Wartawan Mimika Polisikan Oknum Dosen STIE JB

“Bapak Kapolres bersama jajarannya kami harap lakukan penegakkan hukum (law enforcement) terhadap pelaku yang mengusir teman-teman wartawan saat peliputan acara wisuda STIE JB di MPCC”
TIMIKA,TimeX
Komunitas wartawan Timika akhirnya mempolisikan oknum dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jambatan Bulan (STIE JB) terkait tindakan menghalangi wartawan saat melaksanakan tugas jurnalistik, yakni peliputan acara wisuda mahasiswa STIE JB, pada Kamis (19/3) lalu di Multi Purpose Community Center (MPCC).
Upaya hukum yang diadukan oleh para wartawan ke Polres Mimika pada Jumat (20/3), itu tertuang dalam Laporan Polisi (LP) Nomor: LP/222/III/2020/Papua/Res.Mimika tertanggal 20 Maret 2020.
Proses pelaporan oleh para wartawan termasuk tiga wartawati yang diusir oleh pihak STIE JB, yakni Santise Patabang dari SKH Radar Timika, Indri Yani Pariury dari Harian Umum Timika eXpress dan Kristina Rejang dari media online Salam Papua, langsung didampingi Penasehat Hukum Yoseph Temorubun, SH.
AKP Burhanuddin Y Hanafiah Kasat Reskrim Polres Mimika kepada Timika eXpress via ponselnya tadi malam, mengatakan pihaknya masih mendalami masalah ini.
“Laporannya telah saya terima dan saya masih mendalami masalah ini. Akan tetapi, pada intinya, kami akan mengambil keterangan dari pihak-pihak terkait disertai dengan bukti dan saksi,” ujarnya singkat.
Sementara, Yoseph Temorubun usai mendampingi wartawan terkait pengaduan hukum, mengatakan sudah banyak kasus kriminalisasi terhadap wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik di Kabupaten Mimika.
Ia menegaskan kasus yang tengah diproses kepolisian setempat menjadi yang terakhir, dan diproses secara tuntas.
“Kami harap proses kasusnya sampai tuntas,” tegas Yoseph.
Pasalnya, tindakan oknum dosen STIE JB terhadap tiga wartawati jelas melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.
Disebutkannya, dalam Pasal 18 dan Pasal 4 ayat (3) sudah jelas unsur pidananya (ancaman hukumannya) 2 tahun.
Selain itu, aksi arogansi oknum yang diadukan juga melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
“Bapak Kapolres bersama jajarannya kami harap lakukan penegakkan hukum (law enforcement) terhadap pelaku yang mengusir teman-teman wartawan saat peliputan acara wisuda STIE JB di MPCC,” tandasnya.
Menyusul, Maurits Sadipun Pemimpin Redaksi (Pimred) Harian Umum Timika eXpress, menegaskan upaya hukum yang ditempuh guna memberi efek jera sekaligus pelajaran maupun edukasi, khususnya bagi civitas akademik STIE Jambatan Bulan (JB), agar memahami dan menghormati kebebasan pers dalam menjalankan tugas jurnalistik.
Termasuk memberi pencerahan bagi pihak STIE JB agar aksi arogansi yang ditunjukan oleh oknum dosen menghalangi tugas jurnalitik tidak lagi terulang.
Dimana dalam beberapa acara wisuda STIE JB sering terjadi arogansi terhadap wartawan yang meliput.
“Dari pengaduan ini, kami minta penyidik Polres Mimika bekerja profesional menindak oknum dosen STIE JB sesusai ketentuan hukum yang berlaku. Kami juga tuntut pihak STIE JB atas kasus ini dengan membuat permohonan maaf sebagai bentuk pemulihan terhadap ketiga wartawati, dan diumumkan secara terbuka di semua media selama tiga hari berturut-turut,” tegasnya.
Sedangkan, Pemred Radar Timika, Leonardus Sikteubun mengatakan, pihaknya akan mengawal terus kasus ini sampai tuntas.
Tujuannya, yang pertama, untuk mencari keadilan atas tindakan sewenang-wenang yang diduga dilakukan STIE JB terhadap wartawan. Kedua, untuk memberikan edukasi kepada seluruh warga masyarakat di Kabupaten Mimika, bahwa pekerja pers atau wartawan, jurnalis, pewarta foto dalam bekerja dilindungi oleh undang-undang.
“Dalam Pasal 4 ayat (1) UU 40 Tahun 1999 disebutkan, “Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara”. Kemudian ayat (3) nya, “Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi”. Ini sudah jelas. Wartawan bertugas mencari informasi. Dan kegiatan wisuda di Kampus STIE JB merupakan kegiatan publik yang wajib diliput oleh wartawan, supaya diketahui masyarakat. Sehingga, siapapun yang menghalangi itu, maka dia telah melanggar undang-undang dan harus diproses hukum,” ujarnya.
Lanjut Leo, yang dimaksud menghalangi kerja wartawan adalah seperti yang termuat dalam Pasal 18.
“Ayat (1) (Pasal 18) berbunyi, “Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000 (Lima ratus juta rupiah),” terangnya.
Ia pun mempertanyakan sikap STIE JB yang kerap ‘menyembunyikan’ kegiatan wisuda mereka. Sebab setiap tahun kejadian pengusiran terhadap wartawan selalu terjadi. Bahkan ketika kegiatan itu dilaksanakan di tempat-tempat umum, salah satunya di Gedung Eme Neme Yauware.
“Apa yang mereka sembunyikan? Jika kampus ini tidak melakukan hal-hal ilegal, seharusnya wartawan bebas meliput kegiatan mereka,” ketusnya.
Perihal liputan di kampus-kampus, Leo kembali mengingatkan bahwa kampus adalah tempat publik yang bisa diakses wartawan. Hal ini berkaitan dengan fungsi pers sendiri, sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 UU 40 Tahun 1999 ayat (1) “Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial”.
“Kami di sini berperan di bidang pendidikan. Semua lembaga pendidikan mulai PAUD sampai perguruan tinggi kami beritakan. Juga kami punya fungsi kontrol sosial. Kami bertugas melakukan kontrol agar kampus-kampus tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran akademik. Bisa saja di kampus-kampus terjadi jual beli kelulusan. Di situ lah peran wartawan untuk melakukan kontrol,” tukasnya.
Untuk diketahui, tiga wartawati dilarang meliput dan diusir keluar saat acara wisuda sedang berlangsung.
Anehnya, larangan wartawan meliput oleh pihak STIE JB agar wartawan tidak lalu lalang sehingga tidak mengganggu kesakralan prosesi wisuda.
Padahal, pimpinan media mengutus wartawannya menghadiri dan meliput kegiatan berdasar undangan yang diterima masing-masing perusahaan media.
Tindakan yang melecehkan profesi wartawan kemudian ditindaklanjuti melalui jalur hukum. (aro/vis)

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.