Oknum Perwira Polres Mimika Terancam Dicopot

TIMIKA, TimeX Sinyalemen adanya keterlibatan oknum perwira dan bintara Polres Mimika terkait bentrok antar warga di Jalan Busiri dan Samratulangi membuat Kapolda Berang lantas mengeluarkan statement tegas. Kapolda Papua Irjen Pol. Drs. Paulus Waterpauw memastikan mencopot oknum perwira maupun bintara yang dinilai tidak menjalankan tugas secara profesional terkait pengamanan bentrok antar warga.

Kapolda Papua Irjen Pol. Drs. Paulus Waterpauw, Sekda dan Ketua DPRD Mimika Elminus Mom di Polres Mimika.

Mediasi Damai Bentrok Warga

TIMIKA, TimeX

Sinyalemen adanya keterlibatan oknum perwira dan bintara Polres Mimika terkait bentrok antar warga di Jalan Busiri dan Samratulangi membuat Kapolda Berang lantas mengeluarkan statement tegas.

Kapolda Papua Irjen Pol. Drs. Paulus Waterpauw memastikan mencopot oknum perwira maupun bintara yang dinilai tidak menjalankan tugas secara profesional terkait pengamanan bentrok antar warga.

Keputusan ini diutarakan Kapolda Papua saat menerima laporan  tokoh masyarakat pada pertemuan tadi malam di Resto 66 Cenderawasih terkait penyelesaian konflik warga di tengah Kota Timika yang terjadi sejak Selasa lalu.

Pada pertemuan waktu itu, tokoh masyarakat Kei dan Masyarakat Maluku Bersatu melaporkan ke Kapolda kalau ada oknum perwira dan bintara berpihak kepada salah satu pihak dari kelompok yang bertikai.

Parahnya lagi, ada oknum polisi yang membuat postingan status di media sosial (medsos) facebook dan secara terang-terangan menyudutkan kelompok masyarakat yang terlibat konflik, yang seharusnya tidak dilakukan.

Laporan tokoh masyarakat dalam pertemuan itu kemudian menjadi bahasan utama guna mencari solusi damai dari bentrok kedua kelompok warga.

Pertemuan tadi malam dipimpin langsung Kapolda Waterpauw, didampingi Ketua DPRD Mimika Elminus Mom, Sekretaris Daerah Ausilisius You.

Hadir pula Kapolres Mimika AKBP Yustanto Mujiharso, Dandim 1710 Mimika letkol Inf. Andi Kusworo, perwakilan komandan satuan TNI-Polri, Ketua Komisi A Saleh Alhamid, serta Perwakilan Masyarakat Suku Kei dan Masyarakat Maluku Bersatu.

Kapolda Papua setelah mendengar laporan warga terkait keberpihakan oknum polisi dalam kasus tersebut lantas meminta disebutkan identitas oknum polisi dimaksud.

“Catat nama dan masukan ke saya, bisa juga sms ke ponsel saya. Aparat kepolisian harus netral dan bepikir realistis bahwa kita ada karena masyarakat. Tindakan oknum polisi seperti ini buat masyarakat tidak percaya kepada kita.  Ada oknum tidak patuh beri pelayanan maka harus pertanyakan kinerjanya. Saya tidak main-main dalam hal ini,” tegas Kapolda.

Kapolda papua pun meminta Kapolres Mimika AKBP Yustanto Mujiharso agar memberikan data internal terkait laporan tersebut.

Menurut orang nomor satu di Polda Papua itu, klarifikasi dari perwakilan tokoh masyarakat Suku Kei dan Maluku Bersatu dianggapnya sebagai sebuah instropeksi bagi pihak kepolisian.

“Ini masukan positif guna peningkatan kinerja aparat kepolisian dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. Kita bersyukur bahwa klarifikasi ini masih langsung ke kita. Kalau langsung ke pusat bagaimana? Nanti kita dianggap tidak becus. Ini jadi evaluasi bersama agar dalam pelayanan kepada masyarakat kita harus maksimal dengan tidak membeda-bedakan satu dengan lainnya,” pesannya.

Pada pertemuan tadi malam, Kapolda terus memberikan kesempatan kepada perwakilan masyarakat Kei dan Maluku Bersatu menyampaikan keluh kesah mereka terhadap dinamika konflik yang terjadi.

Ketua Ikatan Maluku Bersatu serta demisioner Ketua Kerukunan Suku Kei, Piet Rafra saat itu juga dihadapan Kapolda dan peserta rapat secara kolektif bersama tokoh masyarakat, tokoh pemuda Suku Kei bersepakat damai.

“Kami sepakat untuk menyerahkan urusan tersebut kepada pihak kepolisian dan pemerintah daerah guna menyikapi dan menindaklanjutinya,” jelas Piet.

Selain pernyataan sikap solusi damai, hal lain yang juga dibahas dan evaluasi dalam pertemuan tersebut adalah soal intelijen dilapangan, kelalaian petugas kepolisian, hadirnya pihak ketiga, stigma terhadap orang Kei, maklumat pemerintah daerah, bantuan pemerintah kepada para korban dan penggunaan bom rakitan yang memicu kebakaran rumah warga dari konflik yang terjadi.

Termasuk pelaku pembunuhan dan pembakaran disekapati harus ditangkap.

Lainnya soal penyitaan alat tajam, pembubaran kelompok massa yang berkumpul, patroli malam, penempatan pos polisi disejumlah titik rawan, serta penambahan anggaran operasional dan bantuan bagi korban maupun pengungsi.

Menjadi tanggungjawab Pemda Mimika dalam pertemuan tadi malam adalah diminta segera menyikapi persoalan dengan melakukan pendekatan secara langsung kepada masyarakat, terutama korban konflik.

Menanggapi semua persoalan dalam bahasan tersebut, Kapolda Waterpauw menyatakan, apa yang disampaikan masyarakat Kei merupakan bagian dari upaya bersama guna menyelesaikan konflik antara dua kelompok.

Terkait kinerja kepolisian, lanjut Kapolda, pihaknya akan melakukan evaluasi internal agar kedepan hal-hal tersebut menjadi atensi utama dalam tugas dan tanggungjawab aparat kepolisian.

“Kami apresiasi kepala suku dan tokoh-tokoh masyarakat Kei yang sudah menahan masyarakatnya agar konflik tidak berlanjut dan meluas.

Bersama semua pihak, Ketua DPRD, Sekretaris Daerah dan TNI yang selalu bersama kami dalam upaya penyelesaian persoalan ini diharapkan segera berakhir dan perdamaian tercipta di negeri ini,” harap Kapolda.

Mantan Kapolda Papua Barat itu menambahkan, tugasnya sebatas memediasi dan mefasilitasi.

“Lebih dari itu kita lakukan langka percepatan, mendorong semua pihak yang kita anggap ikut bertanggujawab menyelesaikan masalah ini,” tukasnya. (a14)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.