupaten lain di Papua. Artinya kabupaten lain boleh mimpi membuat program besar tetapi mau bekerja pasti terbatas dengan anggaran. Karena itu di beberapa kabupaten/kota akhirnya berbondong-bondong ke Jakarta. Pimpinan OPD jalan ke satu kementerian atau lembaga minta supaya mengisi fiskal yang gep di daerahnya supaya program yang diusulkan bisa terjawab,” tambahnya.
Dikatakan pelaksanaan Musrenbang ini benar-benar sebuah proses normatif dalam perencanaan sesuai undang-undang dan ini harus ditampung oleh OPD.
“Tujuan supaya kita menselaraskan dan mensinkronkan apa yang direncanakan dalam teknokratik OPD berupa Renstra dengan apa yang diusulkan oleh masyarakat sebagai bentuk pendekatan partisipasi,” katanya.
Musrenbang ini ada lima tahap. Mulai dari tingkat kampung, distrik, kabupaten, provinsi dan nasional. Dalam Musrenbang ini hanya dua kata kunci yakni konsistensi.
“Artinya apa yang kita usulkan harus patuh dan taat pada aturan dan searah dengan rencana pembangunan daerah, provinsi maupun nasional. Tidak boleh mengusulkan sesuatu yang berbeda,” katanya.
Kedua kedalaman. Artinya sesuatu harus bisa diukur sampai pada autcome bukan hanya autput. Bahkan autput harus sampai pada impek atau dampaknya.
“Kita sering saja terjebak dalam autput. Sudah dibangun, tersedia dan diselenggarakan dan apakah itu bermanfaat tidak untuk rakyat. Sebab APBD ini uang rakyat, maka apa yang dibangun harus dinikmati oleh rakyat,” ujarnya.
Sementara Ananias Faot, Kepala Distrik Mimika Baru dalam sambutan mengatakan selama ini ada kesan bahwa Musrenbang dilakukan sebagai hal yang biasa saja dan sangat monoton jika mau dilihat. Tapi dengan arahan Asisten III mewakili bupati maka sangat membuka pikiran bahwasanya harus maju.
Ia juga ingatkan jangan ada pikiran lagi bahwa dari Musrenbang ke Musrenbang hanya itu-itu saja dan tidak ada hasilnya. Harapan apa yang disiapkan menjadi bahan usulan selalu bermanfaat untuk masyarakat dan ada skala prioritas.
Kesempatan itu, ia sampaikan beberapa waktu lalu ada anggota DPRD Mimika dari Fraksi Mimika Bangkit Dapil Mimika Baru datang bertemu dirinya menyampaikan usulan mereka dalam menjadi pokok pikiran (Pokir) sesuai Dapilnya.
“Saya mengapresiasi kepada mereka bahwa ini langkah positif karena program yang mereka usulkan sebelum Musrenbang,” katanya.
Ia berharap supaya OPD terkait bisa perhatikan karena ini lebih pada kepentingan masyarakat khusus Mimika Baru, terdiri dari 11 kelurahan dan tiga kampung. Kepada tiga kampung yang sudah Musrenbang Kampung bisa usulkan usulannya menjadi dasar dalam Musrenbang ini.
Dengan demikian lanjutnya, tim Bappeda akan melihat program mana menjadi bagian dari Dana Desa dan program mana masuk OPD terkait.
“Kelurahan tidak Musrenbang karena sesuai amanat UU 23 tahun 2014 adalah kelurahan bagian perangkat dari distrik. Sehingga ia tidak terpisahkan seperti waktu lalu. Semua usulan dari kelurahan menjadi bagian program OPD Distrik,” jelasnya.
Dalam Musrenbang ini peserta dibagi dalam tiga kelompok yakni fisik dan prasarana (Fispra), ekonomi dan sosial budaya (Sosbud).
Sementara Septinus Timang Ketua Asistensi Bappeda dalam arahan menjelaskan Bappeda hanya menampung semua usulan yang masuk. Keputusan akomodir atau tidak ada pada tingkatan politis yang ada pada OPD teknis terkait. Pada prinsipnya semua berharap usulan yang ada ini bisa terakomodir dalam APBD.
Ia mengatakan isu yang masih sementara dibicarakan seputar pendidikan, kesehatan, ekonomi dan infrastruktur dasar masyarakat. Termasuk penguatan kapasitas ekonomi masyarakat lokal menjadi perhatian pemerintah.
“Kita punya program prioritas tahun 2021 masih seputar SDM dan daya saing dalam hal SDM dalam dunia usaha masih minim karena terkait dengan aksesbilitas, dan termasuk tata kelola pemerintahan yang baik, profesional dan inovatif. Dan bidang ekomoni supaya diharapkan setiap ada kegiatan apa saja termasuk di hotel-hotel wajib menyajikan pangan lokal supaya bisa membantu mama-mama Petani peroleh pemasukan. Kita rencana dorong supaya ke depan bisa buat dalam bentuk Perda,” katanya. (tio)

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.